1.5 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Kabid PKP Harapkan Penanganan Kumuh di Jombang Bisa Dilanjutkan

Must read

ProPublik.id, Jawa Timur-Dari 74,88 ha kawasan kumuh di Kabupaten Jombang telah ditangani oleh Kabid Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) baik program daerah, program provinsi maupun program pusat, akhir tahun 2019 tinggal sekitar 55,41 Hektar.

Hal itu diucapkan Syaiful Anwar, Kepala Bidang PKP pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang, Kamis (11/6/2020).

Dikatakan Syaiful, kawasan kumuh yang ditangani itu tersebar di 7 wilayah kecamatan. Namun dari 50ha lebih yang belum tertangani itu, menurut Kabid harus segera diselesaikan. Tetapi kata Syaiful kendalanya adalah pada kawasan yang sudah dientaskan kekumuhannya, ternyata muncul kawasan kumuh baru.

“Kawasan Tebuireng tidak masuk kumuh, sekarang kumuh karena ada pergerakan perekonomian masyarakat di sana (Tebuireng) sehingga harus ditangani,” tandasnya.

Masih lanjut Syaiful, kawasan kumuh tersebut ditangani melalui program yang ada dalam program pengembangan kawasan pemukiman sendiri salah satunya adalah pemberdayaan masyarakatnya untuk infrastruktur.

Dalam menangani program tersebut, Syaiful mengungkapkan bahwa anggarannya semuanya dari pusat, per tahunnya bisa mencapai 1 – 2 miliar per kawasan.

“Jadi tidak seluruh kawasan sedangkan tahun 2019 memperoleh Rp13 miliar untuk 9 kawasan,” imbuh pria yang bertubuh tambun itu

Pastinya dalam menangani kawasan kumuh, pertama kata Syaiful dapat mengidentifikasi tetapi semua penanganan kawasan kumuh itu harus berangkat dari SK yang telah ditetapkan oleh Bupati Jombang. Kebetulan katanya yang menjadi dasar bekerja adalah mengacu pada SK Bupati tahun 2017. Sedangkan dalam SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/398/415.10.3.4/2017 itu ada kawasan kumuh sekitar 74,88 Ha menjadi 55,41 Ha.

“Dari tahun 2017, 2018, 2019 sudah kami lakukan penanganan dan sekarang sudah sisa sudah 55,41 Ha,” jelasnya.

Tetapi disamping yang sudah ditangani itu terang Kabid Pengembangan Kawasan Pemukiman, ternyata ada beberapa lokasi yang muncul kawasan kumuh baru dan itu perlu di SK kan ulang.

“Karena kita tidak bisa bekerja di lokasi – lokasi yang tidak ber SK. Semua bekerja harus teratur sesuai lokasi yang sudah teridentifikasi berdasarkan SK untuk menghindari kawasan kumuh baru,” terangnya.

Jadi ditegaskan pria yang faham tentang pemukiman itu, semua kawasan kumuh yang ditangani harus berdasarkan SK. Seperti SK yang dikeluarkan tahun 2017 itu untuk 7 kecamatan. Sedangkan untuk tahun ini katanya, akan mengidentifikasi ke seluruh kawasan Kabupaten Jombang, di 21 kecamatan

“Sebenarnya untuk identifikasi sudah kita anggarkan, kita mengundang unsur – unsur desa yang belum teridentifikasi untuk dilakukan pembinaan dan sosialisasi pengidentifikasian kawasan kumuh yang insya Allah kita rencanakan di bulan ini,” imbuhnya.

Ironis yang direncanakan bulan ini melarang kita untuk melakukan pengumpulan orang, akhirnya kegiatan untuk melatih masyarakat untuk mengidentifikasi kumuh dibatalkan.

“Termasuk tenaga ahli yang bisa mengidentifikasi kumuh juga dibatalkan. Dan anggarannya dikembalikan sesuai permintaan Pemerintah Daerah untuk refocusing anggaran Covid-19, sehingga mengacu pada SK yang pertama,” jelasnya.

Ditegaskan Syaiful, tahun ini sebenarnya tahun 2020 ini akan mengupdate SK kumuh yang baru. Rata-rata untuk penanganan kawasan kumuh, nilai anggaran terbesar dari pusat. Tapi Pemerintah Pusat tidak akan menurunkan anggaran jika tidak ada SK Bupati.

“SK Bupati baru mengacu pada SK tahun 2017 padahal lokasi lokasi kumuh baru itu ada, contoh di Kecamatan Sumobito adalah kumuh baru dan tidak bisa kita usulkan karena tidak masuk dalam SK 2017,” pungkasnya.

Lebih lanjut Kabid Pengembangan Kawasan Pemukiman mengharapkan, wabah Covid-19 ini dapat selesai sehingga tahun 2021 seperti yang diharapkan Kabid, bisa diawali untuk mengidentifikasi kecamatan lain selain 7 kecamatan.

“Sehingga arah penyelesaian kumuh ini bisa sinergi dengan pemerintah pusat,” tutupnya.

Editor: Iman More

More articles

Latest article