5.7 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Dewan Adat Papua Pertahankan Yusuf Tetap Jadi Kajati Pabar

Must read

ProPublik.id, Papua Barat-Masyarakat Adat Papua mengapresiasi atas kinerja dan didikasi Kepala Kejati Papua Barat Yusuf selaku pimpinan pertama sejak berdirinya kantor Kajati di Bumi Kasuari pada awal Januari 2020 ini. Pasalnya, tersiar pihaknya menerima kabar sang Kajati itu dipindahtugaskan ke Badiklat Kejaksaan RI.

“Kinerja Kepala kejaksaan Tinggi Papua Barat Bapak Yusuf, patut dipuji karena hanya beberapa bulan menjabat beliau sudah merangkul semua elemen masyarakat adat papua,” ucap Paul Finsen Mayor, selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Mananwir, kepada ProPublik.id, Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Paul menjelaskan selama menjabat sebagai Kajati di Pabar banyak telah dilakukannya dalam menjalin silahturahmi, khususnya pada bidang penegakan hukum dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan di tanah Papua, khusunya Papua Barat.

“Bukan hanya itu beliau juga menjalin tali silaturahmi dengan siapa saja yang bertemu dan meminta dukungan beliau seperti halnya kasus Gugatan PT. Pertamina dan Warga Sanggeng di Manokwari,” ucapnya.

Saat melakukan mediasi itu, Yusuf menurut pandangan warga mampu menemukan titik temu, meski ada gugatan dan tuntutan warga Sanggeng, Manokwari yang tidak mudah di goyah, untuk meminta ganti rugi yang sumurnya tercemar sebesar Rp.6 Triliun.

“Dewan Adat wilayah III Doberay/Papua Barat sebagai Rumah besar masyarakat adat Papua di wilayah doberay/papua barat menyatakan bahwa bapak Yusuf, selaku Kajati Papua Barat adalah contoh dan teladan bagi pejabat di Papua Barat,” ungkapnya.

Bahkan kata Paul, hampir semua BUMN dan lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di Papua menjalin kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan itu menurutnya sebagai langkah maju yang luar biasa.

“Patut diacungi Jempol kinerja Pak Yusuf ini, beliau harus tetap berada di Papua Barat untuk membangun Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Adat Papua,” ungkap dia.

Menurutnya, belum pernah ada pejabat seperti Yusuf dengan jarak dan jangkauan yang rumit serta letak geografis wilayah di Papua Barat yang belum memadai tetapi dirinya bisa menjangkau semua 13 Kabupaten/Kota untuk melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan berbagai pihak agar bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.

“Itu kinerja yang luar biasa. Kami masih menginginkan beliau tinggal dan mengabdi beberapa tahun di Papua Barat. Namun, pimpinannya di pusat punya kebijakan lain buat beliau untuk ditempatkan yang lebih baik. Kami hanya bisa Doakan semoga di Badikat sementara, sehat selalu Pak Yusuf, selamat bertugas,” tandas Paul.

Kabar berkembang Jaksa Agung Burhanuddin dalam surat keputusannya nomor 172 Tahun 2020 memindahkan dua pejabat struktural eselon II yakni Kajati Papua Barat Yusuf dan Kajati Sumatera Barat Amran. Keduanya dipindahkan sebagai Jaksa Fugsional di Badan Diklat Kejaksaan RI.

Sedangkan pengantinya dua pejabat itu masih ditunjuk sebagai pelaksana tugas yakni Wakil Kajati Pabar Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Wakil Kajati Sumbar Yusron.

Kabar pemindahan kedua Kajati itu dibenarkan oleh Kejaksaan Agung. “Sesuai konfirmasi dengan biro Kepegawaian membenarkan,” kata Kapuspenkum Hari Setiyono.

Secara normatif Hari menyebutkan bahwa mutasi pimpinan itu dalam rangka pola karier diagonal sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI.

“Alasan didasarkan atas kebutuhan organisasi dan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian,” tandasnya

Editor: Edward Panggabean

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article