33.2 C
Jakarta
Minggu, Februari 28, 2021

DPRD Jombang Nilai Pemkab Bingung Antisipasi Penanganan Covid-19

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-DPRD Kabupaten Jombang mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. terkesan bingung harus mulai dari mana untuk memutus penyebaran virus covid19. Bahkan, Pemkab dibawah Bupati Hj. Munjidah Wahab seolah-olah hanya menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

“Kita tidak melihat apa solusi dan langkah nyata yang original dari pemerintah Kabupaten Jombang khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid 19,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan M. Na’im, saat rapat dengar pendapat dengan Bupati Hj. Munjidah Wahab, di kantor DPRD Jombang, Jawa Timur, Senin (15/6/2020).

Hal itu kata dia, banyak mendengar keluhan masyarakat atas kinerja Pemkab dalam penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19, Pemkab dinilai tidak punya ketegasan dan kecepatan dalam melakukan karantina.

“Contoh bagaimana menentukan lokasi karantina dan bagaimana menyiapkan lokasi karantina. Bahkan sampai viral adanya penolakan lokasi karantina oleh warga di Desa Candimulyo dan viral keluhan pasien dilokasi karantina STIKES Pemkab Jombang,” terangnya.

Sementara diterangkan Naim, yang juga mantan Kades Tampingmojo, Kecamatan Tembelang. Menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang menyutujui atas penggunaan APBD Kabupaten Jombang untuk menangani pandemi Covid-19, tetapi Fraksi PDI Perjuangan melihat ada beberapa pembelanjaan yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih anggaran.

“Misalnya Pengadaan Tanki air dan Kasur yang dikirim ke masing masing kantor desa dan posko desa. Pertanyaanya mengapa harus Pemerintah Kabupaten yang mengadakannya,” tukasnya.

Padahal Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Teritnggal kata Na’im, sudah mengeluarkan aturan tentang Penggunaan Anggaran Dana desa untuk Penanganan Covid-19.

Dalam rapat itu, seluruh fraksi DPRD setempat juga meminta pertanggungjawaban Bupati Jombang tahun anggaran 2019. Juga, melihat Reperda Bank Perkrediyan Rakyat Jombang dan Raperda Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Namun demikian Na’im yang mewakili fraksi PDIP mengapresiasi Dinas Kesehatan dari tipe B menjadi tipe A.

“Hari ini kita semua tahu bagaimana Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang sangat pesat terhadap jumlah pasien positif oovid19. Saatnya kita menunggu gebrakan yang Iebih baik,” tandasnya.

Editor : Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...