31.8 C
Jakarta
Selasa, Maret 2, 2021

Intelektual Muda Papua Dukung Otsus Jilid II, Asal Bentuk Lembaga Pengelola

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Intelektual Muda Papua-Papua Barat (IMP-PB) mendukung keinginan Pemerintah Pusat untuk mengucurkan kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, merekapun sepakat jika otsus diberlakukan, namun sebagai catatan harus ada kontrol atau pengawasan dengan membentuk badan atau lembaga khusus dengan pelibatan tokoh masyarakat, dan kaum intelektual asal Papua dan Pabar.

Arman Asso salah seorang IMP-PB mengatakan Otsus Jilid-2 sudah terjadi dan tidak perlu jadi polemik, karena sudah jadi program nasional dan mestinya di kawal.

“Saya menyarankan bahwa otsus ini sudah menjadi program nasional, jadi saya kira kita mestinya mengawal. Kita tidak boleh memprovokasi orang-orang, karena tidak semua tau tentang Otsus ini. Tidak semua orang papua menolak, tapi semua mendukung. Terpenting Pemerintah membuat regulasi baru,” ujar Arman, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Sementara Malkin Kosepa dari IMP-PB yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Teluk Bentuni se Jabodetabek mengakui pihak tak munafik, pasalnya selama otsus ada sangat bermanfaat. Memang diakui belum ada sosialisasi akan otsus ini, dan UU pun tidak menyebutkan otsus itu berhenti.

“Saya salah satu warga Papua penikmat Otsus sampai saat ini dalam program pendidikan, memang diakui ada kekecewaan masyarakat karena sebagai objek bukan pelaku,” ujar dia.

Sedangkan Isay Wenda mantan pelaku Makar di Istana yang juga aktivis asal Lanny Jaya sepakat Otsus Jilid 2 berlaku lagi, asal ada keterlibatan Masyarakat didalam pengelolaan dana tersebut.

“Jika pemerintah melanjutkan Otsus saya mau masyarakat jadi pelakunya bukan objek atau ‘penonton’. Pemerintah harus melibatkan masyarakat supaya apa yang mereka mau, juga sesuai dengan kemauan pemerintah tersebut,” ungkap Isay.

Kedepan IMP-PB sepakat untuk seyogyanya dibentuk badan atau lembaga sendiri dalam pengelolaan dana Otsus, guna menghindari penyalah gunaan kewenangan dan mencurigai Pemerintah Daerah. Seperti sebelumnya parnah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengecam akan mengembalikan dana otsus ke Pemerintah Pusat.

Karena itu IMP-PB berinisiasi melakukan upaya menyelamatkan dari segala perpecahan yang muncul dari akibat pro dan kontra otsus Papua Jilid II terhadap masyarakat dengan menyatakan sikap.

1. Mendukung respon positif pemerintah dalam upaya melanjutkan otsus jilid II.
2. Mendorong pemerintah pusat dan provinsi serta daerah untuk saling berkordinasisatu sama lain untuk merumuskan otsus papua jilid II sehingga terwujudnya regulasi yang bijak untuk masyarakat papua.
3. Kami IMP-PB Siap mengawal dana otsus jilid II yang digelontori pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai upaya evaluasi otsus jilid pertama yang kami nyatakan masih kurang dalam segi pengawalannya.
4. Mengajak masyarakat papua agar kiranya pandai dan bijak dalam membaca kebijakan untuk otsus papua jilid II dan tidak terprovokasi oleh oknum manapun yang ingin memanfaatkan segala bentuk kepentingan yang muncul di papua.
5. Segala bentuk regulasi untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat papua harus benar-benar disuarakan dan didengar dengan baik terkhususnya dibidang pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan SDM ditanah papua.

“Tidak Usah Berbicara Tentang Tolak Otsus Jilid II Tapi Kita Menikmatinya.
Sama Saja Kita Memunafikkan Diri Menjadi Pendosa Seperti Mereka Yang
Lainnya,” ungkap mereka serentak.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...