26.1 C
Jakarta
Selasa, Maret 2, 2021

Kajari Inhu Tersangka Keruk Uang 64 Kepala Sekolah SMP Di Inhu

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 jaksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan terhadap 64 Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Adapun ketiga tersangka itu yakni Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu), Riau berinisilal HS atau Hayin Suhikto, Kepala Seksi Pidsus beinisial OAP atau Ostar Al Pansri dan Kepala Sub Seksi Barang Rampasan dengan inisial RFR atau Rionald Feebri Rinando.

Kapuspenkum Hari Setiyono mengatakan penetapan ketiga tersangka itu, setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan didukung oleh alat bukti dan barang bukti lainnya serta melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Benar telah menetapkan 3 tersangka yakni Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu) dengan inisial HS, 1 orang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan inisial OAP dan 1 Kepala Sub Seksi Barang Rampasan dengan inisial RFR sebagai Tersangka,” ungkapnya dalam Pers Rilisnya, Jakarta, (19/8/2020).

Kata Hari sebagai jaksa ketiga tersangka telah menyalahgunakan kewenangannya. Pasalnya dari 64 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Inhu yang mengundurkan diri itu merasa tertekan karena merasa diperas oleh aparat penegak hukum Kejari Inhu yang bekerja sama dengan LSM dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Tersangka pun langsung dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) untuk 20 hari terhitung sejak 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 di Rutan Kelas I Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ucap Hari.

Pemeriksaan itu, lanjut Hari setelah di proses oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang telah memerintahkan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan klarifikasi.

Hasil klarifikasi itu, Kejati berkesimpulan untuk dilakukan inspeksi kasus sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Riau Nomor: 237/L.4/L.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 telah memerintahkan Asisten Pengawasan untuk melakukan Inspeksi Kasus.

Terhadap, Hayin Suhikto, selaku Kajari Inhu, lalu Ostar Al Pansri, selaku Kasi Pidsus Kejari Inhu, Bambang Dwi Saputra, selaku Kasi Intelijen Kejari Inhu, Berman Brananta, selaku Kasi Datun Kejari Inhu, dan Andy Sunartejo, selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari
Inhu, serta Rionald Feebri Rinando, selaku Kasubsi Barang Rampasan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Inhu.

Hasil dari Inspeksi Kasus tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) yang menyimpulkan terhadap 6 orang pejabat tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin/perbuatan tercela sebagaimana di maksud pasal 4 angka 1 dan angka 8 jo pasal 13 angka 1 dan angka 8 PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Atas dasar LHP Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau kemudian Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung sependapat dengan LHP tersebut sehingga kepada 6 orang Jaksa tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural berdasarkan Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-IV-042/B/WJA/08/2020 s/d Nomor : KEP-IV-047/B/WJA/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...