31.7 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Laut China: Api Dalam Sekam Bagi Keamanan Regional

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Amerika Serikat (AS) bereaksi atas Latihan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA-Navy) di Laut China Selatan (LCS) dan Laut China Timur (LCT). Meskipun tidak berkepentingan (vide: non-claimant state) di LCS,Politik Luar Negeri Republik Indonesia (Polugri) bebas-aktif, anti-penjajajah yang dimanifestasikan sebagai “paddling between two reefs” – mendayung diantara 2(dua) gugus karang, patut dipertanyakan relevansinya. Apa lagi menghadapi realita bahwa dunia pasca globalisasi semakin ‘multipolar’.

Indonesia butuh cetak-biru (blueprint) Polugri yang down to earth, prospective sarat proyeksi dan mengandung nuansa bagaimana bersikap menghadapi strategic surprises. Eskalasi sikap belligerent (mengajak berperang) atau paling tidak hostility (menebar sikap permusuhan) mendapatkan tantangan berupa mundurnya Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzō Abe, yang mengakibatkan ‘vacuum’ temporer kepemimpinan negeri Matahari Terbit sebagai sekutu AS terkuat.

Selain kepemimpinan ROK (Korea Selatan) yang tengah disibukkan issue domestik termasuk kembali maraknya contagion Coronavirus. Sementara ROK juga dihadapkan pada permasalahan endemic Korea Utara.

“Amerika berdiri bersama sekutu dan mitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai dan kami (AS)  menolak setiap dorongan untuk memaksakan ‘kekuatan hak’ di Laut Cina Selatan atau wilayah yang lebih luas.” (Menlu AS Mike Pompeo).

Hubungan AS-China yang tegang:
Sengketa di LCS adalah salah satu dari beberapa perseteruan antara dua ekonomi terbesar dunia AS dan PRC.

Presiden AS Donald Trump sebagai pemicu perang dagang (trade war) dengan negara timur jauh China-PRC mengancam akan menaikkan tarif barang-barang China senilai $ 200 miliar ($ 178 miliar) dari 10% menjadi 25%.

Sementara Beijing  menyesali pengakuan AS atas Taiwan, yang masih dianggapnya sebagai bagian dari China, dan telah peringatkan “konsekuensi” pasca Washington memberlakukan sanksi terhadap militer China atas pembelian jet tempur Rusia.

Sebagai reaksi manouvre China PRC, AS melakukan operasi angkatan laut (AL) reguler di LCS untuk menegaskan hak navigasi dan kebebasan di perairan yang diperebutkan, tanpa mengurangi sengketa kedaulatan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Angkatan Laut AS mengirim dua Gugus Tugas Tempur dipimpin kapal induk untuk melakukan latihan secara paralel dengan latihan PLA China. Armada Ke-7 (7th Fleet) AS lantas mengadakan putaran latihan kapal induk lagi minggu ini. Dalam pada itu, pernyataan Menlu Michael ‘Mike’ Pompeo dan Asisten State Secretariat (Menlu)  untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell tidak mengubah kerangka dasar yang mendukung pernyataan AS tentang hak prerogatif di bawah Hukum Internasional.

Jurubicara (Jubir) PLA Kolonel Senior Li Huamin  Jumat (28.8.2020) memperingatkan kemungkinan terjadinya ‘insiden militer’ antara China dan AS, sehari setelah Armada kapal perang AL-AS melakukan operasi “rutin” di LCS.

Selanjutnya, Jubir Komando Teater Selatan PLA termaksud mengatakan, militer China mendeteksi navigasi AS dan mengirim pasukan AL dan Udara untuk memantau manouvre AS tersebut. Sumber AL-AS menegaskan bahwa pada hari Kamis (27.8.2020) USS Martin melakukan operasi “rutin” di LCS; bersamaan saat Menteri Pertahanan AS Mark Esper melakukan tur regionalnya di kawasan Asia.

Kapal perusak (Destroyer) berpeluru kendali USS Martin memasuki perairan teritorial China di lepas pantai Kepulauan Xisha tanpa izin. Lantas AL & AU Komando Teater Selatan PLA memantau pelayaran termaksud sekaligus memperingatkannya untuk meninggalkan wilayah (yang diklaim) China,”kata Kolonel Li dalam pernyataan resminya.

