Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Foto: Dedy/ProPublik.id
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Foto: Dedy/ProPublik.id

KSBSI Elly Silaban Klaim Masanya Serentak Akan Turun 1 Juta Buruh

Propublik.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pimpinan Elly Rosita Silaban mengatakan pihaknya, belum melaksanakan mogok kerja karena belum ada instruksi nasional. Namun, dia mengklaim akan menurunkan 1 juta buruh untuk gelar aksi tolak UU Cipta Kerja pada 12 – 16 Oktober 2020 mendatang, yang menyebar di Jakarta maupun di daerah.

“KSBSI sebanyak 800-an orang, jika turun diberbagai wilayah bisa mencapai 1 juta 200 orang. Tapi kita tidak sendiri, ada konfederasi konfederasi lainnya yang turut berjuang bersama adik – adik mahasiswa,” terang Presiden KSBSI Elly Rosita, di kantornya, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

KSBSI mengklaim pihaknya lebih dulu menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja jauh dibanding Partai Demokrat dan PKS yang menolak disahkannya RUU itu semenjak dirancang.

“Kita sudah ribut – ribut melihat draft – draft yang berkeliaran sampai penolakan aksi buruh tidak digubris oleh pemerintah dan DPR,” ungkapnya.

Terkait dua partai politik yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja tersebut, dia beranggapan sebagai permainan politik. Meski, pihaknya mengapresiasi dua partai yang bersuara keras meskipun sebelumnya dari KSBSI telah melakukan lobi – lobi dan menolak atas pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.

Dia menjelaskan setidaknya penolakan UU Cipta Kerja itu diantaranya adalah masalah uang pesangon, upah, hak cuti, status karyawan tetap, jaminan sosial, TKA, larangan protes, dan penambahan cuti hari libur. Namun, KSBSI dibawah komandonya hanya berkaitan dengan masalah upah minimum, kontrak, outsourching, pesangon, TKA, jaminan sosial.

“Jadi itu yang kita soroti, tapi kalau mengenai cuti, upah perjam dari12 isyu yang sedang ramai saat ini belum semua diketahui pasal – pasal mana yang perlu diketahui,” tegasnya.

Dia menekankan setidaknya ada 11 klaster dari UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hak dasar kaum buruh atau kaum pekerja yang dianggap bermasalah. Namun, terlanjur disahkan oleh DPR, tanpa melibatkan organisasi kaum buruh seperti KSBSI.

Baca Juga :  Jelang Konpers, AJI Masih Mendata Jumlah Jurnalis Korban Aksi Tolak UU Omnibus Ciptaker

“Rencana kami akan menyiapkan materi untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan banyak cara lain untuk menolak UU Cipta Kerja bila Presiden tidak mengeluarkan Perppu,” tutur dia.

Menyusul aksi unjuk rasa kaum buruh, seyogyanya tidak ditunggangi oleh pihak pihak lain, seperti turunya anak STM, mahasiswa yang ikut berdemo, pada akhirnya akan berujung anarkis.

“Aksi ini saya juga tidak mau ditunggangi politik apapun. Meski, belakangan aksi ini banyak yang bergabung seolah-olah ingin menjadi pahlawan, padahal sebenarnya mereka tidak paham apa yang diperjuangkannya,” tukasnya.

Dia menilai kemungkinannya ada sentimen politik hingga anak-anak STM diturunkan, padahal tidak tau menahu urusannya hingga akhirnya dipikuli aparat kepolisian.

“Mereka tidak faham isinya, saya tidak mendukung anak anak STM ikut turun, sebaiknya belajar,” imbuhnya.

Dia mengatakan seyogyanya mahasiswa maupun anak pelajar seperti STM membaca dulu literasi dari Omnisbus Law RUU Cipta Kerja tersebut, sehingga ketika ikut berjuang dalam aksi dapat memahaminya, jangan sampai terlihat bodoh.

“Sementara untuk menyetop aksi demo sepertinya sulit, karena sudah turun semua. Jadi, kami tekankan anak – anak jangan ikut – ikutan karena masih sekolah karena belom pas, baiknya banyak belajar. Begitu juga untuk mahasiswa sebelum turun pelajari lebih dulu apa itu UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober 2020 serikat buruh melakukan aksi mogok kerja hingga Kamis ini. Diantaranya dari LOMENIK SBSI dibawah Deputi Presiden DPP-nya Eduard Marpaung.

Editor: Iman More

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Apa komentarmu?