30.5 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

Ini Beberapa Potensi Hambatan Realisasi Bantuan UMKM

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Realisasi penyaluran bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasuinal (PEN) untuk sektor UMKM belum memuaskan. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menyebut beberapa hal yang diduga sebagai penyebabnya.

“Dugaan saya masih sangat berkaitan dengan prosedur yang ribet dan data-data yang banyak yang masih butuh diklarifikasi,” kata Eko Listiyanto dalam Diskusi Online Indef bertema “Meneropong Arah Makroekonomi 2021, Selasa (25/8/2020)

Dia menambahkan, penyebab lainnya juga bisa datang dari petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terlalu rumit. Kondisi ini akan menyebabkan UMKM kesulitan mengakses program bantuan yang disediakan pemerintah.

“Bisa juga anggarannya tidak begitu gede. Artinya gede dalam hal perencanaan tapi realisasinya kecil-kecil,” sambung Eko.

Alasan lain yang dikemukakan Eko adalah mekanisme penyaluran KUR melalui perbankan. Menurut dia, pemerintah mungkin menilai perbankan sebagai kanal penyaluran yang paling siap. Namun, merujuk pada hambatan yang terjadi, pemerintah perlu mempertimbangkan keterlibatan pihak lain dalam penyaluran program bantuan untuk UMKM.

Eko menilai dinas-dinas terkait di level daerah bisa diajak bekerja sama dalam penyaluran bantuan tersebut. Selain itu, lembaga keuangan nonbank pun bisa diajak berpartisipasi.

Dia menilai penyerapan bantuan untuk UMKM perlu dipercepat. Pasalnya, lebih dari 90 persen usaha nasional berada pada level ini. Selain itu, UMKM merupakan sektor yang terbukti sebagai penggerak ekonomi nasional saat dua kali krisis keuangan terjadi sebelumnya.

Hingga saat ini, realisasi bantuan untuk UMKM baru mencapai 37,2 persen. Angka penyerapan tersebut dinilai masih terhitung rendah. Maka Eko mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi atas hambatan-hambatan yang terjadi.

 

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...