31.7 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Deputi Terseret Jiwasraya, OJK: Junjung Azas Praduga Tidak Bersalah

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam proses hukum atas penetapan tersangka Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Fakhri Hilmi (FH), bersamaan penetapan 13 tersangka Korporasi dalam kasus dugaan Korupsi Jiwasraya jilid 2.

Kasus ini menyusul kasus Jiwasraya Jilid 1 yang telah menetapkam 6 terdakwa lainnya yang kini tengah bersidang, diantaranya Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan Bos PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

“Mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejagung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah,” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Dia mengakui sejak kasus itu digarap Jaksa Gedung Bundar, pihaknya selama ini telah bekerjasama dengan Kejagung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah
dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejagung,” ungkapnya.

Menurut dia, dengan penetapan tersangka seorang deputinya, membuat perusahaan itu berdampak pada bidang lainnya, meski falsafah penting OJK, menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance.

“Hal ini tidak hanya berkaitan dengan
kewenangan OJK tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank,” papar dia.

Padahal, sejak OJK efektif menerima amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB sejak 1 Januari 2013 dan perbankan sejak 1 Januari 2014, pihaknya terus menerus melakukan berbagai penguatan dan perubahan, meski pegawai OJK tersandung hukum. Meski demikian, pihaknya akan melakukan praktik-praktik industri jasa keuangan dengan prinsip tata kelola yang baik atau Good Governance.

Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 13 Perusahaan besar dibidang managemen investasi (MI) diantaranya PT OSO Manajemen Investasi (OMI), PT MNC Asset Management (MNCAM), PT. Sinarmas Asset Management (SAM), dan PT. Maybank Asset Management (MAM).

Untuk diketahui, jaksa Gedung Bundar menetapkan Fakhri Hilmi selaku Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK sebagai tersangka, bersamaan dengan terseretnya 13 Perusahaan besar dibidang managemen investasi (MI) yakni PT OSO Manajemen Investasi (OMI), PT MNC Asset Management (MNCAM), PT. Sinarmas Asset Management (SAM), PT. Maybank Asset Management (MAM).

Juga PT Dhanawibawa Manajemen Investasi/PT. Pan Arcadia Capital (DMI/PAC); PT. Pinnacle Persada Investama (PPI); PT. Millenium Danatama Indonesia/PT. Millenium Capital Management (MDI/MCM); PT. Prospera Asset Management (PAM); PT. GAP Capital (GAPC); PT. Jasa Capital Asset Management (JCAM); PT. Pool Advista Asset Management (PAAA); PT. Corfina Capital (CC); dan PT. Treasure Fund Investama Indonesia (TFII).

Dari 13 MI itu, ada 2 perusahaan berkaitan dengan Ketua Umum Partai. Pada perusahaan PT OSO, digawangi Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, sedangkan pada PT MNC Asset Management yang bagian dari MNC Group digawangi oleh Hary Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo.

Editor: Nathalia

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...