-2.8 C
Munich
Sabtu, Maret 6, 2021

Karyawan di PHK, Lomenik SBSI: Baiknya diberikan Tunai Bukan Via Prakerja

Must read

Propublik.id, Jakarta– 30 April 2020 nanti, positif dilaksanakan aksi buruh dalam memperingati hari buruh Internasional/May Day, yang akan dipusatkan di Gedung DPR dan di Kantor Menko Perekonomian RI.

“Tuntutan yang diharapkan aksi buruh itu adalah menolak RUU Omnibus Law, Stop PHK, dan meminta para buruh tetap mendapat upah dan THR penuh walaupun diliburkan,” harap Eduard Marpaung, Deputi Presiden DPP LOMENIK SBSI, Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Lebih lanjut dikatakan Eduard Marpaung, bahwa aksi buruh yang akan turun menjelang hari buruh Internasional itu (May Day), dilakukan juga di Serang Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Batam, Medan, Bengkulu, Riau, Palembang, Lampung, Manado, Makassar, Gorontalo , Banjarmasin, Samarinda, Maluku, dan Papua.

Aksi buruh yang akan turun jalan itu, kata Eduard Marpaung, telah mendapat izin dari pihak Kepolisian karena sudah sesuai dengan UU No.9/1998 dan mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona, dan tidak lupa memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak baik jarak fisik maupun jarak sosial (Sosial Distancing dan Physical Distancing).

Eduard Marpaung menjelaskan, bahwa tanggal 30 Arpil nanti, akan ikut turun ke lapangan karena dalam UU No.9/1998 jelas disebutkan di Pasal 10, bahwa penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok. Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat,” terangnya.

Lebih jauh ditegaskan Deputi Presiden DPP LOMENIK SBSI, sepanjang mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus Corona. Tidak bertentangan dengan PP No.21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Masih diungkapkan Eduard, terhadap banyaknya karyawan perusahaan di PHK atau dirumahkan, harusnya diberikan secara tunai bukan melalui prakerja lewat ruang guru.

Bahkan ditegaskan Eduard eks Sekjen DPP SBSI, anggota DPR harus mampu mengontrol anggaran yang mengalir ke masyarakat terutama soal percepatan penanganan Covid-19. Bahkam yang belum lama ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah meneken pinjaman dari IMF.

Tambahnya, mengingat pemerintah beberapa minggu lalu menyatakan, dua lembaga keuangan besar dunia, yakni Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) siap menggelontorkan pinjaman kepada Indonesia untuk membantu penanganan dampak wabah virus corona Covid-19.

“Setidaknya harus ada persetujuan atau tidaknya dari DPR karena DPR itu dipilih oleh rakyat,” terangnya.

 

Editor: Edward Panggabean

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article