25.3 C
Jakarta
Kamis, Februari 25, 2021

MAKI Sebut Yang Daftar PK Joko Tjandra ‘Hantu Blau’

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan Amicus Curae atau sahabat keadilan terkait persidangan Peninjauan Kembali (PK) Joko S. Tjandra yang masih berlanjut pada pekan depan, dengan agenda menyerahkan pendapat tertulis oleh termohon yakni Kejaksaan.

“tapi saya tadi mengirimkan Amicus Curae yang menginginkan ini tidak di proses ke Mahkamah Agung, cukup diarsipkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja,” ucap Boyamin di temui ProPublik.id di PN Jaksel, Senin (20/7/2020).

Pasalnya kata dia, Pemohon PK yakni Joko Tjandra tidak dapat diterima prosedurnya dikarenakan tidak memenuhi syarat kedudukan hukumnya atau egal standingnya dengan alasan pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan PK adalah Terpidana atau Ahli Warisnya.

“Sedangkan Joko Soegiarto Tjandra belum berhak mengajukan PK, lantaran belum memenuhi kriteria “Terpidana“, hal ini didasarkan oleh keadaan Joko Tjandra hingga saat ini belum pernah dilakukan eksekusi atau dimasukkan penjara dua tahun berdasar Putusan PK Mahkamah Agung tahun 2009,” ujarnya.

Dijelaskan Boyamin, kriteria “Terpidana” berdasar Pasal 1 Ayat (32) KUHAP berbunyi “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dengan demikian sangat jelas “Terpidana” adalah orang yang telah dipidan.

“Maknanya cukup jelas tidak perlu penafsiran yaitu “mengandung maksud telah menjalani pidananya yaitu masuk penjara sesuai Putusan inkracht,” tutur dia.

Dengan demikian dikarenakan kata dia, Joko Tjandra saat ini buron dan belum menjalani hukuman penjara 2 tahun maka pengajuan PK tidak memenuhi persyaratan formil atau legal standin, sehingga sudah seharusnya PK aquo dihentikan prosesnya dan tidak diteruskan pengiriman berkas perkaranya ke Mahkamah Agung.

“Berdasar keterangan Dirjen Imigrasi, Joko Tjandra tidak pernah masuk sistem perlintasan pos poin Imigrasi sehingga secara hukum (de jure) Joko Tjandra tidak pernah berada di Indonesia dan secara hukum Joko Tjandra dinyatakan Buron akibat kabur ke luar negeri pada tahun 2009,” papar dia.

Dengan demikian orang yang mengaku Joko Tjandra pada saat mendaftakan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 haruslah dianggap tidak pernah ada di Indonesia dan proses pendaftarannya haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

“Secara hukum dia belum pernah masuk ke Indonesia, orangnya boleh masuk itu secara de facto, tapi de jure secara hukum dia belum masuk (Penjara), jadi ini dianggap aja ‘hantu blau’ yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 8 Juni 2020 lalu saat mendaftarkan PK,” tegas dia.

Karenanya dia meminta, negara harus menangkap buronan Joko Tjandra, biar proses hukum di hormati oleh rakyat kecil, agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

“Karena nanti khwatir, bila pencopet di pasar aja nga mau di proses dengan alasan Joko Tjandra nga di proses, nga diburu koq,” ungkap dia.

Atas dasar permohonan itu, MAKI meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak meneruskan berkas perkara Permohonan PK tersebut kepada Mahkamah Agung dan mencukupkan prosesnya untuk diarsip dalam sistem Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berita Terkait

Berita Terkini

Jasa Marga Percepat Waktu Penyelesaian Pekarjaan Rekonstruksi Tahap 1 Simpang Susun Cikunir

Propublik.id, Bekasi, Jabar – Untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan khususnya di Jalan Tol Ruas Jakarta - Cikampek, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTT) percepat...

SRW Segera Luncurkan Profesi.io, Platform Manajemen SDM Berbasis Kecerdasan Buatan

SRW&Co., perusahaan jasa konsultan manajemen SDM akan segera meluncurkan sebuah platform manajemen SDM berbasis kecerdasan buatan bernama Profesi.io.