25 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

Ketum Kadin: Implementasi Pemulihan Ekonomi masih lambat

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menilai pemerintah perlu mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alasan yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak dunia usaha, khususnya sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan suntikan modal kerja.

“Dari segi implementasi, memang harus diakui Program PEN ini masih sangat lambat sehingga berdampak pada tekanan pada perekonomian kita menjadi semakin besar,” kata Rosan Roeslani saat menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan INDEF di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Meski demikian, dia menilai Program PEN merupakan suatu langkah positif. Dia mencontohkan skala prioritas yang akan diterapkan Satgas PEN dalam realisasi bantuan. Pilihan prioritas pada usaha yang menyerap tenaga kerja lebih besar dan sektor yang berdampak luas secara ekonomi merupakan langkah tepat.

“Karena kalau kita lihat kan ada kebijakan dari yang nilai Rp 695 triliun itu yang sebenarnya tidak efektif dan tidak tepat juga,” ujar Rosan.

Dia mencontohkan isentif khusus untuk sektor pariwisata untuk menarik wisatawan mancanegara. Dia menilai kebijakan itu kurang efektif.

Terkait efektivitas program, Rosan menilai evaluasi menyeluruh perlu terus dilakukan. Merujuk pada kondisi saat ini, Rosan menilai pemulihan ekonomi akan berlangsung hingga 2021, bahkan hingga 2022. Karena itu evaluasi yang menyeluruh dan terus-menerus akan menentukan optimalisasi program yang sedang berjalan.

Ketua Umum Kadin Indonesia juga menilai perbankan nasional siap menyalurkan kredit usaha. Masalah perbankan lebih pada risiko kredit (credit risk) dan bukan pada risiko likuiditas (liquidity risk). Informasi yang diperoleh Kadin menyebutkan bank-bank besar dalam negeri memiliki likuiditas positif. Yang dibutuhkan adalah jaminan kredit dari pemerintah.

“Mereka (perbankan) menyampaikan sebetulnya tidak perlu diberikan suntikan likuiditas dari pemerintah, tapi cukup diberikan jaminan untuk kredit yang disalurkan,” kata Rosan dalam seminar yang bertajuk “Mempercepat Geliat Sektor Riil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi.”

Dia mencontohkan rasio jaminan kredit perbankan dari pemerintah bisa 80:20. Artinya, 80% kredit perbankan ke dunia usaha dijamin pemerintah. Jaminan tersebut bisa secara langsung atau bisa juga melalui lembaga penjaminan kredit seperti Jamkrindo dan Askrindo.

Sebagaimana telah diberitakan, pemerintah telah melakukan reorganisasi program penanganan Covid-19 dan Program PEN dalam satu komite. Kedua program tersebut disatukan dalam satu komite yang disebut Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional . Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi pada Senin (20/7/2020) lalu.

Editor: Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...