1.5 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Kasus Kondensat Rp 35 T, Terdakwa Sebut Bukan Perkara Korupsi Tapi Perdata

Must read

Propublik.id, Jakarta-Terdakwa Djoko Harsono mengatakan penjualan kondensat bagian negara  dengan cara penunjukan langsung kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah yang diputuskan dalam rapat  kabinet terbatas pada tanggal 21 Mei 2008 lalu yang dipimpin Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI saat itu.

Demikian disampaikan Djoko Harsono pada persidangan beragenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis 28 Mei 2020.

Selanjutnya kata Djoko, dari hasil rapat itu, maka pihaknya menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka ada permintaan Kementerian ESDM  untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui rapat di Kemeterian ESDM yang dihadirinya mewakili Kepala BP Migas Raden Priyono. Permintaan Kementerian ESDM itu agar kilang PT. TPPI dapat beroperasi kembali mengingat saham mayoritas di TPPI tersebut milik negara.

“Rapat tersebut terjadi pada September dan Nopember 2008. Hasilnya ditindaklajuti dengan terbitnya surat Dirjen Migas No 22613/13/DJM.E/2008 tanggal 18 Desember 2008 meminta Kepala BP Migas segera menindak lanjuti kebijakan pemerintah tersebut untuk memasok kondensat bagian negara untuk keperluan kilang TPPI,” ucapnya di persidangan.

Lebih lanjut Djoko mengatakan bahwa draft surat penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh tim penjual kondensat bagian negara dan telah dikaji dari aspek hukum yang kemudian diajukannya melalui nota dinas untuk ditandatangani Raden Priyono selaku kepala BP Migas.

“Dalam nota dinas tersebut dijelaskan bahwa penunjukan TPPI tersebut telah dibahas dalam rapat-rapat dengan Kementerian ESDM, Kemeterian Keuangan serta tim penunjukan di BP Migas,” jelasnya.

Selanjutnya JPU kembali mencecar pertanyaannya kepada Djoko dengan mengatakan pada saat menjadi Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran  BP Migas  dan menjabat Deputi Keuangan sejak 17 Maret sampai 14 Agustus 2009. Apa saja hal-hal yang dilaporkan oleh devisi akutansi? ucapnya bertanya.

Dengan tegas Djoko  menjawab dan mengatakan terkait PT TPPI itu, selama Dia menjabat, Ia hanya menerima laporan, dan semuanya tidak ada masalah. Karena sejak pengiriman/lifting kondesat  pada tanggal 23 Mei 2009 ke  PT TPPI   sampai dengan  Agustus 2009 sudah dibayar lunas semua pengiriman kondensat tersebut.

“Devisi akutansi itu tidak pernah melaporkan ada masalah mengenai pembayaran PT TPPI terkait kondensat, tidak  ada masalah. Pada saat saya pensiun pun, saya menerima laporan bahwa TPPI sudah membayar lunas pengiriman kondensat sampai dengan Agustus 2009,” tegasnya.

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara pada BP Migas oleh PT TPPI itu hadir kedua terdakwa selain Djoko selaku bekas Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, juga bekas Kepala BP Migas Raden Priyono. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Presiden Direktur PT. TPPI Honggo Wendratno (in absentia), tim jaksa gagal mencari yang bersangkutan untuk hadir dipersidangan.

Sementara, terdakwa Raden Priyono dalam kesaksiannya, Ia mengakui telah menandatangani surat  penunjukan TPPI yang diajukan, seperti diterangkan terdakwa Djoko Harsono.

“Penunjukan TPPI melalui surat yang ditandatanganinya tersebut semata-mata hanyalah melaksanakan kebijakan pemerintah serta adanya Surat Menteri Keuangan Nomor: S-85/MK.02/2009, tanggal 12 Februari 2009 tentang tatacara pembayaran terhadap  Kondensat bagian negara yang dipasok BP Migas kepada TPPI,” jelasnya.

Kemudian Raden Priyono  menegaskan bahwa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan menunjuk langsung PT. TPPI sebagai pembeli kondensat itu, tidak bertentangan dengan Keputusan Kepala BP MiGAS Nomor : KPTS-20/BP00000/2003/-SO tanggal 15 April 2003. Tentang tata cara penunjukan penjualan minyak mentah/Kondensat bagian Negara. Dikarenakan untuk kepentingan kilang dalam negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BP MiGAS Nomor : KPTS-20/BP00000/2003/ -SO tanggal 15 April 2003 dimaksud.

