-0.3 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Jalin Kerjasama Dengan Kejagung, Bank Mandiri Salurkan Dana CSR Terkait Covid-19 Rp.3 M Lebih

Must read

Propublik.id, Jakarta-Jaksa Agung RI Burhanuddin, didampingi para Jaksa Agung Muda dan para pejabat Eselon II, mengadakan kegiatan, penyampaian Corporate Social Responsbility (CSR), sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahamann dan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan RI dengan PT. Bank Mandiri, di Aula Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setyono dalam keteranganya persnya menyampaikan, Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan Bank Mandiri itu ditandatangani Jaksa Agung RI dan Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilaar.

MoU ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pemberian bantuan hukum dalam mendukung pengembangan perekonomian nasional.

Hari melanjutkan, dalam MoU ikut disaksikan jajaran para Jaksa Agung Muda dan pejabat Eselon II serta Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Jajaran Direksi Bank Mandiri.

Burhanuddin menjelaskan dengan dilaksanakannya Nota Kepahaman ini diharapkan dapat mengoptimalkan kerja sama, koordinasi, dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka ruang lingkup dalam pelaksanaannya, yakni penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Kemudian, pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis dan/atau percepatan investasi, serta pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum. Lalu, koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik PT Bank Mandiri, serta peningkatan kompetensi  SDM, dan pemberian/pemanfaatan produk/jasa layanan perbankan.

“Secara teknis, ruang lingkup tersebut akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah, antara lain, Perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

“Sebagai upaya dalam mendukung peranan dan fungsi PT Bank Mandiri, Jaksa Pengacara Negara siap memberikan jasa Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk mewakili PT Bank Mandiri dalam posisi selaku Tergugat maupun Penggugat, terkait masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ungkap Jaksa Agung seperti disampaikan Hari.

Kedua, Perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan RI Tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Aset Pada PT Bank Mandiri.

“Sebagai wujud penegakan hukum yang tidak semata-mata mengedepankan aspek represif/penindakan, maka jajaran kami siap untuk berperan aktif secara preventif dalam mengamankan pembangunan proyek-proyek strategis, investasi, dan di lingkungan PT Bank Mandiri, agar dapat berlangsung dengan baik, tepat sasaran, tepat manfaat, dan kegunaannya,” paparnya.

Ketiga, Perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Pembinaan Kejaksaan RI tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam rangka Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kejaksaan RI.

“Kerja sama ini merupakan landasan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan transaksi dan jasa perbankan untuk pengelolaan keuangan, diantaranya pengelolaan gaji, tunjangan kinerja, rekening pengeluaran dan penerimaan, dan rekening lainnya,” ungkapnya.

Keempat, perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Pembinaan Kejaksaan RI tentang Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset. Dalam upaya pemulihan aset, jajaran kami akan senantiasa semaksimal mungkin menyelamatkan dan memulihkan aset negara, dalam hal ini PT Bank Mandiri, melalui koordinasi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya, pada lingkup nasional maupun internasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan RI, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan, guna kepentingan Pemulihan Aset.

Kelima, Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini, kata Burhanuddin sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM guna menunjang tugas-tugas dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di bidang perbankan, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Kejaksaan RI dan PT Bank Mandiri dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan di bidang hukum dan perbankan, serta penyelenggaraan dalam bentuk lainnya.

Sementara, ditempat yang sama, Dirut Bank Mandiri Royke Tumilaar, Sinergi antara Bank Mandiri dan Kejaksaan RI ini dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pemerintah mengoptimalisasi pembangunan, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Lewat sinergi ini juga kami yakini dapat memperkuat efektivitas kerjasama antara Kejaksaan RI dengan Bank Mandiri dalam upaya peningkatan kompetensi SDM terutama dibidang hukum dan ekonomi. Sinergi ini juga dapat memperkuat komitmen bersama dalam merealisasikan keinginan untuk membangun perekonomian Indonesia lebih baik,” kata Royke Tumilaar.

Royke menambahkan, melalui Nota Kesepahaman ini, Bank Mandiri dan Kejaksaan akan bersinergi dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha Negara, pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis maupun percepatan investasi, pertukaran data dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

Selain membangun sinergi dalam bidang hukum, Bank Mandiri juga mendukung upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dengan Penyampaian CSR Bank Mandiri untuk Kejaksaan RI yakni, Renovasi Laboratorium menjadi berstandard BSL – 2 dengan nilai bantuan sebesar Rp 1.007.000.000.

“Sedangkan, sarana alat Kesehatan berupa mesin PCR real time senilai Rp 1.950.000.000,” ucapnya.

Serta, 100 set Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp 100 juta. Semuanya akan dimanfaafkan oleh RSU Adhyaksa Jakarta Timur, dengan harapan fasilitas yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum sehingga penanganan pandemi dapat terkelola dengan baik.

Sambung Hari, penandatanganan Nota Kesepahamann dan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan memperhatikan protocol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid 19 diantaranya tamu yang datang dari luar dilakukan rapid tes Covid 19 dan baru boleh masuk jika hasil menunjukan non reaktif, semua orang yang hadir harus mengenakan masker dan mencuci tangan dengan hand sanitzer sebelum memasuki ruangan Aula Sasana Pradana Gedung Utama Kejagung RI.

Editor: Iman More

More articles

Latest article