30.5 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

Indef Kritik Lemahnya Kontribusi Pemerintah Pusat Atasi Ancaman Resesi

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengeluarkan kritik keras kepada Pemerintah Pusat yang dipandang kurang sigap dalam mengantisipasi terjadinya pertumbuhan minus ekonomi nasional. pengeluaran pemerintah yang seharusnya menjadi pendorong perputaran roda ekonomi ternyata tidak bekerja maksimal.

“Fungsi pemerintah untuk menahan pertumbuhan minus tidak berjalan. Pilar utama yang seharusnya berfungsi menahan pertumbuhan minus justru tidak berfungsi. Pilar utama di pemerintah ambruk,” tegas Didik Rachbini dalam konferensi pers virtual yang digelar Indef, Kamis (6/8/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Didik menyusul rilis BPS sehari sebelumnya yang menunjukkan minimnya pertumbuhan belanja pemerintah. Data menunjukkan kontraksi yang terjadi pada sektor konsumsi pemerintah pada Kuartal II/2020 mencapai -6,9 persen (Y-on-Y).

Didik menilai wajar jika Presiden Joko Widodo sempat marah. Pasalnya, kinerja belanja pemerintah yang seharusnya menjadi andalan untuk mengatasi resesi justru menjadi kartu mati. Rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada Kuartal II/2020 bertolak belakang dengan yang terjadi pada tahun 2019. Saat itu, belanja pemerintah justru tumbuh pesat hingga 8,23%.

Dia menilai saat ini sektor swasta tengah mengalami tekanan berat dan konsumsi rumah tangga pun terimbas kondisi ekonomi. Hal serupa terjadi pada sektor ekspor-impor yang tertahan karena kebijakan lockdown ataupun kebijakan pembatasan aktivitas. Maka eksekusi konsumsi pemerintah perlu dieksekusi secara cepat melalui kebijakan riil.

Kelemahan lain yang dikritisi adalah terkait penanganan pandemi Covid1-19 yang lebih mengandalkan kerja pemerintah daerah. Padahal sumber daya yang dimiliki daerah terbilang sangat terbatas jika dibandingkan Pemerintah Pusat.

“Yang pegang ratusan triliun, ribuan triliun itu pemerintah pusat. Tapi, pandemi diserahkan ke pemerintah daerah. Itu tidak fair,” ujar Didik dalam konferensi pers bertema “Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat: Respon Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020”.

Diberitakan sebelumnya, BPS telah merilis data ekonomi nasional Kuartal II/2020. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -5,32% (Y-on-Y). Struktur PDB dari sisi pengeluaran pun menunjukkan data yang tidak menggembirakan. Semua elemen terkontraksi negatif, baik Konsumsi Rumah Tangga (-5,51%), Konsumsi LNPRT (-7,76%), Konsumsi Pemerintah (-6,90%), PMTB (-8,61%), ekspor (-11,66%), dan impor (-16,96%).

 

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...