“Penunjukan langsung tersebut sama halnya dengan kondensat bagian negara yang dilpasok oleh Pertamina. Semuanya dilakukan dengan cara penunjukan langsung,  disamping karena untuk kilang dalam negeri dan juga untuk jaminan pasokan BBM dalam negeri. Sehingga tidak melalui lelang, Karena harga Kondensat (minyak mentah) bagian negara tersebut merupakan harga Indonesia Crude Price/ICP flat) yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian ESDM,” ungkapnya.

Selanjutnya kedua terdakwa menjawab  pertanyaan majelis hakim, pada intinya mereka menyatakan tidak pernah menerima sesuatu apapun dan janji dari pihak TPPI maupun dari pihak lainnya, dalam menunjuk langsung PT. TPPI sebagai pembeli kondensat bagian negara tersebut.

Usai persidangan, Penasehat hukum Raden Priyono, Tumpal H Hutabarat mengatakan bahwa keterangan yang dikatakan para terdakwa dalam menunjuk TPPI tersebut, berdasarkan kebijakan pemerintah. Dan, mereka melaksanakannya dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya.

“Jadi, sebagaimana keterangannya dalam persidangan yang telah berlangsung,  mereka hanya menjalankan kebijakan pemerintah dan keteranganya tersebut sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan Pak Jusuf Kalla pada persidangan sebelumnya yang mengatakan bahwa BP Migas itu menjalankan kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada wartawan usai persidang yang berlansung secara marathon hingga pukul 22.30 malam.

Lebih lanjut Tumpal mengatakan bahwa tujuan diberikannya kondensat itu karena pada saat itu kondisi ekonomi negara lagi merosot. Nah, untuk memgurangi import serta menaggulangi kelangkaan minyak di wilayah Jawa Timur itulah, akhirnya timbul kebijakan pemerintah agar kilang TPPI dapat berjalan maka diminta kepada BP Migas agar sebagian kondensat bagian negara dijual kepada PT TPPI.

“Kebijakan pemerintah tersebut sudah tepat dan benar, karena mengingat PT.TPPI yang memiliki kilang untuk megolah kondensat menjadi BBM serta produk turunannnya,  saham mayoritasnya milik pemerintah,” imbuhnya.

Sebab kata Tumpal,  tindakan klienny selaku Kepala BP Migas maupun Deputi Financial, Ekonomi dan Operasi BP Migas, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena dilakukan dengan itikad baik, tidak ada feed back atau keuntungan yang diperoleh (tidak ada mens rea)  dalam melaksanakan kebijakan atau instruksi Wapres  tersebut.

Nah, saat disingung kasus kondensat yang diduga telah merugikan keuangan negara Rp.35 Triliun itu, dengan lantangnya Tumpal mengatakan bahwa kasus kondensat ini, adalah kasus perdata. Karena kerugian negara yang didakwakan JPU tersebut hanyalah terkait sisa kekurangan pembayaran kondensat yang dibeli PT TPPI sebesar USD 139 juta dengani total pengiriman kondensat sebesar USD 2,72 milyar.

“Jadi, kasus kondensat ini bukanlah kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Melainkan hutang PT TPPI yang hingga saat ini masih tercatat di Kementerian Keuangan; sebagai pihutang negara jangka panjang. Dimana piutang tersebut diikat dengan jaminan fidusia, serta hutang tersebut juga telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) BPK RI setiap tahun, dan telah dilaporkan ke DPR RI, DPD, serta Presiden RI,” tegasnya.

Ironisnya,  PT. TPPI tersebut kata Tumpal saham mayoritasnya milik negara, kemudian memiliki hutang kepada negara. Lantas dimana kerugian negaranya,? ungkap Tumpal sambil bertanya-tanya seraya mengatakan jika merujuk kepada pengertian kerugian negara, baik dalam UU Keuangan Negara maupun UU Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara adalah berkurangnya harta atau uang milik negara akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian.

“Sedangkan faktanya berupa hutang TPPI yang mayoritas sahamnya milik negara. Artinya jelas membuktikan tidak berkurangnya harta atau uang milik negara. Tetapi hanya berbeda tempat saja, namun semuanya milik negara. Oleh karena itu menjadi jelas juga tidak ada perbuatan melawan hukum atau menyealahgunankan wewenang yang dilakukan  kedua terdakwa itu dalam penunjukan PT TPPI tersebut,,” tandasnya.

Nah, berdasarkan fakta-fakta  persidangan tersebut,  Tumpal berharap agara Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Kondesat ini dapat berlaku adil, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Editor: Edward Panggabean

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article