26.2 C
Jakarta
Selasa, Maret 2, 2021

Kementerian PUPR Kucurkan Rp243 M Untuk Bedah Rumah Di Jawa Barat

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Kementerian PUPR memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah Pandemi COVID-19, melalui program peningkatan kualitas rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan istilah bedah rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Tahun 2020 anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp4,6 triliun untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kab/kota dan membangun baru di 151 kab/kota. Di Jawa Barat program BPSPS tahun 2020 sebanyak 13.902 unit.

“Anggaran yang dialokasikan untuk Program BSPS di Jawa Barat sebesar Rp 243,28 miliar,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya yang diterima Propublik.id, Jakarta, Rabu (23/7/2020).

Lanjut dia, pelaksanaan Program BSPS di Jawa Barat dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 10.000 unit dan tahap kedua sebanyak 3.902 unit.

Untuk tahap pertama lanjut dia dilaksanakan di Kabupaten Cianjur (2.190 unit), Kabupaten Tasikmalaya (2.575 unit), Kota Tasikmalaya (425 unit), Kabupaten Subang (210 unit), Kabupaten Sukabumi (1.960 unit), Kota Sukabumi (130 unit), Kabupaten Indramayu (1.070 unit), Kabupaten Sumedang (90 unit), Kabupaten Bandung (1.350 unit).

Sedangkan untuk Program BSPS tahap kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya (420 unit), Kabupaten Pangandaran (200 unit), Kabupaten majalengka (200 unit), Kabupaten Garut (80 unit), Kota Bandung (350 unit), Kabupaten Ciamis (200 unit), Kabupaten Kuningan (100 unit), Kota Cirebon (100 unit), Kabupaten Cirebon (630 unit), Kabupaten Indramayu (370 unit), Kabupaten Cianjur (125 unit).

Sementara, di Kabupaten Ciamis, sebanyak 200 unit RTLH, di Kabupaten Ciamis telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit dari program BSPS atau bedah rumah.

Adapun, penyerahan bantuan tersebut secara simbolis dilaksanakan di Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu. Adapun lokasi pelaksanaannya berada di Banjaranyar sebanyak 100 unit, Banjarsari 50 unit dan Cisaga 50 unit.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan upah kerja Program BSPS kepada para tukang bangunan yang terlibat. Penyerahan upah dilakukan secara simbolis oleh perwakilan dari PPK Rumah Swadaya wilayah II, perwakilan dari pihak bank penyalur program BSPS serta Pemerintahan Desa setempat.

“Total anggaran BSPS di Kabupaten Ciamis yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebanyak Rp 3,5 miliar,” papar dia.

Basuki menjelaskan, bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Adapun Rincian biaya yang di keluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

“Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta,” ungkapnya.

Ditekankannya, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Hal ini menurutnya, merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak,  sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah.

“Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” harap Basuki.

Editor: Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...