31.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 27, 2021

Kajati Papua Barat Dimutasi, Kejagung: Menuju Jabatan Lebih Tinggi

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Jaksa Agung Burhanuddi dalam surat keputusannya nomor 172 Tahun 2020 memindahkan dua pejabat struktural eselon II yakni Kepala Kejati Papua Barat Yusuf dan Kepala Kejati Sumatera Barat Amran. Keduanya dipindahkan sebagai Jaksa Fugsional di Badan Diklat Kejaksaan RI.

Berkembangnya kabar pemindahan ini sempat menjadi perhatian publik ditengah hari libur Tahun baru Islam 2020, 1 Muharram 1442 H. Tak pelak Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono pun membenarkan SK Pemindahan dua pejabat eselon II tersebut.

Hari menyebutkan mutasi sebagai persiapan promosi untuk jabatan lebih tinggi, dalam rangka pola karier diagonal sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI. Termasuk didalamnya Kajati Papua Barat saat ini.

“Kepada yang bersangkutan (Yusuf) masih mempunyai kesempatan yang sama untuk dimutasi jabatannya lagi dalam Jabatan Administrasi maupun Jabatan Tinggi,” ucap Kapuspenkum Hari Setiyono setelah melakukan konfirmasi dengan Biro Kepegawaian Kejagung, Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Kajati Papua Barat Yusuf adalah orang pertama yang membangun penegakan hukum dengan pendekatan persuasif di Bumi Kasuari sejak kantor Kejati Pabar beroperasi pada awal Januari 2020 ini.

Melalui jaringan dengan kearifan lokal dia lakukan untuk menjaga ketertiban hukum dan keamanan negara di tanah papua khususnya Papua Barat.

Namun, karena kepiawainnya itulah Pimpinan Kejagung melakukan promosi dan mutasi kepada jajarannya, khususnya pejabat eselon II, apalagi kata Hari mutasi didasarkan atas kebutuhan organisasi.

“Jadi, alasan didasarkan atas kebutuhan organisasi dan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian,” ungkapnya.

Sebelumnya Dewan Adat Papua, para tokoh Papua dan masyarakat suku besar adat Arfak serta Para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah serta pejabat otoritas khusus (Otsus) Papua masih berharap Yusuf melanjutkan tugas sebagai Kajati di Kejati Pabar sampai selesainya Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Paul Finsen Mayor, pun menjelaskan Dewan Adat wilayah III Doberay/Papua Barat sebagai Rumah besar masyarakat adat Papua menyatakan bahwa Yusuf, selaku Kajati Papua Barat adalah contoh dan teladan bagi pejabat di Papua Barat.

“Patut diacungi Jempol kinerja Pak Yusuf ini, beliau harus tetap berada di Papua Barat untuk membangun Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Adat Papua. Kami masih menginginkan beliau tinggal dan mengabdi beberapa tahun di Papua Barat,” tandas Paul.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...