25 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

BP2MI Siap Mengawal Kebijakan Kemenaker Membuka Penempatan PMI

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Pembukaan penempatan pekerja migran Indonesia, di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Menteri Tenaga Kerja RI menyampaikan ke publik melalui keterangan pers di ruang serba guna, Kementerian Tenaga Kerja, pada Kamis (30/7/2020).

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia didampingi Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker dalam keterangan persnya menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini dialami oleh seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis, yang pada hakekatnya untuk keselamatan jiwa masyarakat Indonesia.

“Akhir Maret Kemenaker melakukan penghentian Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Covid-19 meluas ke seluruh dunia,” ungkap Ida Fauzia kepada awak media.

Mengingat WHO terhadap virus corona tidak akan segera hilang. Bagaimana hidup produktif aman dan nyaman. Oleh karena itu berdamai dengan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu Kemenaker membuka kembali PMI dengan tetap memberikan perlindungan.

“Kemenaker telah berkoordinasi dengan Pemda dan Pemkot. Sebelum diberangkatkan PMI harus melakukan cek kesehatan melalui swab dan PCR. Dan selalu dievaluasi,” tandasnya.

Lebih lanjut Kepala BP2MI Benny Rhamdani memberi apresiasi kebijakan Kemenaker untuk membuka kembali penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Tentu kajian ini sudah melalui kajian yang matang dengan penuh kehati-hatian dan negoisasi panjang dengan negara – negara penempatan,” terang Benny.

Dikatakan Benny, BP2MI sebagai pelaksana kebijakan yang diatur dalam UU No.18/2017 siap mengawal kebijakan Kemenaker dengan menyiapkan kebijakan aturan teknis dalam bentuk surat edaran yang akan menjadi Petunjuk Pelaksaan Pelayanan Penempatan PMI pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Menurutnya, BP2MI sepakat dengan Menaker, bahwa penempatan PMI pada masa adaptasi baru merupakan bagian dari ikhtiar upaya pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional serta mengatasi pengangguran di dalam negeri.

Namun berdasarkan data SISKOP2MI, sebanyak 88.973 calon PMI tertunda proses penempatannya karena kebijakan penghentian sementara, baik calon PMI yang telah diregistrasi di dinas Kabupaten/Kota hingga yang telah terbit visa kerja.

Sementara Benny menjelaskan, BP2MI akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan penempatan PMI dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

“Memastikan seluruh ketetapan dan aturan protokol kesehatan ditegakkan dalam setiap proses, baik proses pendaftaran, seleksi, penyerahan dokumen, hingga OPP,” imbuhnya.

Dengan demikian dijelaskan pria yang pernah menjabat unsur pimpinan Komite I DPD RI itu, BP2MI akan meminta Asosiasi P3MI sebagai mitra BP2MI ikut tanggung jawab kepada anggotanya untuk memastikan kepatuhan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

“BP2MI melalui UPT BP2MI akan melakukan koordinasi dengan seluruh penyelenggara layanan penempatan PMI dan gugus tugas di wilayah kerja masing-masing untuk memastikan infrastruktur layanan penempatan PMI telah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku,” tandas Benny diakhir penyampaiannya persnya.

Editor: Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...