1.5 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

13 Tersangka Korporasi Dibolehkan Melantai Dibursa Efek, Praktisi Hukum Pasar Modal: Ada Katakutan Investor Bertransaksi

Must read

ProPublik.id, Jakarta-Jaksa Agung Burhanuddin meyakini kepada para nasabah dan pemilik reksadana untuk tidak cemas dan khawatir atas uangnya yang ditanam di 13 perusahaan Manager Investasi (MI), meski oleh Kejaksaan perusahaan itu telah berstatus tersangka korporasi, effect dari pusaran dugaan korupsi Jiwasraya. Selain itu, 13 perusahaan MI itu pun diperbolehkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia.

Dengan kelongaran yang diberikan oleh Jaksa Agung tersebut, nampaknya baru kali pertama dalam sejarah Indonesia, ada perusahaan yang berstatus tersangka masih dibolehkan melantai di bursa efek, yang seharusnya sebagai perusahaan emiten yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal di suspend atau ditanguhkan atau menunda dulu kegiatan transaksinya.

Nah apakah kebijakan Jaksa Agung itu bisa terjadi, apalagi uang nasabah dan pemilik reksadana di letakan di Kustodian, bagaimana dari sisi hukum pidana korupsi menilai akan kebijakan tersebut.

Praktisi Hukum di bidang Pasar Modal, R.M Tito Hanata Kusuma mengatakan
kasus penetapan MI, menjadi tersangka, memiliki 2 dampak yaitu dampak hukum dimana kasus ini harus di tuntaskan ke persidangan, sehingga di uji di persidangan, yang mana bukti-buktinya dan sejauh mana tingkat kesalahannya.

“Hal ini supaya ada kepastian hukum bagi para manager investasi tersebut,” ucap Tito kepada ProPublik.id, Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Kata pengacara yang memiliki izin sebagai Konsultan Hukum Penunjang Pasar Modal dari Departemen Keuangan Bapepam itu menekankan jika ditilik dari dampak non hukum, masyarakat tidak lagi percaya untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, meski Jaksa Agung memberi kelongaran kepada perusahaan MI itu untuk menjalankan aktifitas usahanya di Bursa Efek Indonesia.

“Meski demikian ya memang patut di hargai statement Jaksa Agung bahwa perusahan itu dipersilahkan bertransaksi di bursa, tapi kan nasabah jadi tidak percaya apalagi di jaman sosmed ini, dimana orang dengan mudah melacak informasi dengan googel dan tau ada perusahaan investasi menjadi tersangka korporasi di Kejaksaan Agung bagaimana orang akan percaya,” ujar Tito.

Karena tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap 13 MI itu, kata dia maka orang akan menarik dananya dari perusahaan maneger investasi itu dan akan mencari perusahaan yang lain dan orang juga jadi khawatir bertransaksi dengan BUMN.

“Oleh karena itu saya menganjurkan solusi agar kasus Jiwasraya tak terulang kembali, yang pertama adalah setiap transaksi investasi saham BUMN itu harus ada pendapat hukum dulu dari Kejaksaan dan KPK, jadi unsur melawan hukum didalam Pasal 2 UU Korupsi bisa di cegah. Karena sudah ada pendapat hukum dari Kejaksaan atau KPK,” tuturnya.

Kedua kata Tito perlu ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sifatnya pra audit, jadi sebelum orang satu lembaga BUMN berinvestasi dibidang pasar modal, orang tersebut harus diperiksa dulu oleh BPK dan BPKP apakah nilai transaksi ini wajar atau tidak.

“Jangan sampai seperti kasus Jiwasraya, ketika Jiwasraya dibiarkan investasi saham tapi tidak ada auditnya. Jadi audit dulu lah baru silahkan mereka bertransaksi.

“Dua usulan ini tidak mudah dalam prakteknya, pasti ada pro kontra, tapi kita juga harus berpikir manajemen pencegahan korupsi, kita buat solusi pencegahan korupsi, supaya kasus Jiwasraya tidak terulang kembali,” demikian sambung Advokat spesialis litigasi itu.

Dalam kasus ini, jaksa Gedung Bundar menetapkan Fakhri Hilmi selaku Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK sebagai tersangka, bersamaan dengan terseretnya 13 Perusahaan besar dibidang managemen investasi (MI) yakni PT OSO Manajemen Investasi (OMI), PT MNC Asset Management (MNCAM), PT. Sinarmas Asset Management (SAM), PT. Maybank Asset Management (MAM).

Juga PT Dhanawibawa Manajemen Investasi/PT. Pan Arcadia Capital (DMI/PAC); PT. Pinnacle Persada Investama (PPI); PT. Millenium Danatama Indonesia/PT. Millenium Capital Management (MDI/MCM); PT. Prospera Asset Management (PAM); PT. GAP Capital (GAPC); PT. Jasa Capital Asset Management (JCAM); PT. Pool Advista Asset Management (PAAA); PT. Corfina Capital (CC); dan PT. Treasure Fund Investama Indonesia (TFII).

Dari 13 MI itu, ada 2 perusahaan berkaitan dengan Ketua Umum Partai. Pada perusahaan PT OSO, digawangi Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, sedangkan pada PT MNC Asset Management yang bagian dari MNC Group digawangi oleh Hary Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo.

Editor: Ari Azhari

More articles

Latest article