26.1 C
Jakarta
Jumat, Maret 5, 2021

Kejaksaan Se-Indonesia MoU dengan BRI Terkait Pendampingan Hukum

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejakgung) dan dan seluruh Kejaksaan seluruh di Indonesia  menandatangani nota kesepahaman, atau Memorandum of Understanding (MoU) secara serempak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam kaitan menjalin kerjasama terkait hal penanganan hukum di bidang keperdataan dan tata usaha Negara.

MoU diawali oleh Jaksa Agung Burhanuddin dengan Direktur Utama BRI Sunarso, diikuti para Jaksa Agung Muda (JAM) dengan para Direksi dan para Kejati dan Kepala Wilayah BRI. Uniknya, MoU serempak ini dilakukan melalui sarana virtual confrence.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan MoU dilakukan sesuai keperluan di jajaran kerja bidang masing-masing sesuai landasan dan pelaksanaannya, guna mempermudah mewujudkan visi dan misi yang telah digariskan di kedua intansi itu.

“Kita telah menyatukan visi dan persepsi, serta bersepakat menyelenggarakan kerja sama dalam bingkai Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan PT BRI (Persero) Tbk tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Masing Masing Pihak,” ujar Burhanuddin di Kejagung, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Adapun kerjasama secara rinci sesuai Tupoksi masing-masing bidang diantaranya diikuti perjanjian Kerja Sama antara JAM Pembinaan Kejaksaan RI dan Direktur Management Risiko berkaitan dengan optimalisasi kegiatan pemulihan aset.

“Melalui kerja sama ini diharapkan dapat terjalin koordinasi di bidang pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana dan/atau aset lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujarnya.

Kemudian perjanjian antara JAM Pembinaan Kejaksaan dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT BRI (Persero) Tbk berkaitan dengan pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Kejaksaan RI.

“Melalui kerja sama ini dapat terjalin koordinasi mengenai penyediaan layanan jasa perbankan berupa pembayaran gaji pegawai, pengelolaan uang sitaan, penerimaan negara bukan pajak, serta penyediaan layanan jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh Kejaksaan RI, dan khususnya, pengelolaan terkait tilang yang masih menyisakan beberapa persoalan, sehingga diharapkan dapat terwujud sistem yang mendukung pengelolaan tilang yang baik,” ungkapnya.

Kemudian perjanjian antara JAM Intelijen Kejaksaan RI dan Wakil Dirut BRI terkait pengamanan pembangunan strategis, percepatan investasi, dan penelusuran aset. Sebagai wujud penegakan hukum yang tidak semata-mata mengedepankan aspek represif penindakan, melainkan juga menekankan upaya pencegahan, terksit pembangunan strategis PT BRI dan percepatan investasi agat tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna.

Lalu, lanjut Burhanuddin, perjanjian antara JAM Perdata dan Tata Usaha Negara dan Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI terkait penanganan masalah bidang perdata dan tata usaha negara, guna memberikan bantuan hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili PT. BRI selaku Tergugat maupun Penggugat.

“Serta dalam upaya pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum,” paparnya.

Kemudian, perjanjian antara Badan Diklat Kejaksaan dan Direktur Sumber Daya Manusia PT BRI berkaitan memberi kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk saling meningkatkan pengetahuan serta kualitas SDM yang menunjang penguasaan teknologi demi kemajuan pembangunan khususnya pada bidang hukum dan perbankan.

Sementara Dirut Bank BRI Sunarso berpesan ke Pemimpin Kantor Wilayah BRI agar memanfaatkan kerjasama ini untuk mengoptimalkan layanan keuangan, mengingat Bank BRI telah bekerja sama dalam memfasilitasi berbagai layanan keuangan dari Kejaksaan RI.

Antara lain kata dia, Bank BRI mengelola lebih dari 25 ribu parroll/pembayaran gaji pegawai kejaksaan, membantu pengelolaan rekening dinas, titipan uang sitaan, titipan ongkos perkara dan titipan denda bukti pelanggaran (tilang).

Selain itu BRI telah membantu menyiapkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) melalui penyediaan fasilitas Cash Management System (CMS) dalam rangka memudahkan proses monitoring pengelolaan rekening dinas, dashboard penerimaan e-tilang dan digitalisiasi gaji pegawai Kejaksaan sebagai sarana informasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan RI.

“Kami menyambut baik kerja sama ini dengan harapan dapat memberikan added value atau nilai tambah bagi masing-masing pihak. Melalui dukungan jaringan Bank BRI yang ada di seluruh Indonesia, kami berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang optimal untuk Kejaksaaan RI,” ucap Sunarso.

Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jaksa Agung RI dengan Dirut Bank BRI juga diikuti secara serempak melalui virtual Confrence di seluruh propinsi antara Kepala Kantor Wilayah BRI dengan Kepala Kejati dan saksikan oleh Komisaris Independen BRI, dan Para Direksi Bank BRI serta Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Bersamaan itu, Kepala Kejati Riau Mia Amiati jalin MoU dengan Kepala Kanwil setempat, terkait penanganan masalah hukum perdata dan TUN, pertukaran data, informasi atau konsultasi terkait permasalahan hukum, pemanfaatan layanan Fasilitas Perbankan; dan peningkatan kompetensi SDM antara kedua pihak tersebut.

“Dalam hal penanganan masalah TUN Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya meliputj, pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui proses litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi,” ujar Kajati Riau, Mia Amiati kepada Propublik.id.

Selanjutnya JPN dapat memberikan pendapat hukum atau Legal Opinion (LO) dan pendampingan hukum atau Legal Assistance (LA) serta mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan guna memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah.

“tindakan hukum lain oleh JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan di bidang perdata dan TUN. Dalam hal Pemanfaatan Layanan Fasilitas Perbankan selain mengelola uang gaji pegawai Kejaksaan juga menampung penyetorang PNBP,” paparnya.

Lanjut Mia dengan MoU ini ada kesepakatan untuk saling menjaga kerahasiaan termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan sesuai perundang-undangan.

“Untuk masalah kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal,” tandasnya.

Editor: Ari Azhari

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...