25 C
Jakarta
Jumat, Februari 19, 2021

Jaksa Siak Di Tuduh Kriminalisasi Tersangka Dugaan Pencurian Kabel PT Chevron, Kajati Riau Beberkan Kronologis

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati mengatakan secara formil dan materil berkas perkara kasus pencurian di PT Chevron belum lengkap, sehingga Kejaksaan mengembalikan berkas dimaksud dengan memberikan petunjuk kepada Penyidik Polres Siak yang dituangkan di dalam format P-19 untuk dilengkapi.

“Belum lama ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak menerima berkas perkara kasus dugaan penadahan pencurian tembaga yang terjadi di PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI). Atas limpahan berkas kasus tersebut, pihak Kejari Siak masih dalam pemberian petunjuk P19 kepada penyidik untuk dilengkapi,” kata Mia, dalam pesan whatsappnya kepada ProPublik.id, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Seperti diketahui, dalam perkara ini, tersangka MR ini disangkakan selaku penadah yang membeli kabel 16 Kilogram tembaga milik PT Chevron oleh pihak penyidik Polres Siak.

Namun lanjut Mia saat perkara ini masih tahap P-19, tersangka MR justru meminta agar kasus tersebut segera disidangkan, sebagaimana dilaporkan oleh Kasi Pidum di dalam kronologis penanganan perkara dimaksud yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau.

Dia mengatakan pimpinan Kejari Siak ogah menangapi tuduhan yang disampaikan Koordinator Litigasi dan Advokasi Perkumpulan Pengacara Rakyat (Perak) Oktaviandi Tri Anugrah Sitorus jika ada oknum jaksa melakukan kriminalisasi dan pemerasan terhadap tersangka dalam perkara ini, seperti di beritakan disalah satu media Rakya Merdeka.

“Adanya kriminalisasi dan dugaan pemerasan yang dilakukan oknum-oknum aparat, seperti oknum kepolisian dan oknum jaksa, di dalam perkara tersebut, baik Kajari Siak maupun Kasi Pidum pada Kejari Siak tidak ingin menanggapi hal tersebut,” ujarnya.

Pasalnya, berkas perkara kasus penadahan yang diterima oleh Kejari Siak saat ini masih belum lengkap dan Jaksa yang telah ditunjuk terfocus kepada masalah teknis yuridis dengan mempelajari berkas perkara.

“bukan sibuk melakukan negosiasi seperti yang dituduhkan oleh Sdr. Oktaviandi Tri Anugrah Sitorus dalam pemberitaan di Rakyat Merdeka,” ucap Mia.

Mia menjelaskan berdasarkan kronologis penanganan perkara yang telah di terima laporannya, tentu dirinya akan medukung jajarannya, karena secara faktual Jaksa yang telah ditunjuk untuk meneliti berkas perkara sudah melaksanakannya sesuai dengan SOP dan UU yang berlaku.

Bahkan dari Kronologis Perkara tersebut terungkap bahwa ‭pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 12.30‬ WIB Kasi Pidum Kejari Siak didatangi oleh Bripka Budi Arman dan Brigadir Johan Sitompul selaku penyidik Polsek Minas, yang kapasitas untuk melakukan koordinasi terkait teknis perkara dimaksud.

“Namun saat itu‬ rupanya ada orang lain yang ikut datang menemui Kasi Pidum yaitu Sdr. Safri Bagariang yang merupakan suami dari‬ tersangka Mewariska Br. Manullang,” tutur dia.

Pada saat itu Kasi Pidum menanyakan maksud kedatangan Safri Bagariang, Safri pun langsung menyuruh kepada Kasi Pidum agar perkara tersebut dipercepat‬ persidangannya dan istrinya Mewariska untuk tidak‬ ‭ditahan, karena anaknya masih kecil-kecil sehingga tidak ada yang‬ ‭menjaga anaknya.

