31.8 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Direktur IHW Minta Bubarkan Lembaga Yang Tidak Berfungsi dan Bermanfaat

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta – Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim membantah adanya mafia pembuatan sertifikasi halal. Menurutnya itu adalah fitnah dan merupakan pencemaran nama baik MUI mauoun LPPOM MUI.

Demikian hal itu diungkapkan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Propublik.id, Jakarta, Jum’at (24/7/2020).

Dijelaskan Lukmanul Hakim, sertifikasi halal oleh MUI bermula dari penugasan pemerintah kepada MUI untuk meredakan kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988. Untuk melaksanakan tugas itu kata dia, untuk menenteramkan batin umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan olahan.

Kemudian, MUI membentuk lembaga semi otonom yakni LPPOM MUI pada 6 Januari 1989. Tugas utama LPPOM MUI adalah melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

“LPPOM MUI adalah bukan instansi atau lembaga pemerintah, maka dalam menjalankan amanah melakukan pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas Lukmanul.

Sebelumnya, 14 Juli 2020 pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi VIII DPR, Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI KH. Sholahuddin Al Aiyub membantah bahwa MUI seolah memperlambat proses sertifikasi Auditor Halal yang menjadi syarat pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Bahkan dikatakan Sholahudin, untuk menjalankan amanat UU JPH, sejak dibentuk, LSP MUI sudah mengantongi lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bernomor BNSP-LSP-1644-ID. Bahkan, sejak 6 April 2016, embrio LSP MUI telah ada dengan dibentuknya LSP LPPOM MUI yang juga telah melaksanakan uji kompetensi untuk penyelia halal.

Lebih lanjut diungkapkan Direktur Eksekurif Lembaga Advokasi Halal atau IHW meminta kepada pemerintah jangan terlalu lama BPJPH menjadi badan yang mubazir.

Hal lain seperti diutarakan Direktur Eksekutif IHW, BPJPH resmi dibentuk sebagai badan yang lahir dan perwujudan dari amanat UU No.23 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sejak kelahiran UU JPH, masyarakat menanti keladiran BPJPH.

“Alhamdulillah, 14 Oktober 2017 BPJPH dibentuk dan di launching oleh Kementerian Agama di Jakarta yang saat peluncurannya dihadiri oleh Menteri Agama dan Prof. Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum MUI,” ungkapnya.

Pada hari yang penting itu, kata Ikhsan Abdullah, semua mata fokus pada perhatian sosok yang menahkodai BPJPH yaitu Prof. Ir. Sukoso. Namun seiring berjalannya waktu, memasuki 3 tahun BPJPH kini tidak terdengar apa perannya bagi masyarakat dunia usaha dan industri.

Direktur pun memgatakan bahwa sejak dilaunching kemudian disusul dengan lahirnya PP No.31/2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH tanggal 3 Mei 2019 dan menyusul regulasi lainnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tanggal 15 Oktober 2019.

“Badan ini semakin tidak jelas perannya. Sertifikasi halal bukan menjadi sederhana dan murah, tetapi dirasakan oleh dunia usaha malah semakin sulit diperoleh dan tidak adanya kepastian berapa tarif dari sertifikasi halal,” imbuhnya.

Ironis kata Ikhsan, masyarakat dipimpong ketika akan mendaftarkan atau melakukan registrasi halal. Faktanya ditandai Ketika pada tanggal 17 Oktober 2019, ketika mandatori sertifikasi halal sesuai amanat Pasal 4 UU JPH telah jatuh tempo.

“Ternyata BPJPH sama sekali tidak mampu melayani masyarakat untuk menerima pendaftaran dan proses selanjutnya. Bahkan, registrasi yang sudah berpuluh tahun dilakukan LPPOM MUI dengan system daring/online melalui system CEROL itu harus dilakukan dengan cara manual dengan datang ke kantor BPJPH Pusat registrasi di Kantor BPJPH – Kementerian Agama, Jakarta.

“Keadaan ini masih ditambah lagi dengan tidak adanya kepastian bagi UKM, dimana mereka harus melakukan registrasi, karena form yang tersedia di BPJPH hanya untuk produk dari perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sementara UKM, harus ke Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsinya masing-masing,” jelasnya.

Seperti yang pernah diungkapkan Ikhsan Abdullah sebelumnya bahwa beban dan bingung masyarakat bertambah lengkap Ketika pelaku usaha UKM melakukan registrasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi, petugasnya pun tidak ada yang paham mengenai pendaftaran sertifikasi halal.

“Inilah babak belur tatakelola sertifikasi halal di Indonesia, yang sudah 30 tahun mampu dikelola baik dengan system yang sangat baik dan dapat dilakukan pendaftaran melalui online dilskukan MUI melalui LPPOM harus kembali mundur lagi dengan system 30 tahun kebelakang dan tidak memberikan kepastian apapun,” tegasnya.

Diterangkan Ikhsan, prinsip-prinsip halal harus mengacu kepada Maqashid Syariah yaitu, prinsip perlindungan, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Memang menurutnya, keadaan yang tidak menentu ini harus berjalan selama 2 bulan lamanya, yakni Oktober dan November 2019 Pemohon sertifikasi halal dihadapkan pada suatu ketidakpastian, sementara permintaan konsumen dan industri pada produk halal harus berjalan/continuous.

“Alhamdulillah, Kementerian Agama Bapak Jend Fahrul Razi cepat merespon stagnasi ini demi menghindari keadaan yang lebih buruk, maka Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tanggal 12 November 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, yang intinya MUI melalui LPPOM MUI diberikan kewenangan Kembali untuk melakukan registrasi dan proses sertifikasi halal,” tegas pria yang menjabat juga sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang – Undangan MUI.

Keadaan ini katanya, sedikit menentramkan masyarakat terutama pelaku usaha dan industri. Namun hal tersebut masih dipertanyakan Ikhsan, dimana dan manfaat BPJPH, sebagai suatu badan yang dibiayai anggaran negara (APBN). BPJPH juga menggunakan Gedung, fasilitas Negara, management yang didalamnya adalah pegawai personalia yang jumlahnya cukup besar Dalam waktu 3 tahun tentu tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan APBN yang berasal dari pajak yang dibayar dengan keringat rakyat.

“Hasil penelitian IHW terhadap kinerja BPJPH selama 3 tahun justru melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan yang seharusnya dikerjakan sebagai badan baru,” terangnya.

Sementara diutarakan Ikhsan, BPJPH yang melakukan training auditor halal sudah berjumlah 226 auditor halal. Ternyata yang training yang dilakukan BPJPH hanya menghasilkan Calon Auditor Halal dan bukanlah auditor halal.

“Untuk menjadi seorang auditor halal, maka dia harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Oleh karena BPJPH selama ini tidak pernah mau melakukan Kerjasama dengan MUI, BPJPH telah mengambil alih sertifikasi halal dari MUI, dan seakan dia tidak memahami undang-undang,” tandasnya.

Ditambahkan pria yang juga menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, menyatakan bahwa BPJPH hanya membebani anggaran negara, yang dilakukan selama 3 tahun terahir tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat dunia usaha dan industri, bahkan terkesan merecoki.

“Sesuai dengan kebijakan dan policy pemerintah, Presiden Jokowi dan Prof. Dr.KH. Ma’ruf Amin, yang membubarkan Lembaga yang tidak berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan membebani anggaran negara, lebih baik dibubarkan,” demikian Ikhsan.

Editor: Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...