31.7 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Korban Koperasi Sejahtera Bersama Terus Bertambah, Tagihan Bengkak Hingga Triliunan Rupiah

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta – Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) yang merasa dirugikan akibat kasus gagal bayar imbal hasil investasi mereka berencana akan mendatangi kantor Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020) pagi pukul 10.00 WIB.

Para anggota yang tergabung dalam grup yang disebut Aliansi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, atau Akabe, merilis pernyataan bahwa mereka akan melakukan “aksi damai” didepan kantor Kemonkop UKM sebagai bentuk kekecewaan dan protes mereka atas kurang tegasnya pemerintah terhadap koperasi yang didirikan tahun 2004. Koperasi yang menurut penjelasan situs resminya mengklaim sebagai salah satu dari sepuluh koperasi terbesar di Indonesia ternyata telah gagal bayar sejak bulan April lalu.

Aliansi Korban KSPSB membocorkan angka-angka cukup mengejutkan terkait kasus tersebut, diantaranya disparitas jumlah anggota yang menurut tim kurator Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya sebanyak 52.000 orang, sedangkan menurut versi manajemen KSPSB ternyata ada 180.000 orang. Perbedaan angka mencapai.lebih dari tiga kali lipatnya.

Kasus ini telah melalui proses hukum di pengadilan tinggi Jakarta Pusat yang memutuskan untuk dilaksanakannya prosea PKPU. Pada 20 Oktober lalu, proses tersebut disahkan, namun kasus ini mencuat kembali karena para anggota koperasi yang merasa dirugikan merasa tidak puas dengan revisi-revisi proposal Skema Perdamaian. Intinya, mereka menganggap Tata Cara Pencicilan Hutang kepada Kreditur/Anggota) merugikan.

“Kami merasa bahwa Kementrian Koperasi tidak melaksanakan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Banyak sekali kelalaian dalam fungsi Kemenkop sebagai regulator dan pengawas perkoperasian di negara Republik Indonesia. Sudah tiga surat keluhan kami sampaikan berakhir tanpa tindak lanjut,” ujar Rahja, Ketua Aliansi Korban KSPSP.

Ini adalah kedua kali para korban menyambangi kantor Kemenkop UKM untuk memperjuangkan nasib mereka akibat terjerumus di produk yang mereka sebut sekarang sebagai “investasi bodong”.

Korban KSPSB mendatangi kantor pusat koperasi yang telah gagal bayar tersebut sejak April 2020. (Foto oleh Aliansi Korban KSPSB)

Data yang cukup fantastis juga dirilis Aliansi, yang mengutip kesimpang siuran data dari total tagihan nasabah koperasi. Pada saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019, angka yang dipublikasikan adalah sebesar Rp 3 triliun. Ternyata, setelah PKPU sementara dipublikasikan pada 5 Oktober lalu, angka ini membengkak menjadi Rp 7 triliun.

Aliansi merasa keluhan para anggota KSPSB kurang ditindak lanjuti oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi, setelah mereka berkunjung ke kantor kementrian.

Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana

Sebelumnya, sejumlah anggota KSB melaporkan pengurus dan direktur Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait dugaan investasi bodong ke Polda Jawa Barat, Rabu (20/10). Pada hari yang sama, di Jakarta para korban juga melakukan aksi damai didepan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum para korban mengatakan laporan ini dibuat sehubungan dengan adanya produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang diterbitkan oleh KSP SB dengan iming-iming bunga tinggi hingga ada korban yang menyetorkan dana hingga mencapai total Rp 8,4 miliar ke rekening milik KSPSB yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.

Dalam sertifikat itu tercantum nilai nominal, bunga, lengkap dengan klausul perihal jatuh tempo. Akan tetapi, dalam kenyataan ternyata pembayaran imbal hasil tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Selain itu kuasa hukum para korban banyak yang telah melayangkan peringatan melalui Somasi kepada pihak KSPSB namun tidak pernah mendapat tanggapan.

Para anggota koperasi juga mempermasalahkan tidak adanya laporan keuangan resmi yang dipublikasikan di media mainstream sebagai acuan, tidak adanya laporan daftar aset koperasi, tidak adanya daftar tagihan seluruh kreditur. Lalu mereka juga memprotes beberapa hal lain yang dinilai janggal karena tidak disediakan, yakni laporan cashflow dan saldo kas, laporan rekening bank dan jaminan aset atas skema pembayaran cicilan tersebut.

Koperasi Penerima Penghargaan?

Aliansi juga berpendapat Kemenkop UKM seharisnya melakukan pengawasan sebagai regulator. Mereka menyayangkan kementrian tidak pernah mempublikasikan Laporan Keuangan Koperasi di Indonesia yang telah melalui tahap Audit Publik. Lalu juga mereka menyalahkan lemahnya supervisi terhadap penempatan investasi beresiko tinggi yang banyak dilakukan koperasi, termasuk KSPSB.

Anggota aliansi juga menyentil mudahnya Kemenkop memberikan penghargaan-penghargaan kepada Koperasi berindikasi bermasalah, pada umumnya, termasuk Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB).

“Hal ini menyebabkan daya tarik dan banyak calon anggota yang tertipu/terbuai menyimpankan dananya kedalam institusi-institusi bermasalah tersebut. Ironisnya, penghargaan terakhir diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Juni 2020 kepada KSPSB padahal sudah mengalami gagal bayar sejak bulan April 2020,” kata pernyataan Aliansi yang dirilis Minggu (25/10/2020).

“Aliansi Korban Koperasi Sejahtera Bersama hingga saat ini masih tidak menyetujui draft revisi-revisi proposal skema perdamaian.”

Hingga berita ini diturunkan, Propublik.id belum dapat terhubung oleh Deputi Kemenkop UKM Ahmad Zabadi.

 

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...