28.4 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

LPPOM MUI Ajak Pelaku Usaha Ajukan Sertifikasi Halal

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kredit Menengah (UMKM) karena hal itu akan menambahkan keuntungan dalam nilai jual dari produk yang di hasilkan pelaku usaha tersebut.

“Jadi sertifikasi halal itu, memberi penguatan sehingga menjadi unggulan untuk bersaing dan bisa membantu membangkitkan para pelaku UMKM,” ungkap dia, saat membuka Seminar nasional melalui Webinar, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Seminar diikuti 600 peserta dari zoom meeting dan youtube itu di gelar oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) itu, Lukmanul menyampaikan seminar ini sengaja dilakukan untuk mempertemukan bagi pada pelaku UKM agar bisa memberikan sertifikasi yang lebih baik lagi.

Sedangkan KH. Cholil Nafis selaku Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI. menekankan pedagang nasi goreng tidak bisa langsung dikatakan halal, sebelum diperiksa kehalalannya. Mulai dari bahan baku, bumbu-bumbu dan barang alat lainnya, seperti wajan.

“Kalau semuanya sudah diyakini kehalalannya baru bisa dikatakan halal namun ternyata penggorengannya tidak terpisah dengan masakan lainnya belum bisa dikatakan halal,” kata Cholil Nafis yang juga dosen pasca sarjana Universitas Indonesia.

Sedangkan Afif Ridwan, Owner Bandeng Rorod, yang juga Ketua UMKM Mamin Kota Bekasi, dan Pendamping UMKM Jabar Juara serta Pembina Yayasan Baitul Muttaqin menyampaikan bahwa legalitas usaha merupakan usaha untuk memajukan bisnis dan meningkatkan daya saing usaha.

“Dalam legalitas usaha, pelaku bisnis wajib memiliki perijinan agar bisa menjalankan usaha di Indonesia karena diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya,” ungkapnya.

Sementara Muti Arintawati, Wakil Direktur LPPOM MUI, menyebutkan langkah mudah meraih sertifikat halal bagi UMKM sesuai Pasal 4 UU No.33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019.

“Proses sertifikasi halal, pertama perusahaan mendaftar ke BPJPH lalu ke LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa dan menguji produk. Setelah itu MUI menetapkan fatwa dan terakhir BPJPH menerbitkan sertifikasi halal,” terangnya.

Kata Muti, pendaftaran sertifikasi halal UMKM bisa langsung ke LPPOM MUI Provinsi yang telah ditentukan, sedangkan pendaftaran online dapat dilakukan melalui sistem CEROL – SS23000.

Namun yang menjadi permasalahan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal kata Muti, pertama pembiayaan yang masih memberatkan pelaku usaha perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain.

Kedua ditandaskan Muti, pemahaman tentang halal atau haram dan sertifikasi halal yang masih rendah sehingga perlu ada pembinaan bahkan pendampingan sebelumnya. Bisa dilakukan oleh dinas terkait, pusat kajian halal perguruan tinggi, ormas Islam dan lain sebagainya.

“Ketiga, konsultan untuk mendapatkan informasi tentang kehalalan bahan yang digunakan karena membeli bahan dalam jumlah kecil sehingga rawan penipuan. Perlu kerjasama melalui asosiasi, koperasi dan sebagainya,” tambahnya.

Reporter : Dedy Mulyadi

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...