25.3 C
Jakarta
Kamis, Februari 25, 2021

MAKI Sebut PK Joko Tjandra Cacat Hukum, Cukup Jadi Arsip PN Jaksel

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap berkas Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung (MA) alasanya secara hukum cacat formal ketika pengajuan PK buronan Cassie Bank Bali tersebut.

Menurut Ketua MAKI, Terpidana Joko Tjandra juga tidak pernah hadir dalam persidangan dengan alasan sakit, hal ini tidak cukup karena tidak ada bukti opname dirawat di sebuah Rumah Sakit.

“Meski, saat ini terdapat perbedaan pendapat apakah berkas PK Joko Tjandra dikirim ke Mahkamah Agung atau cukup diarsip di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ucap Boyamin kepada ProPublik.id melalui pesan Whatsapp, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Karena itu pihaknya tetap konsisten meminta kepada Ketua PN Jaksel untuk tidak perlu dikirim ke MA, sebab berdasar bukti foto memori PK yang diajukan Joko Tjandra tertulis pemberian kuasa kepada Penasehat Hukum tertanggal 5 Juni 2020, hal ini bertentangan dengan keterangan Anita Kolopaking yang menyatakan Joko Tjandra baru tanggal 6 Juni 2020 masuk Pontianak untuk berangkat ke Jakarta.

“Artinya pada tanggal 5 Juni 2020 Joko Tjandra belum masuk Jakarta sehingga jika dalam Memori PK surat kuasanya tertulis ditandatangani tanggal 5 Juni 2020 maka Memori Pengajuan PK adalah cacat dan menjadikan tidak sah,” papar dia.

Selain itu, Dirjen Imigrasi menyatakan Joko Tjandra secara De Jure atau secara hukum tidak pernah masuk Indonesia karena tidak tercatat dalam perlintasan pos imigrasi Indonesia, sehingga Joko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK.

“Selama persidangan Penasehat Hukum tidak pernah menunjukkan dan atau menyerahkan bukti paspor atas nama Joko Tjandra yang terdapat bukti telah masuk ke Indonesia sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan Joko Tjandra tidak pernah mengajukan PK ke PN Jaksel,” tuturnya.

“Jika ada orang mengaku Joko Tjandra datang ke PN Jaksel maka orang tersebut adalah Hantu Blau,” sambung Boyamin.

Ditekannya, terpidana Joko Tjandra dalam mengajukan PK didahului dan disertai perbuatan-perbuatan melanggar hukum yaitu memasuki Indonesia secara menyelundup dan selama di Indonesia diduga menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas covid palsu sehingga proses hukum pengajuan PK haruslah diabaikan karena dilakukan dengan cara-cara melanggar dan tidak menghormati hukum.

Dia menjelaskan, berdasar ketentuan Surat Edaran Mhkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 jelas ditegaskan jika Pemohon PK jika tidak hadir maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung dan cukup diarsipkan di Pengadilan Negeri, disamping juga terdapat cacat formal tersebut diatas.

“Jika memaksa tetap dikirim berkas PK Joko Tjandra tersebut ke MA, maka Kami pasti akan mengadukannya kepada Komisi Yudisial sebagai dugaan pelanggaran etik,” tandas Boyamin.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

SRW Segera Luncurkan Profesi.io, Platform Manajemen SDM Berbasis Kecerdasan Buatan

SRW&Co., perusahaan jasa konsultan manajemen SDM akan segera meluncurkan sebuah platform manajemen SDM berbasis kecerdasan buatan bernama Profesi.io.

Peringatan HPN 2021, Presiden Ajak Pers Bersama Bangun Harapan dan Optimisme Hadapi Pandemi

Jakarta, ProPublik.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia selama ini dan di masa yang...