Lanjut Mia, lantaran berkas perkara tahap I ‭belum diterima, sehingga Kasi Pidum mengatakan hal tersebut tidak‬ ‭memungkinkan. Lalu, Kasi Pidum menyampaikan kepada Safri bahwa jaksa berwenang melakukan penahanan atau tidak‬ terhadap tersangka Mewariska tersebut setelah polisi menyerahkan tersangka dan‬ barang bukti kepada jaksa atau tahap II.

Itupun lanjut Kasi Pidum kepada Safri, dijelaskan Mia ada standar operasional ‭prosedur (SOP) yang harus dijalani dan dilaporkan kepada pimpinan terkait ‭penangguhan penanganan dan harus memperhatikan seluruh aspek dari‬ ‭tersangka itu sendiri.

Mia menuturkan saat Safri menemui Kasi Pidum terjadi perdebatan mulai meminta pemisahan sel tahanan istrinya, padahal masih kewenangan Polsek Minas. Karenanya ditolak oleh Kasi Pidum, apalagi posisi perkara masih tahap penelitian‬ atau tahap I dan berkas perkaranya pun belum diterima oleh Kejaksaan dari penyidik‬ Polsek Minas.

“Tapi Safri tetap ngotot dan terkesan memaksakan kehendaknya untuk dikabulkan, sambil menawarkan sejumlah uang, dan pada saat itu Kasi Pidum bereaksi dengan nada sedikit tinggi‬ mengatakan kepada Safri walaupun Safri menawarkan kepada saya uang lebih dari apa yang ia tawarkan uang, lebih dari itu saya‬ akan menolak, menolak dengan tegas permohonan tersebut,” ucap Mia menirukan ucapan anggotanya.

Selanjutnya di dalam Kronologis penanganan Perkara yang dilaporkan kepada Kajati tersebut, disebutkan bahwa saat ini tim Jaksa masih mengikuti perkembangan proses praperadilan yang dilakukan oleh tersangka M di PN Siak.

Lanjut Mia, terlepas dari tuduhan itu, Mia selaku pimpinan di wilayah Hukum Kejati Riau menjelaskan pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum ketentuannya diatur di dalam KUHAP. Tahapan yang menjadi kewenangan Penuntut Umum setelah menerima Berkas Perkara adalah melakukan pra Penuntutan, seperti diatur dalam KUHAP prapenuntutan Pasal 14 huruf b dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

“Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum untuk diperbaiki oleh penyidik sesuai dengan pentunjuk yang diberikan oleh penuntut umum jangan dianggap sebagai hal yang mengada-ada, dan di luar dari konteks perkaranya,” ujar dia.

Karena pada prinsipnya kata dia, pengembalian berkas perkara kepada penyidik oleh Penuntut Umum adalah untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk penuntut umum guna memperkuat JPU dalam menyusun dakwaannya dan melakukan penuntutan di persidangan, agar jangan sampai ada terdakwa yang bebas di pengadilan.

“Karena bila terdakwa bebas maka tugas Prapenuntutan tidak berhasil dan penuntut umum dianggap tidak profesional dalam melakukan pembuktian terhadap dakwaannya dalam proses penuntutan,” urainya.

Lanjut dia, hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum ini sangat penting karena akan berdampak pada penanganan perkara pidana itu sendiri khususnya pada tahap prapenuntutan. Untuk itu perlu dibangun system integrasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap prapenuntutan dan jangan selalu disalahartikan sebagai sesuatu konspirasi yang negatif.

“Kepada insan Adhyaksa yang berada di wilayah hukum Provinsi Riau beserta para Kajari dan jajarannya se Wilayah Riau, teruskan perjuangan penegakan hukun, jangan surut langkah, Ayooo… Terus Bergerak dan Berkarya,” tandas dia.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

SRW Segera Luncurkan Profesi.io, Platform Manajemen SDM Berbasis Kecerdasan Buatan

SRW&Co., perusahaan jasa konsultan manajemen SDM akan segera meluncurkan sebuah platform manajemen SDM berbasis kecerdasan buatan bernama Profesi.io.

Peringatan HPN 2021, Presiden Ajak Pers Bersama Bangun Harapan dan Optimisme Hadapi Pandemi

Jakarta, ProPublik.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia selama ini dan di masa yang...