26.3 C
Jakarta
Sabtu, Maret 6, 2021

Bawa Helm Sendiri, Pengemudi Ojol Tak Dilarang Bawa Penumpang

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Ketua Presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono meminta para pengemudi ojek online (ojol) tidak perlu resah. Pasalnya, pihaknya telah memastikan polemik soal Keputusan Mendagri terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman bagi ASN Lingkup Kemendagri dan Pemda telah diselesaikan.

Demikian hal itu diampaikan usai bertemu langsung dengan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori di Lobby Gedung A Kemendagri, Jakarta, pada Minggu 31 Mei 2020.

Polemik yang ada sudah berakhir dan sudah diselesaikan, semoga kita ojek online pada fase new normal bisa kembali membawa penumpang sesuai harapan,” kata Igun.

Lanjutnya, apresasi yang dialamatkan Mendagri dan jajarannya telah bergerak cepat mengakhiri polemik yang membawa kesalahpahaman itu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri, kepada Kemendagari juga yang telah merespon cepat atas polemik yang ada ini, sehingga kita semua dari pengemudi ojek online, saat ini bisa merasa lega bahwa hal pelarangan ojek online tersebut sudah diklarifikasi,”ujar Igun.

Terlebih lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 440 – 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 842 Tahun 2020.

“Makanya daripada multitafsir banyak, dimultitafsirkan oleh publik secara luas makanya atas saran dan petunjuk arahan Bapak Mendagri kita lakukan revisi Kepmendagri itu,” kata Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori.

Tak kalah penting kata Hudori, poin krusial yang menjadi kesalahpahaman sebenarnya tidak menjadi kewenangan Mendagri. Di samping itu, keputusan tersebut hanya berlaku terbatas bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda saja, bukan untuk masyarakat secara luas.

“Sebetulnya dari sisi tujuannya sama sekali tidak ada kewenangan Mendagri untuk melarang operasi ojol atau ojek konvensional itu ya, kemarin memang di situ ada satu sedikit saja barangkali yang perlu kita luruskan itu soal pemakaian helm bersama, itu saja,” jelasnya.

Masih lanjut Hudori, intinya Kepmendagri itu ditujukan hanya untuk ASN, bukan untuk konsumsi publik.

 

Editor: Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

Sandyakalaning Trah Cikeas

Bolehlah sementara Rakyat indonesia lanjutkan mimpi Moeldoko jadi orang nomor satu NKRI pasca pecundangi SBY. Diskursus Politik indonesia unpredictable (tak gampang ditebak) siapa tahu nama Moeldoko mecuat setelah Itu?

Jasa Marga Percepat Waktu Penyelesaian Pekarjaan Rekonstruksi Tahap 1 Simpang Susun Cikunir

Propublik.id, Bekasi, Jabar – Untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan khususnya di Jalan Tol Ruas Jakarta - Cikampek, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTT) percepat...