Aspidsus Kejati Sulbar Fery Mufahir memberi Keterangan Pers. ist
Aspidsus Kejati Sulbar Fery Mufahir memberi Keterangan Pers. ist

Diduga Korupsi Bibit Pertanian, Kejati Sulbar Penjarakan Pejabat Kabupaten Mamasa

ProPublik.id, Jakarta – Tim Jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menjebloskan Murnianto ke Penjara lantaran diduga tersandung korupsi Pengadaan Bibit Kopi/Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa, Tahun 2015 yang ditaksir sebesar Rp.1,1 milyar lebih.

Kepala Kejati Sulbar, Johny Manurung mengatakan penahanan terhadap bersangkutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (T-2), Nomor: PRINT-458/ P.6/ Fd.1/ 10/ 2020, tanggal 15 Oktober 2020.

“Jadi ditahan sejak hari ini, selama 20 hari kedepan yang di tempatkan di Rutan Polda Sulawesi Barat,” ucap Johny kepada ProPublik.id, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Kata dia, perbuatan tersangka mengakibatkan negara dirugikan, berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Sulbar, sekitar Rp.1.166.808.870. Untuk kasus posisinya ditangani Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar.

Terpisah Aspidsus Fery Mufahir mengatakan untuk kasus posisinya tersangka Murnianto, saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan pengadaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, pada kurung waktu dalam tahun 2015.

“Diduga tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bibit tersebut yang dilakukan dengan cara meminta Tim Pokja mengganti spesifikasi bibit kopi pada Summary Report menjadi jenis benih kopi Somatic Embriogenesis (SE),” ujar Fery.

Hal tersebut kata dia dilakukan dengan merujuk produk tertentu dan agar pelelangan dapat dimenangkan oleh PT. Supin Raya yang telah lebih dahulu mengadakan perjanjian dengan satu-satunya suplier bibit kopi SE di Indonesia yaitu Puslitkoka di Jember.

Lalu kata dia, tersangka sebagai PPK membuat kontrak tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), lalu pedoman Teknis dan spesifikasi barang berupa bibit kopi yang ada pada HPS.

Baca Juga :  Lagi, Kajati Sulbar Ikut Memburu Buronan Terpidana Korupsi BPD Rp.41 M

“Kemudian pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, seharusnya PT. Supin Raya tidak dapat memenuhi prestasi pekerjaan, namun tersangka membuat addendum kontrak sehingga pencairan pekerjaan dapat dilakukan 100 persen,” ungkapnya.

Akibat negara dirugikan sekitar satu milyar itu, maka pihaknya melakukan penahanan dengan alasan objektif, sesuai Pasal yang disangkakan kepada Tersangka yakni Pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun vide Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

“Alasan Subyektif, adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi-saksi lainnya,” tutur dia.

Kemudian, berkas perkara tersangka sudah dilakukan Tahap I, sehingga proses penanganannya akan cepat selesai. Apalagi, mengingat tempat tersangka di Kabupaten Mamasa, dimana jarak tempuh atau waktu tempuh dari Mamuju ke Mamasa membutuhkan waktu 4 jam perjalanan darat sehingga sulit dalam pengawasannya.

“Pasal yang disangkakan Tersangka Murnianto, melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Apa komentarmu?