Apa yang disebut kebebasan navigasi oleh AS bersifat hegemonik. Hal itu merugikan “kedaulatan nasional” dan “kepentingan keamanan” China serta melanggar Hukum Internasional, lanjut statement Jubir PLA tersebut.

“Kami mendesak AS untuk menghentikan perilaku provokatif tersebut dan membatasi tindakan maritimnya untuk menghindari kemungkinan kecelakaan militer,” tandas Kolonel Li.

Dalam ‘langkah terbaru’ AS melawan China, (perang dagang) Pemerintahan Donald Trump pada hari Rabu 26.8.2020 memasukkan daftar hitam 24 perusahaan China dan menargetkan individu atas konstruksi dan tindakan militer di jalur air LCS yang sibuk.

Di Hawaii, Secretary of Defense (Menhan) AS Mark Esper mengatakan Partai Komunis China (PKC) ingin agar Beijing memproyeksikan kekuatan secara global melalui militernya. Esper juga menggambarkan Indo-Pasifik sebagai episentrum “persaingan kekuatan besar dengan China”.

Kementerian Pertahanan China pada hari Kamis membalas klaim tersebut, dengan mengatakan “politisi AS tertentu” berusaha untuk merusak hubungan militer China-AS menjelang pemilihan November 2020 untuk keuntungan mereka sendiri, bahkan berusaha menciptakan bentrokan militer.

Perilaku semacam ini membahayakan keselamatan nyawa perwira garis depan dan tentara di kedua sisi, “kata Wu Qian, Direktur dan jubir Biro Informasi Kemenhan China PRC kepada wartawan pada pertemuan bulanan hari Kamis 27.8.2020. China tidak takut dengan” provokasi dan tekanan” AS dan akan dengan tegas membela diri sendiri dan tidak membiarkan AS menimbulkan masalah, tambahnya.

Perairan yang disengketakan:
Perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi), yang terletak di antara China, Vietnam, dan Filipina, di Samudra Pasifik, merupakan sepertiga dari lalu lintas pelayaran dunia.

China menempati beberapa pulau di laut dan sering menegur AS dan sekutunya atas operasi angkatan laut mereka. Sementara Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim yang bersaing di wilayah tersebut.

Washington mengklaim Beijing sedang memiliterisasi Laut Cina Selatan dengan membangun instalasi militer dan pulau serta terumbu buatan. Patroli Armada Ke-7 Senin (24.8.2020) adalah upaya terbaru AS untuk melawan apa yang dilihatnya sebagai upaya China untuk membatasi kebebasan navigasi di perairan strategis.

Sebaliknya China membela pembangunannya (pulau buatan) sebagai pertahanan diri, dengan mengatakan bahwa AS-lah yang bertanggung jawab meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dengan mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke area yang berdekatan dengan pulau yang diklaim PRC.

Sebelumnya, pada tanggal 13 Juli 2020, Menlu AS Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan yang menguraikan “Posisi AS pada Klaim Maritim di Laut Cina Selatan”.

Pernyataan itu bertepatan dengan peringatan keempat dari keputusan penting oleh pengadilan arbitrase internasional yang membenarkan klaim  ajuan Filippina terhadap China di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Ini sekaligus mewujudkan pernyataan Menlu Pompeo yang secara eksplisit “menyelaraskan” sikap Amerika terhadap pengadilan UNCLOS.

Putusan arbitrase menyatakan bahwa klaim ekspansif China atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan “sepenuhnya melanggar hukum”.

Sehari pasca pernyataan Pompeo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David Stilwell menyampaikan pidato yang menguraikan maklumat khusus tentang kesalahan orang China di Laut China Selatan dan sekitarnya. Stilwell berpendapat bahwa China berusaha untuk “mengganti hukum internasional dengan aturan melalui ancaman dan paksaan.”

Namun beberapa pengamat politik menolak pernyataan ini& anggap sebagai bagian dari upaya Administrasi Trump untuk menunjukkan sikap “keras terhadap China” menjelang Pemilihan Presiden 2020.

Namun sebagai komunikasi ‘diplomatik’, kiranya pernyataan Pompeo & Stillwell tersebut memerlukan pengamatan yang lebih dekat; apa yang tidak mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan. Sementara tidak ada dokumen yang secara substansial mengubah posisi AS mengenai klaim maritim LCS yang luas dan ketidakkonsistenan klaim tersebut dengan Hukum Internasional.

