28.4 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Modus PK Joko Tjandra Tiru Terdakwa Dalton Ichiro Tanonaka Warga Amerika

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Modus mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan terpidana kasus penipuan, Dalton Ichiro Tanonaka, yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat berdarah Jepang yang di hukum 3 Tahun penjara oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI dengan putusan perkara No :761.K/PID/2018.

Ironisnya, Dalton yang diputus 3 tahun penjara tersebut telah terbukti bersalah melakukan kasus penipuan dan urung di Eksekusi Jaksa untuk menjalani hukumannya.

“Namun, kok bisa-bisanya ya, dia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya,” ucap pengacara Hartono Tanuwidjaja.

Dia menjelaskan Permohonan PK tanpa kehadiran Prinsipal selaku Pemohon PK ke dalam Sidang PK di tingkat Pengadilan Negeri untuk mendapatkan berita acara pendapat, diharuskan kehadiran Permohonan PK tersebut, agar diteruskan ke Mahkamah Agung (MA).

Modus yang dilakukan oleh buronan Joko Soegiarto Tjandra, ternyata pernah dilakukan oleh Terdakwa Dalton Ichiro Tanonaka, yang pernah menjadi penyiar televisi swasta nasional tersebut.

Karena itu, Hartono Tanuwidjaja melayangkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Jakarta Pusat (Jakpus), Muhammad Damis, pada 21 Juli 2020. Prihalnya, mengenai PK yang pernah diajukan terdakwa Dalton Ichiro Tanonaka.

Sebelumnya Dalton adalah seorang terpidana 3 tahun penjara, pasca Putusan Kasasi No: 761/K/PID/2018 tertanggal 14 Oktober 2018. Oleh sebab itulah, Hartono mengajukan keberatan, karena Ia bertindak sebagai saksi pelapor dan sekaligus kuasa dari saksi korban yang juga pengusaha berinisial HPR.

Menurut Hartono, berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara sampai dengan hari ini Dalton masih dalam status cekal, karena belum pernah di eksekusi dan dimasukkan kedalam penjara berdasarkan putusan kasasi yang sudah Inkracht tersebut.

“Dalton belum berhak mengajukan PK karena belum memenuhi kriteria terpidana. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (32) KUHP, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujarnya kepada propublik.id di kantornya, Selasa (21/7/2020).

Kata Hartono, putusan kasasi terhadap terdakwa Dalton terjadi pada 14 Oktober 2018 lalu. Sehingga dia belum memenuhi persyaratan formil seperti yang ditemukan.

Sejak Dalton mengajukan PK yang diajukan pada 13 Januari 2020 lalu, namun kata Hartono memori PK baru diserahkan tiga bulan kemudian ke PN Jakpus, tepatnya pada 24 April 2020. Sedangkan alamatnya juga tidak jelas dan tidak diketahui lagi. Bahkan Dalton tidak pernah dihadirkan atau hadir ke persidangan permohonan PK yang diajukan tersebut.

“Permohonan PK diajukan oleh Dalton melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates pada 13 Januari 2020, setelah Dalton dijatuhi Putusan Pidana 3 tahun oleh MA melalui Putusan Kasasi No. 761 K/PID/2018 Tanggal 14 Oktober 2018. Disitu ada tercantum dalam Surat (KTP), tapi dalam Permohonan PK tersebut Dalton bersama Kuasa Hukumnya baru menyerahkan memori PK pada 24 April 2020 dan dia sebagai prinsipal Pemohon PK tidak pernah menghadiri Sidang Permohonan PK tersebut,” terangnya.

Padahal, kata Hartono, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2012 dan ketentuan pasal 265 ayat (2) KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa pemohon wajib hadir, melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan persidangan PK tersebut. Sedangkan Dalton tidak pernah hadir ke persidangan PK, sebab dia takut ditangkap oleh jaksa selaku eksekutor. Selaku pemohon PK, Dalton juga tidak kooperatif. Hal itu terbukti dari tindakannya yang melarikan diri ataupun berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari eksekusi putusan inkracht itu, terhadap dirinya.

“Saya berharap agar Ketua PN Jakpus atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat bertindak objektif dan turut membantu penegakan hukum (Jaksa). Agar tidak menerima permohonan PK, jika tidak dihadiri langsung oleh terpidana Dalton, dan berkas perkaranya juga tidak dilanjutkan ke MA,” tandasnya.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...