25.6 C
Jakarta
Jumat, Januari 22, 2021

GEKANAS Judicial Review UU Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id | Jakarta –  Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang tergabung dari 17 federasi serikat buruh termasuk akademisi dan peneliti melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

“Tidak mungkin serta merta melakukan gugatan JR ke MK tanpa kajian, Jadi Gekanas itu terdiri dari serikat buruh, akademisi dan peneliti termasuk LSM. Insya Allah kajiannya konfrehensif,” tutur R. Abdullah kepada kepada ProPublik.id, Senin (7/12/2020) usai menyerahkan berkas ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Hal ini dilakukan sesuai hasil kajian dari Gekanas karena menurut hasil kajiannya ada beberapa indikasi yang layak untuk dilakukan Judicial Review, yang salah satu diantaranya adalah undang – undang ini gradasi dibanding Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Sebagai karya besar yang pernah dibuat pasca reformasi oleh ibu Megawati, yang pertama gradasi jadi kualitasnya turun baik dari aspek perlindungan, kesejahteraan, aspek upah maupun jaminan sosial,” tandasnya.

Yang kedua menurut Abdullah, ada indikasi yang bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun undang -undang dasar 1945, yang ketiga menurut pandangannya bahwa undang – undang omnibus pada cluster ketenagakerjaan Bab IV, sebetulnya ada ketidaklaziman karena undang – undang ketenagakerjaan pada hakekatnya undang-undang yang bersifat perlindungan.

“Tetapi dijadikan satu tentang perijinan, pembebasan lahan, dan investasi dan lain – lain,” kata Abdullah.

Atas dasar itu ungkap Ketum FSP KEP SPSI ini, hasil tim kajian menyatakan layak untuk diadakan JR ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena Abdullah telah menyerahkan 14 box container data ke MK.

Yang kedua, para pemohon tercatat 650, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Temen – temen pekerja dari elemen masyarakat tingkat bahwa, tingkat menengah, sampai tingkat atas. “Baik dari unsur serikat buruh maupun dari elemen masyarakat lain yang tergabung dalam Gekanas itu,” terangnya.

Terkait kuasa hukum, 16 advokat tergabung dalam gugatan ini, dia berharap MK bisa secepatnya menyidangkan dalam waktu segera. “Mudah-mudahan dalam cluster ketenagakerjaan bisa dibenahi sesuai dengan nilai – nilai keadilan yang ada di Indonesia,’ tandasnya.

Lebih lanjut perbedaan pendapat dengan pemerintah, menurut asumsi Ketum FSP KEP SPSI menyatakan bahwa dari persepektif pemerintah sah – sah saja bahwa ini ada sebelas cluster, dari sebelas cluster itu ada yang baik untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. “Tapi ada cluster yang merugikan yang salah satunya adalah pada cluster ketenagakerjaan dan ketenaga kelistrikan itu,” tegasnya.

Sedangkan untuk cluster lain, masih diungkapkan R. Abdullah, belum bisa melihat, namun menurutnya pemerintah memiliki spirit untuk membuat undang-undang untuk kebaikan bangsa, “Saya pikir hal yang normal itu dan wajar untuk kewajiban negara, tapi yang jelas dari 11 cluster itu diantaranya adalah cluster ketenagakerjaan dan ketenaga kelistrikan yang kita gugat yang kita anggap turun dibanding dengan undang – undang sebelumnya,” imbuhnya.

Oleh karena diajukannya JR ke MK, kata Abdullah tidak mungkin serta merta melakukan gugatan tanpa kajian, “Jadi Gekanas itu terdiri dari serikat buruh, akademisi dan peneliti termasuk LSM. Insya Allah kajiannya konfrehensif,” tuturnya.

Reporter: Dedy Mulyadi

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Mengharukan…Wakapolres Subang Bangun Rumah Tidak Layak Huni Milik Kopka Hamim

Subang – Kopka Hamim Mulyono salah satu Anggota Koramil Purwadadi yang baik dalam penugasan, namun disatu sisi kehidupan pribadinya cukup memprihatinkan, dimana yang bersangkutan...

Kades Tanjung Siang Subang Dukung Komjen Listyo Jadi Kapolri

SUBANG //- Pencalonan Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Subang. Masyarakat Kabupaten Subang...