28.1 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Kajari Inhu Tersangka, MAKI: Evaluasi Kajati Riau

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta sudah sepatutnya dilakukan evaluasi pimpinan dua tingkat diatas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu), Riau dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 64 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Inhu tersebut.

Adapun dua tingkat diatas Kajari Inhu tersebut yakni Kepala Kejati Riau dan Wakil Kepala Kejati Riau. Saat ini Kajati Riau yakni Mia Amiati dan Wakajati Daru Tri Sadono.

Dalam kasus ini Kajari Inhu berinisilal HS atau Hayin Suhikto, dan Kepala Seksi Pidsus beinisial OAP, Ostar Al Pansri serta Kepala Sub Seksi Barang Rampasan dengan inisial RFR atau Rionald Feebri Rinando telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dana BOS.

“Betul, harus diperiksa Kajati dan Wakajati dan harus kena sanksi disiplin karena gagal awasi anak buah,” kata Ketua MAKI Boyamnin Saiman, kepada ProPublik.id, Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Menurut dia alasan perlunya diperiksa kedua pejabat Kejaksaan itu lantaran garis komandonya langsung ke Kajari di wilayah hukumnya.

“Kalau Asisten tidak punya jalur komando dengan Kajari,” ungkapnya.

Meski kata dia, asisten pengawas Kejati Riau telah melakukan inpeksi kasus terhadap para tersangka yang diberikan oleh Kajati hal itu setelah terjadi peristiwa, artinya kata dia perlunya penguatan pengawasan melekat (Waskat) terhadap jajaran dibawahnya.

“Kan, pengawasan yang diberikan oleh Kajati dan asisten itukan setelah terjadi peristiwa yaitu dugaan pemerasan oknum Kejari Inhu, jadi maksudnya ini adalah tanggung jawab Kajati dan Wakajati terkait waskat untuk selalu mengawasi anak buahnya agar tidak melakukan pelanggaran,” ucap dua.

“Nah, tidak bisa kemudian ketika melakukan pelanggaran ‘wah saya tidak bisa mengawasi 24 jam’ itu tidak begitu mekanisme manajemen pengawasan,” sambung dia.

Lanjut dia, jadi ketika ada sesuatu kegagalan kesalahan atau pelanggaran anak buah pimpinan harus bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam kasus itu perlu di evaluasi, karena dianggap dua tingkat pimpinannya tidak mampu menjadi Kajati atau Wakajati.

“Kan gitu. Inilah misalnya yang selalu saya contohkan begini, seorang Kapolres hebat dari segala macem, pengamanan eh tiba-tiba ada perampokan dari luar pulau, jam 2 malam, sakin cangihnya perampok itu terus langsung kabur dan perampokannya sangat sadis, pada posisi ini seperti ini tidak salah Kapolresnya, tapi ketika ada eksiden ada peristiwa tragedi begitu lagi, maka dia di evaluasi,” ungkapnya.

Jadi, menurut dia itulah konsekwensi tim manajemenya itu, ada faktor Kepemimpinan selain manajemen yang sifatnya profesional ada juga rohani.

“Kan, kadang-kadang faktor doa itu juga bisa menyelamatkan jabatan seseorang bisa jadi kurang doanya. Jadi pemimpin itu lebih banyak berdoa, berdoa bukan saja menjalankan tugasnya yang ditentukan UU atau digariskan oleh atasanya lagi. Jadi pada posisi ini lah, ketika pada kasus itu Kajati bisa dinilai kurang mengawasi anak buahnya menjalankan tugasnya,” ucap Boyamin.

Apalagi, kata dia, jajaran Kajati memiliki Asisten Intelijen dan Asisten bidang lainnya, seharuanya memberi tekanan kepada jajaran dibawahnya agar tidak manyalahi kewenangan jabatannya.

“Kan gitu, itulah kiranya ketika kejadian begini maka istilah waskat disitu mau tidak mau harus diminta pertanggungjawaban, bagaimana anak buah mu koq melanggar dan kamu tidak tau, bukan kemudian bahasa anak gaul ngeles, saya tidak bisa mengawasi 24 jam, saya tidak tau, tidak bisa,” sindir Boyamin mengakhirj.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

1 komentar

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...