31.7 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Efek Jiwasraya Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan WanaArtha Soal Penyitaan Rekening, Nasabah Kecewa

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Nasabah WanaArtha Life yang tergabung dalam wadah Forum Nasabah Wanaartha Life (Forsawa) tak mau pupus, mereka pun terus berjuang mencari keadilan, meski gugatan praperadklan yang dilayangkan PT Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life yang di gugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 Juni 2020.

Sebelumnya Perusahaan WanaArtha mengugat Kejaksaan Agung lantaran rekening Bank perusahaan asuransi itu disita oleh jaksa dengan alasan untuk penyidikan dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Dalam putusan gugatan praperadilan itu hakim tunggal Merry Taat Anggarasih mengugurkan, lantaran sidang perkara pokok tipikor Asuransi Jiwasraya sudah disidangkan lebih dulu daripada sidang praperadilan.

“Sedih, kecewa dan marah bercampur aduk begitu mendengarkan keputusan sidang praperadilan WanaArtha Life vs Kejaksaan Agung RI tersebut yang berlangsung sejak 8 Juni, 15 Juni sampai dengan 19 Juni 2020,” kata Ketua Forsawa Parulian Sipahutar, kepada ProPublik.id, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Meski demikian kata dia Forsawa menghormati keputusan praperadilan walaupun sangat kecewa, sebab secara keilmuan hukum, proses persidangan sejak awal sangat mendukung untuk menang sebab tidak pernah muncul nama WanaArtha atau manajemen WanaArtha sebagai tersangka yang dihubungkan dengan kasus tipikor
Asuransi Jiwasraya.

Karena itu langkah selanjutnya kata Parulian, Forsawa akan melakukan audiensi dengan DPR RI, OJK, serta
koordinasi dengan Manajemen WanaArtha untuk pengambilan langkah-langkah lanjutan terkait atas penyitaan unit Reksadana berupa Rekening dan Sub Rekening Efek WanaArtha Life, di mana termasuk di dalamnya dana para nasabah atau pemegang polis WanaArtha Life.

“Mari kita bersatu dan pastikan semua kita tetap mengawal proses ini sampai nasabah WanaArtha Life mendapatkan kembali hak-haknya yang tertunda. Dan kita sangat berharap kepada otoritas penegak hukum di republik ini, agar mempunyai hati nurani, supaya para nasabah WanaArtha, korban kasus Jiwasraya, bisa mendapatkan hak-haknya kembali,” harapnya.

Sementara Kuasa Hukum WanaArtha Life, Erick S. Paat, juga menyampaikan kecewanya atas putusan itu, mereka pun merasa bingung atas langkah hakim yang meneruskan persidangan tersebut, padahal hakim sudah paham kalau sidang tipikor Jiwasraya telah lebih dulu bersidang ketimbang praperadilan yang diajukan Wanaartha.

“Kenapa hakim menjalankan proses persidangan ini. Seharusnya penetapan bisa pada saat sidang perdana atau besoknya. Tetapi ini dilanjutkan sampai ke pembuktian dan kesaksian para ahli,” ujar Erik.

Pihaknya pun sangat menyayangkan langkah hakim yang tidak melihat secara objektif bukti-bukti yang sudah disampaikan. Padahal, pelanggarannya sudah jelas sekali menurut KUHAP. Pasalnya, status WanaArtha Life bukan sebagai tersangka.

“Padahal, sidang perkara Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada keterkaitannya dengan sidang praperadilan ini. Kenapa dinyatakan gugur? Seharusnya dikatakan gugur kalau barang yang disita itu milik tersangka,” ungkapnya.

Sedangkan, pengurus Forsawa, Desy Widyantari, yang berprofesi sebagai Advokat, menambahkan PN Jakarta Selatan bertanggung jawab atas lambatnya gelar praperadilan yang menyebabkan gugurnya hak WanaArtha Life dalam membuktikan tidak sahnya penyitaan tersebut.

“PN Jakarta Selatan sepatutnya memahami bahwa praperadilan adalah permohonan yang harus digelar, diperiksa dan diputus dengan cepat agar tidak keduluan sidang pidana pokoknya,” ungkap Desy.

Bahkan, Alih-alih memberikan jadwal yang cepat karena merupakan perkara prioritas, malah justru memberikan jadwal hampir 2 bulan sejak pedaftaran. Kata Desy, yang lebih menyedihkan bagi ratusan nasabah, PN Jakarta Selatan yang menjadi ujung pencarian keadilan bagi WanaArtha Life dan pemegang polis justru juga ikut menjadi bagian dari kesewang-wenangan penegakan hukum, dengan memberikan jadwal sidang yang tidak lazim.

“Akhirnya menyebabkan WanaArtha Life dan pemegang polis kehilangan hak-haknya untuk membuktikan tidak sahnya penyitaan yang secara terang benderang dari pemeriksaan fakta-fakta dan saksi-saksi di persidangan telah melanggar KUHAP dan Pasal 59 UU Pasar Modal no 8 tahun 1995, yaitu penyitaan/pemblokiran sub relening efek harus izin ketua Pengadilan Tinggi Jakarta,” tuturnya.

Adapun, kata mereka jika merujuk pendaftaran praperadilan dilakukan pada tanggal 17 April 2020, seharusnya sesuai SOP dalam 14 hari sudah ada gelar perkara. Namun kesalahan PN Jakarta Selatan adalah menunda sampai tanggal 8 Juni 2020, di mana memakan waktu 2 bulan.

“Apakah ini bentuk kesengajaan dari PN Jakarta Selatan?,” sambung Erick S. Paat, Jumat 12 Juni 2020.

[su_highlight]Editor: Iman More[/su_highlight]

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...