admin

Propublik.id | Jakarta -- Pemerintah melalui Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol...

ProPublik.id | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun hingga 23 Desember 2020. Realisasi tersebut merupakan...

Propublik.id, Jakarta - Sekitar 5300 paket sembako senilai Rp1,59 miliar dari Kementerian Sosial RI diberikan kepada Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) untuk yang terdampak...

Propublik.id, Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI Jatim) menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-2 Tahun 2020 di Kota Batu, Malang, Sabtu (24/10/2020),...

Tatkala memulai usaha sosial, tentu selain profit, wirausaha sosial juga memikirkan dampak yang berhasil diciptakan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, wirausaha sosial dapat mengukur dampak sosial menggunakan indikator dampak yang dimonitor secara berkelanjutan untuk melihat tingkat keselarasan dengan premise of change.

Propublik.id, Jakarta - Kesimpangsiuran mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini. Himpunan Pengusaha Muda...

Propublik.id, Jakarta - Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa, di Papua, Selasa (20/10/2020) menerangkan bahwa Satuan Tugas...

"Hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek jarak warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (19/10/2020).

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) hasil Munaslub, Tangerang, Banten, dibawah Ketum Muhammad Fauzin Kamil, mengklaim telah mengantongi SK Dirjen AHU Kemenkumham sehingga dinyatakan sah, dan tidak ada lagi dualisme kepemimpinan.

Tim kuasa hukum sutradara film Ucu Agustin tetap melanjutkan proses hukum terhadap Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Televisi Republik Indonesia dan PT Telkom Indonesia pada kasus tuduhan pelanggaran hak cipta penayangan film "Sejauh Kumelangkah" di media elektronik tanpa izin meski sudah ada permintaan maaf secara publik dari Kemendikbud.