26.5 C
Jakarta
Jumat, Januari 22, 2021

AMAN Indonesia Berharap Calon Kapolri Sosok Pengayom Kebhinekaan dan Akomodatif Bagi Seluruh Elemen

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Jakarta, Propublik.id – Sosok Kapolri mendatang setelah Jenderal Polisi Idham Aziz adalah seorang pemimpin yang menjadi pengayom Kebhinekaan, sebagaimana disampaikan Koordinator pusat Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional (AMAN) Indonesia, Ginka Febriyanti kepada wartawan beberapa waktu yang lalu, di Jakarta.

Pengayom Kebhinekaan menurut Ginka adalah sosok yang akomodatif bagi semua elemen bangsa di tengah kemunculan politik identitas dan berbagai gesekan yang harus diantisipasi.

“Menurut saya yang terpenting dari calon Kapolri itu adalah bagaimana visi misinya dalam melakukan perbaikan di tubuh Polri kemudian memimpin bagi semua elemen. Artinya akomodatif bagi semua kalangan,” kata Ginka.

Kapolri juga bertugas sebagai perekat bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Ginka, sosok perekat ini sangat dibutuhkan seorang penegak hukum dalam melindungi dan mengayomi banyak orang.

Ia juga menyinggung Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang harus menjadi jalan lurus Kapolri dalam setiap memimpin dan menjalankan tugas. Artinya, kata dia, ukuran calon Kapolri harus melihat regulasi dan konstitusi, bukan media, meskipun penunjukannya adalah hak prerogatif Presiden.

“Kalau kami melihat mayoritas agama bukan faktor karena tetap saja yang akan dilihat dan dirasakan adalah bagaimana dia memimpin. Kapolri itu kan harus menegakkan hukum secara adil, sehingga semua identitas SARA-nya harus dilepas hanya demi kepentingan bangsa dan masyarakat,” jelas Ginka.

Saat ditanya mengenai nama calon Kapolri selanjutnya, Ginka mengatakan hanya memiliki informasi dari media. Berdasarkan pengamatannya di berbagai media online maupun elektronik, terdapat sejumlah nama seperti Kepala BNPT Boy Rafli, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo.

“Kalau saya baca itu ada nama-nama yang jago di bidang serse, ada yang jago di Humas, ada juga yang lama di bidang pemeliharaan Kamtibmas,” ujar Ginka.

“Dari nama-nama itu, apakah dia mampu bersikap adil, mampu melawan politik identitas, mempersatukan masyarakat, bagaimana visi misi yang dimilikinya, bagaimana komitmennya terhadap Pancasila, itu semua kan jadi pertimbangan Presiden,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Mengharukan…Wakapolres Subang Bangun Rumah Tidak Layak Huni Milik Kopka Hamim

Subang – Kopka Hamim Mulyono salah satu Anggota Koramil Purwadadi yang baik dalam penugasan, namun disatu sisi kehidupan pribadinya cukup memprihatinkan, dimana yang bersangkutan...

Kades Tanjung Siang Subang Dukung Komjen Listyo Jadi Kapolri

SUBANG //- Pencalonan Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Subang. Masyarakat Kabupaten Subang...