Termasuk sembilan garis putus-putus (nine dash line) China yang terkenal ambigu, tapi mencakup hampir 80 persen LCS.

Dalam konteks ini China tidak pernah mengklarifikasi apakah sembilan garis putus-putus tersebut mewakili klaim atas fitur-fitur tanah di dalam garis tersebut dan perairan yang berdekatan, batas kedaulatan nasional atas semua perairan yang tertutup, atau klaim dari beberapa rangkaian “hak bersejarah” lainnya atas ruang maritim di dalam garis.

Namun secara pasti pernyataan Pompeo mewujudkan contoh pertama dimana Pemerintah AS telah secara terbuka mendukung manfaat keputusan pengadilan UNCLOS 2016 tentang status fitur tertentu di Kepulauan Spratly dan hak maritim terkait (keputusan arbitrase tidak membahas klaim kedaulatan yang mendasarinya).

Tetapi Departemen Luar Negeri (Deplu) AS sebelumnya telah mengakui keabsahan keputusan pengadilan UNCLOS. Pada Juli 2016  Deplu AS mengeluarkan pernyataan yang mengakui keputusan arbitrase UNCLOS sebagai “final dan mengikat secara hukum” baik bagi China maupun Filippina.

Pada tahun 2014 Deplu AS juga telai menerbitkan buku putih (White Book) yang menguraikan analisis mendetail tentang klaim sembilan garis putus China dan kondisi terbatas yang membuatnya sesuai dengan Hukum Laut Internasional sebagaimana yang dikodifikasi dalam UNCLOS.

What’s next:
Lantas apa sejatinya tujuan yang hendak dicapai AS dengan pernyataan terbarunya? Pertama, pertimbangan konteks geopolitik yang lebih luas bagi pernyataan tersebut. Hubungan AS-China memburuk dengan cepat di hampir setiap bidang, mulai dari pertanggungjawaban atas pandemi virus korona dan ketegangan atas perusahaan telekomunikasi Huawei hingga kekejaman hak asasi manusia di Xinjiang dan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong. Kedua, kekhawatiran telah dikemukakan bahwa Beijing mengeksploitasi ‘jendela peluang’ (window of opportunity) selama pandemi untuk memperluas posisinya di LCS dan terhadap tetangganya.

Kekhawatiran ini dipicu oleh laporan mengenai tenggelamnya kapal penangkap ikan Vietnam di China pada bulan Maret 2020, friksi antara kapal survei China dan kapal eksplorasi minyak Malaysia pada bulan April dan Mei 2020, pengumuman Beijing bulan Maret tentang stasiun baru penelitian di terumbu karang (vide: Pulau buatan) yang disengketakan, dan bulan April 2020 terkait deklarasi pembentukan kabupaten administratif (regency) baru di wilayah tersebut.

Meskipun paradigma ketegangan di LCS belum mencapai ‘critical masses’, namun kiranya vacuum kepemimpinan di Jepang akibat mundurnya Shinzō Abe dari kursi PM dapat membuka peluang berupa leverage  China PRC pada Jepang untuk sementara.

Antara lain terkait friksi Pulau Senkaku Hal mana Jepang bertumpu pada “Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan”. Artinya, jika China melanjutkan sikap coercive-nya (pemaksaan kehendak) front konflik China vs AS jadi terbuka.

Dalam konteks ini, meskipun jauh dari perimeter konflik kepentingan dan bukan pula merupakan claimant state di LCS, penting agar Indonesia mempertegas posisi dan ikut aktif dalam ‘preventive diplomacy’ via mekanisme yang ada. ARF, East Asian Summit (EAS) forum multilateral (PBB) dan channeling hubungan bilateral dengan masing-masing negara yang ‘bekepentingan’ di LCS.

Kiranya diplomasi proaktif Indonesia akan dapat membantu meredam bara api dalam sekam yang setiap saat bisa berkobar jadi arson (Kebakaran) akibat sikap belligerence AS maupun China PRC.

Iskandar Hadrianto Alumni Salzburg Diplomatic Academy, UN University Leadership Academy.

Mantan Diplomat- Anggota delegasi pada Konperensi Perlucutan Senjata.(Disarmament).

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...