31.7 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Gedung Kejagung Terbakar, Anggaran Setengah Tiang Kejaksaan

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id-Anggaran ‘setengah tiang’ Kejaksaan menghanguskan Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Tragisnya, menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), gedung utama tersebut tidak diasuransikan.

Lalu, apakah aset-aset Kejaksaan yang tersebar di 34 Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi dan 565 Kejaksaan Negeri (Kajari) di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia juga diasuransikan? Tanyalah Direktur Jenderal (DirJen) Kekayaan Negara dan DirJen Anggaran Kemenkeu, serta Badan Anggaran DPR.

Apakah Kejaksaan lalai atau ceroboh? Tidak. Tentunya para pejabat di Kejaksaan sudah memikirkan masalah asuransi aset-aset Kejaksaan. Jika biaya untuk kebutuhan primer Kejaksaan saja belum dapat sepenuhnya tertanggulangi, kenapa mesti belanja untuk kebutuhan sekunder, mengasuransikan aset-asetnya.

Benarkah kebutuhan primer Kejaksaan belum terpenuhi karena anggaran minim, setengah tiang?. Mari kita telusuri fakta anggaran Kejaksaan selama 2 (dua) tahun, anggaran 2019 sebesar Rp. 6.346 Triliun dan anggaran 2020 sebesar Rp. 6.725 Triliun. Sementara penggunaannya untuk Belanja Pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 2.790 Triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 3.627 Triliun. Untuk Operasional Kejaksaan tahun 2019 sebesar Rp. 737 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 712 Miliar.

Kita bandingkan dengan anggaran Mahkamah Agung (MA), yang operasional dan jumlah personilnya tidak “semeriah” Kejaksaan. Anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp. 9 Triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp. 10.5 Triliun.

Sebagai contoh sederhana, kita lihat dari satu jenis operasi saja yakni kasus korupsi. Sejak penetapan kasus korupsi disidangkan di Pengadilan Tipikor, yang cuma ada di ibukota provinsi, alangkah besarnya akumulasi biaya 565 Kejari untuk membawa terdakwa, pengawal tahanan dan belasan saksi ke ibukota provinsi, menangung transpor, makan dan penginapannya. Kalau rata-rata Kejari di Indonesia menyidik dan menuntut 2 (dua) kasus korupsi saja, berapa biaya yang harus dikeluarkan Kejaksaan? Lalu, masih adakah sisa anggaran untuk polis asuransi aset-aset Kejaksaan?

Dengan jumlah pegawai Kejaksaan kurang lebih 30.000 orang dan 9000 orang Jaksa, termasuk gaji pegawai, belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan kenderaan, uang jalan, uang makan dan pembelian alat tulis kantor dan kebutuhan spesifik lainnya. Belum termasuk biaya pembinaan karir karir Jaksa maupun biaya pendidikan pembentukan Jaksa. Lalu, masih adakah sisa anggaran untuk polis asuransi aset-aset Kejaksaan?

Tentulah sangat jauh bila dibandingkan dengan anggaran KPK tahun 2020 sebesar Rp. 40 Triliun, dengan jumlah pegawainya paling banyak 2000 orang, kenderaan dinas, alat-alat penyadapan super canggih dan ongkos jalan ke seluruh pelosok negeri dengan biaya yang memadai dan terhormat. Coba bandingkan anggaran Kejaksaan dengan anggaran di Kemenhan (137 Triliun), Kemen PUPR (120 Triliun), Kemendikbud (240 Triliun), dan Kepolisian (104 Triliun).

Berapa sebenarnya anggaran ideal Kejaksaan? Menurut kalkulasi dari beberapa sumber, anggaran ideal Kejaksaan sebesar Rp. 50 Triliun. Setidaknya melalui anggaran ideal diatas, kebakaran Gedung Utama Kejagung dapat dilokalisir dengan memanfaatkan pemadam intern di Kejagung.

Semestinya setiap lantai dijaga minimal 5 (lima) petugas SatPam, bukan pegawai Kejaksaan. Namun komandan SatPam tetap dari internal Kejaksaan. Untuk seluruh gedung Kejaksaan yang terdiri dari 6 (enam) gedung besar dibutuhkan penjagaan oleh 100 orang SatPam dan setiap lantai dijaga minimal 5 orang, tentunya dilengkapi Pusat Kontrol digital dalam setiap ruangan. Sehingga bila terjadi kebakaran dapat segera dan secara otomatis dapat ditanggulangi.

Penulis:

Ketua/Pendiri NCBI

(Nation and Character Building Institute)

Berita Terkait

1 komentar

  1. Wah Kacau dong kalau anggaran Gedung Kejagung kecil.
    Mulai saat ini ada team dri pemerintah melakuka audit safety gedung. Jangan keuangan aja. Tapi audit teknik khususnya safety fire sudah saatnya berlaku seperti, yang kami ( puluhan tahun sebagai penhawas safety) ini biasa dilakukan oleh HSSE

    Dan mengumumkannya kenapa tidak dibuat. Kalau anggaran kecil..jangan salahi Kejakgung..dong. jangan terlalu curiga anggaran besar nanti di korupsi..km

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...