31.7 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Partisipasi Pemilih Pilkada di Tengah Pandemi Terancam Turun Drastis

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Pakar Komunikasi Politik, Kennorton Hutasoit, mengatakanPartisipasi pemilih jelang Pilkada 2020 yang jadwal pelaksanaannya pada 9 Desember 2020 kemungkinan akan turun drastis. Dia menilai, penyebabnya bisa jadi warga masih enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena khawatir penularan COVID-19 di lokasi-lokasi yang berpotensi kerumunan warga.

“Situasi pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada kegiatan pemberian suara pada Pilkada 2020 karena berkaitan langsung dengan pembatasan kegiatan komunikasi tatap muka dalam jumlah banyak baik komunikasi penyelenggara pemilu dengan pemberi suara maupun komunikasi calon kepala daerah dengan pemberi suara,” ungkap dia kepada ProPublik.id, Jakarta, Minggu (12/07/2020).

Almuni Magister Ilmu Komunikasi Politik dan Media Universitas Mercu Buana itu menambahkan terbatasnya komunikasi ini bisa berdampak pada kurangnya pengetahuan, gairah, dan partisipasi pemberi suara pada Pilkada 2020 nanti.

“Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Partisipasi pemilih pada Pilkada nanti bisa jadi di bawah partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya. Kita tahu, partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018 sekitar 73.24, pada 2017 bekisar 70-75 persen, dan pada 2015 berkisar 65-70 persen,” ujar Ken kerap disapa.

Lanjut dia, sebenarnya tanpa dalam situasi pandemi COVID-19, akhir-akhir ini ada kecenderungan penurunan partisipasi pemilih karena berbagai faktor antara lain menurunnya kecenderungan warga negara untuk mengidentifikasi diri dengan partai politik dan secara bersamaan meningkatnya proporsi independen dalam politik.

“Meningkatnya proporsi pemberi suara yang membelot dari kesetiaan terhadap partai, meningkatnya tingkat pemberian suara split ticket (kader berbeda pilihan politik dengan parpol), meningkatnya kehadiran di antara independen dan partisan yang lemah, dan meningkatnya kebergantungan pada media dalam masyarakat yang kompleks,” katanya.

Dengan, terbatasnya komunikasi penyelenggara dan kontestan dengan pemberi suara baik melalui tatap muka maupun melalui media (media massa dan media sosial), dalam perspektif pemberian suara sebagai tindakan komunikasi, ini akan berdampak pada partisipasi pemberi suara pada Pilkada nanti.

“Kita tahu, pemberi suara rasional dan pemberi suara responsif, serta pemberi suara aktif membutuhkan informasi untuk memutuskan pilihannya. Ketika para pemberi suara tipe ini tidak mendapat informasi yang cukup pada Pilkada 2020 nanti, mereka bisa saja memutuskan tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan ini otomatis akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih,” ungkapnya.

Ditilik dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 sudah siap untuk direalisasikan.

Dalam ketentuan ini, ada aturan-aturan Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi penyelenggara, calon, dan pemilih yang juga akan berpotensi mengurangi gairah dan partisipasi pemilih.

“Jumlah calon tunggal dalam pilkada cenderung meningkat dari sembilan calon tunggal pada Pilkada 2017 menjadi 11 calon tunggal pada Pilkada 2018,” ungkapnya.

Dalam bahasa Inggris calon tunggal disebut noncontested election atau pemilu tanpa persaingan. Pilkada dengan calon tunggal ini juga akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih datang ke TPS. Atau setidaknya bisa dicurigai terjadi mobilisasi pemberi suara yang massif di pilkada dengan calon tunggal.

Dia menjelaskan Undang-Undang Pilkada yang sudah beberapa kali diubah mulai dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian ditetapkan menjadi UU No. 1/2015, UU No 8/2015, UU 10/2016, dan perubahan terakhir akibat pandemi terbit Perppu No 2/2020.

“Ini menunjukkan perubahan UU Pilkada bukan sesuatu yang sulit dilakukan kalau mau mengadopsi ketentuan menutup ruang calon tunggal,” ujarnya.

Mestinya, lanjut dia UU Pilkada bisa mengadopsi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah memuat ketentuan dalam Pasal 229 ayat (2) yang bertujuan mencegah pasangan calon tunggal dalam pemilu presiden.

Ketentuan yang dimaksud ialah KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal: (a) pendaftaran satu pasangan calon diajukan gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Atau, (b) pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon.

“Menurut saya aturan ini penting diadopsi untuk tidak membuka ruang pada calon tunggal, apalagi selama ini pasangan calon perseorangan sebagai alternatif menghadapi calon yang memborong dukungan parpol, dalam pilkada masih sangat jarang,” pungkasnya.

Editor: Leonard Siagian

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...