5.9 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Pemerintah Berikan Bantuan Tanah Hutan 70 Tahun Untuk Anggota Koperasi Pangan

Must read

ProPublik.id | Jakarta — Pemerintah akan segera merealisasikan program bantuan tanah hutan untuk koperasi pangan, untuk menggenjot produksi pangan nasional.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkap, kementerian di bawah pimpinannya tengah melakukan integrasi antara koperasi pangan dengan program bantuan perhutanan sosial. Para peserta program akan dipinjamkan tanah negara yang dikuasai Perusahaan Umum Perhutananan Indonesia Perum Perhutani, seluas dua hektar (Ha) per kepala keluarga, selama 35 tahun yang dapat diperpanjang selama dua periode.

“Kita telah sepakat bersama Perum Perhutani dengan membuat pilot proyek pembangunan koperasi pangan. Nantinya tiap KK (kepala keluarga-Red) anggota koperasi pangan, akan mendapat pinjaman lahan seluas dua hektar selama maksimal 70 tahun untuk menggarap lahan pangan produktif”, papar Teten, Minggu (12/07/2020), saat menjadi pembicara utama webinar yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Diponegoro.

Pendirian koperasi pangan ini, tambah Teten, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang saat ini sebagian besar masih dipasok dari impor, seperti beras, jagung dan gula. diiintegrasi dengan program bantuan perhutanan sosial dan kementerian LHK, Kementerian ATR/BPR. Memberikan pinjaman kepada rakyat berupa tanah 2 hektar per KK selama 35 tahun dan bisa diperpanjang selama 35 tahun lagi.

Untuk sektor-sektor yang masih mengimpor , Teten bilang pemerintah bisa melakukan subsidi demi menggenjot hasil produksi. Namun, ia tak menyebut kapan rencana koperasi pangan tersebut akan terealisasi.

“Kami juga akan bangkitkan koperasi untuk produksi buah segar, buah tropis, mangga, manggis, durian, permintaan cukup besar. Ini akan fokus mengembangkan korporasi sektor rill, sektor pangan,” ungkap Teten. Pasalnya, produksi buah-buahan tropis seperti mangga, manggis, atau durian yang pasarnya cukup besar.

Program koperasi pangan tersebut akan dikonsolidasikan dalam skala bisnis, dari 100 hingga 200 hektar lahan. Di Pulau Jawa, eksekusi program telah sampai pada pemetaan (mapping) yang melibatkan Perum Perhutani. Program ini juga akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

More articles

Latest article