24.7 C
Jakarta
Sabtu, Februari 27, 2021

Diduga Bocorin Data, KKI Gugat Kemenkominfo dan Tokopedia Rp. 100 M

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) gugat Menteri Komunikasi Dan Informatika RI selaku Tergugat I dan PT Tokopedia, selaku Tergugat II yang teregister secara e-court (online) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Pendaftaran Online : PN JKT.PST-0520201XD tertanggal 06 Mei 2020.

Ketua KKI, David Tobing mengatakan gugatan diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja online tokopedia.cim yang diduga memperjualbelikan melalui internet.

“Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, “data pribadi” didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,” ujar David kepada Propublik.id, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Dijelaskan pemerhati hukum konsumen ini sesuai peraturan hukum bisa ditelisik pada Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1 PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Karena itu KKI melalui kuasa hukumnya Akhmad Zaenuddin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menkominfo dan PT Tokopedia. Lantaran KKI selaku penggugat menerima pengaduan sehubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun tokopedia tanpa persetujuan pemilik akun.

“Data pribadi tersebut berupa user id email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari,” tutur David.

Dia menjelaskan Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang laik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran, atau mencegah setiap kegiatan pemprosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum.

“Hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia,” ungkapnya.

Padahal, lanjut dia, untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi serta privasi warga negara yang melakukan transaksi elektronik, negara mewajibkan kepada setiap pihak yang memperoleh data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Tokopedia bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi seseorang

“Tokopedia tidak beritikad baik dalam menyelenggarakan sistem elektronik karena tidak pernah memberitahukan secara tertulis terjadinya penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga secara melawan hukum,” tutur dia.

Dijelaskan pria bergelar Doktor bidang hukum itu, hingga gugatan ini diajukan, pihak Tokopedia tidak pernah memberikan pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait rincian data yang telah dicuri dan telah dikuasai oleh oleh pihak ketiga secara melawan hukum.

“Tokopedia berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan hanya menyampaikan adanya upaya pencurian data dan memastikan beberapa data masih aman, namun tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa sebagian data telah bocor dan tidak pula memberitahukan rincian data yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik data pribadi dan/atau secara melawan hukum,” ucapnya.

Sehubungan dengan itu, dia menilai Tokopedia telah secara jelas Melanggar kewajiban hukumnya, dan tidak beritikad baik untuk melakukan pemberitahuan terhadap terjadinya kegagalan Tokopedia untuk melakukan perlindungan data pribadi para pemilik akun Tokopedia. Hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) PP No. 71 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c PM Kominfo No. 20 Tahun 2016.

Sementara Menkominfo dinilai melakukan kesalahan dalam proses pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik oleh tokopedia, dimana hal ini mengakibatkan data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum.

“Bahwa dalam peraturan hukum di Indonesia, Kominfo diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pengawasan dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penyelenggaan sistem elektronik oleh Tokopedia. Merujuk Pasal 35 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019,” tutur David.

Dia, menganggap dengan kebocoran data itu, Tokopedia gagal melindungk data pribadi pemilik akun yang menyebabkan data pribadi berada di pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat merugikan atau berpotensi merugikan para pemilik akun, karena data pribadi tersebut dapat digunaka untuk telemarketing, tindak pidana penipuan atau sxaming and phising dan/atau perbuatan melawan hukum.

“Maka para pemilik akun berpotensi menjadi korban scaming, phising, malware (malicious software), dan spam. Hal ini karena data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna berpotensi disalahgunakan mengirimkan pesan penipuan,” ungkap David.

Adapun lanjut dia, kerugian nyata yang diderita oleh para pemilik akun Tokopedia adalah berupa kerugian immaterial, lantaran penguasaan data pribadi di pihak ketiga secara melawan hukum, para pemilik data pribadi menderita secara batin karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian dalam jumlah besar. Sikap batin para pemilik akun Tokopedia terganggu ketenangannya.

“dalam rezim hukum informasi dan transaksi elektronik, telah mengadopsi keberadaan “kerugian yang tidak terduga” dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk itu, terhadap adanya potensi kerugian yang diderita oleh para Pemilik akun Tokopedia merupakan bentuk kerugian yang diakui eksistensinya dalam peraturan hukum di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf g PP No. 80 Tahun 2019.tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” ujarnya.

Akibat seluruh perbuatan melawan hukum itu, KKI dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim yang akan bersidang untuk menjatuhkan Putusan Provisi-nya kepada tergugat I dan II, pertama, menghentikan sementara penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Kedua, memerintahkan kepada Tergugat II (PT. Tokopedia) untuk memberitahukan secara tertulis kepada para pemilik akun Tokopedia terkait rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para Pemilik Akun Tokopedia.

Sedangkan dalam Putusan Pokok Perkara, pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, memerintahkan kepada Tergugat I (Kominfo) untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT. Tokopedia.

“keempat, memerintahkan kepada Tergugat I (Kominfo) untuk menghukum PT. Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar Rp.100 miliar yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap,” ucap dia.

Kelima, permintaan penggugat kepada, majelis hakim agar menghukum Tergugat II (PT. Tokopedia) untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggungjawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya pencurian / kebocoran data pribadi kepada para pemilik akun Tokopedia di 3 media, dalam hal ini koran harian Bisnis Indonesia, Kompas dan Jakarta Post masing-masing berukuran setengah halaman dan di website Tergugat II (Tokopedia).

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...