1.5 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Minggu Kedua November

Must read

ProPublik.id, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ditargetkan rampung pada minggu kedua November tahun ini. Hal ini terungkap pada rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari membahas pandangan fraksi terhadap RUU PDP dan jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi, Selasa (01/10/2020).

Dalam raker tersebut, juga dibahas penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Pemerintah serta pembahasan jadwal dan mekanisme rapat. Pada akhir rapat juga dibentuk Panitia Kerja yang akan membahas secara maraton RUU PDP.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI tentang RUU PDP di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa, mengatakan mengapresiasi dan menerima pandangan fraksi dalam Komisi I untuk menjadi catatan dalam perumusan RUU PDP.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan persetujuan fraksi-fraksi Komisi I DPR-RI untuk membahas RUU Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan pemerintah dengan berbagai catatan yang telah disampaikan. Catatan-catatan tersebut akan menjadi bahan bagi kita bersama dalam pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi ini,” tutur Menteri Kominfo dalam siaran pers pada hari yang sama.

Pentingnya RUU PDP

Menteri Johnny menegaskan kebutuhan pengesahan atas RUU PDP sebagai legislasi primer agar bisa mendukung pemrosesan data antarnegara baik di tingkat global maupun di lingkungan regional ASEAN. Selain itu sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan beragam platform aplikasi internet.

“Kebijakan negara-negara sahabat mensyaratkan agar memiliki pelindungan terhadap data pribadi yang setara (adequate level of protection) untuk pemrosesan data pribadi antarnegara. Juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan internet, termasuk salah satunya aplikasi Pedulilindungi yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyatakan RUU PDP memiliki arti penting dalam menjamin kepentingan nasional. “Tidak terbatas pada kedaulatan negara dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia,” tegasnya. Apalagi, menurut Menteri Johnny saat ini insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin yang semakin marak terjadi.

“Itu semua makin memperkuat kebutuhan pelindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI,” ungkapnya.

Dalam raker itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Selain itu juga hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Infarmatika Ahmad M. Ramil, Inspektur Jenderal Doddy Setiadji dan Staf Ahli Menteri Kominfo Henri Subiakto.

“Sesuai dengan pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Pemerintah. Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020,” ujar Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari.

RUU Pelindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menkominfo, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR.

Pada tanggal 25 Februari 2020, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan Rapat Kerja yang beragendakan Penjelasan Pemerintah tentang RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Satu hal yang menarik dari raker Selasa tersebut adalah empat fraksi di Komisi I mengusulkan agar dibentuk lembaga pengawas terkait pelaksanaan UU-PDP, yang diharapkan dapat berdiri secara independen, tidak dibawah pemerintah.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article