26.2 C
Jakarta
Selasa, Maret 2, 2021

Hasanuddin Bantah Pernyataan Ahmad Yani Soal Ketua Panja RUU HIP

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin membantah pernyataan mantan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani yang menyebut Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah Ribka Tjiptaning yang merupakan anggota DPR RI dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ia memastikan pernyataan Ahmad Yani tak memiliki sumber yang jelas dan bohong alias hoax .

“Saya tegaskan itu hoax. Pernyataan Ahmad Yani ini benar-benar tak sesuai kenyataan ,” seru Hasanuddin kepada propublik.id, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Menurut Hasanuddin, pihaknya mengklarifikasi pernyataan Ahmad Yani dengan 2 alasan. Alasan pertama, kata dia, hingga saat ini Surat Presiden (Surpres) soal RUU HIP belum keluar. Jadi belum ada pembahasan apapun .

Kemudian yang kedua, tegas Hasanuddin, Panita Kerja (Panja) RUU HIP ini belum terbentuk sehingga tidak ada penunjukan siapa Ketua Panjanya .

“Panjanya saja belum terbentuk, bagaimana mungkin sudah ada penunjukan ketua. Ini kan mengada-ada,” cetus anggota Komisi I DPR tersebut .

Hasanuddin menyayangkan pernyataan Ahmad Yani yang subjektif dan cenderung memprovokasi. Mestinya, kata dia, sebagai seorang politisi Ahmad Yani, harus memiliki data akurat sebelum berkoar-koar.

“Seorang politisi mestinya memberi pencerahan kepada publik, ini malah membuat statment provokasi,” tandasnya.

Sebelumnya, seperti dimuat beberpa media online, pada Minggu 7 Juni 2020, Ahmad Yani menyebut Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), adalah Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.

Kata dia, Ribka Tjiptaning adalah penulis buku aku bangga jadi anak PKI yang sempat menghebohkan.

Hal itu disampaikan Ahmad Yani yang juga mantan Anggota DPR RI itu dalam diskusi via online bertemakan “Komunisme dan Oligarki di Balik RUU Haluan Ideologi Pancasila”, Sabtu (6/6).

“Ketua Panja RUU HIP anak PKI Ribka Tjiptaning, bisa bayangkan, berkuasa penuh dalam teknis bisa mengontrol tim ahli, bisa masukkkan materi,” katanya.

Ahmad Yani menyebut, semua fraksi di DPR tidak ada yang menolak draf RUU HIP saat dimasukkan dalam perdebatan prolegnas.

Selain itu menurut Yani lagi, Ribka Tjiptaning mempunyai catatan buruk dalam menghapus salah satu ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan.

Ahmad Yani memprediksi kalau nantinya pengesahan RUU HIP akan berjalan mulus. Oleh karenanya dia berharap umat Islam mempunyai kekuatan politik di Indonesia.

“Ada titik temu, luar dan dalam, melihat konfigurasi politik yang ada, titik temu memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dalam UU HIP,” ujar Ahmad Yani lagi.

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...