35 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Nama Manfred Pietruschka Pemilik WanaArtha Masuk Di Dakwaan Heru Hidayat, Efek Kasus Bentjok

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta- Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono mengaku jajarannya telah melakukan pemeriksaan kepada pemilik WanaArtha Life dalam pusaran dugaan Korupsi kasus PT. Asuransi Jiwasraya (AJS) yang menjerat Benny Tjokrosaputro dan lima terdakwa lainnya yang saat ini tengah bersidang di Pengadilan Tipikor. Pemilik perusahaan asuransi itu, diduga adalah Manfred A. Pietruschka.

“Oh sudah…sudah di periksa” singkat Ali Mukartono usai rapat dengan panitia kerja (panja) Komisi III DPR, Kamis (02/07/2020).

Sumber ProPublik.id mengungkapkan, selain akun atas nama Manfred Pietruschka pemilik Wanaartha, terdapat juga ada nama Rezananta Fadil Pietruschka yang diduga anak Manfred, kedua nama itu masuk dalam dakwaan untuk terdakwa Heru Hidayat.

Namun sumber tersebut tak menjelaskan peran kedua saksi yang pernah di periksa oleh Jaksa penyidik tersebut. Dari laman WanaArtha susunan direksi perusahaan asuransi itu posisi Presiden Komisaris WanaArtha Life yakni Evelina Pietruschka.

Sementara dalam siaran pers Kapuspenkum Kejaksaan Agung, nampaknya belum pernah merilis saksi yang diperiksa terkait nama Manfred dan Rezananta. ProPublik hanya menemukan saksi yang diperiksa pada 30 Januari 2020 dari perusahaan WanaArtha yakni Daniel Halim selaku Direktur Keuangan dan Investasi WanaArtha Life.

Namun pada kesempatan lain, seperti dikutip media law justice, Kapuspenkum Heri Setiyono berucap kalau asuransi WanaArtha Life diduga menerima VOP saham MYRX milik tersangka Bentjok pada 11 Februari 2016. Lalu, Jaksa penyidik gedung bundar menemukan aliran dana dari WanaArtha Life kepada Bentjok pada tanggal 26 Mei 2016 dan juga pada tanggal 7 Juni 2016. Asuransi WanaArtha juga bertransaksi saham RIMO, BJBR, LCGP dan MYRX, yang semua milik group tersangka Bentjok.

Pada kasus Jiwasraya jilid satu ini, jaksa telah menetapkan enam tersangka dan kini tengah bersidang. Mereka yang telah duduk di kursi pesakitan itu adalah tiga dari mantan pejabat Jiwasraya, yakni mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.

Sedangkan tiga dari pihak swastanya adalah Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT. Trada Alam Minera Tbk. Heru Hidayat dan Direktur PT. Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

Dalam kasus Jiwasraya jilid dua, Kejagung telah menetapkan 13 perusahaan manajer investasi (MI) sebagai tersangka korporasi sebagai tersangka dan seorang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tersangka. Ke 13 Perusahaan MI itu diduga terlibat dalam proses jual beli saham Jiwasraya.

Adapun dari keterangan pihak Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum Hari Setiyono, peran Heru Hidayat dan Bentjok pada periode tahun 2014 – 2018 PT. Asuransi Jiwasraya berinvestasi berupa saham dan Reksadana.

Bahwa untuk investasi pada Reksa dana pengelolaannya dilakukan oleh 13 perusahaan MI senilai Investasi reksa dana harga pembelian Rp.12.704.412.478.238 (LHP PKN BPK). Dalam produk-produk Reksa dana yang diterbitkan oleh 13 MI, portofolionya berupa saham-saham yang harganya sudah dinaikan secara signifikan diduga sudah di-mark up oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro antara lain IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI, BJBR.

Bahwa investasi Jiwasraya di reksa dana pada 13 MI dikendalikan oleh pihak Heru Hidayat dan Bentjok yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Hendrisman, dan Hary Prasetyo melalui Joko Hartono Tirto, sehingga 13 MI tersebut tidak bertindak secara Independen demi kepentingan Nasabah atau Investor yaitu PT. AJS dalam pengelolaan keuangan Nasabah / PT. AJS.

Sedangkan, untuk pengawasan perdagangan saham dan reksa dana, dilaksanakan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada OJK yang dijabat oleh tersangka Fahri Hilmi pada periode tahun 2014-2017.

Diduga Fahri mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham PT. Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) yang harga sahamnya sudah dinaikan secara signifikan (mark up) oleh Grup Heru Hidayat yang dijadikan portofolio (isi) reksa dana 13 MI yang penyertaan modal terbesar adalah PT. AJS.

Sebab, berdasarkan laporan dari Tim Pengawas DPTE menyimpulkan penyimpangan transaksi saham tersebut merupakan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 (UUPM) dan telah dilaporkan kepada Fahri Hilmi.

Selain itu DPIV menemukan pengelolaan investasi khusus Reksadana dari saham IIKP yang harganya sudah dinaikan secara signifikan (mark up) oleh grup Heru Hidayat tersebut menjadi portofolio produk reksadana yang dikelola oleh 13 MI milik PT. AJS, namun berdasarkan fakta yang ditemukan oleh DPTE dan DPIV tersebut, Fahri Hilmi tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana dimaksud dikarenakan Fahri Hilmi diduga ada kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan Joko Hartono Tirto (keduanya pihak terafiliasi Heru Hidayat) dengan melakukan beberapa kali pertemuan yang bertujuan untuk tidak menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada 13 MI.

Akibat dari perbuatan Fahri Hilmi yang tidak memberikan sanksi tegas terhadap produk reksadana dimaksud pada tahun 2016 menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi PT. Asuransi Jiwasraya pada tahun 2018 hingga mencapai sebesar Rp. 16,8 T sesuai LHP BPK RI tahun 2020.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...