28.4 C
Jakarta
Rabu, Februari 17, 2021

Penerima Jhon Humprey Awards Asal Pabar Sesalkan Pergantian Yusuf Sebagai Kajati

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Pergantian Kepala Kejati Papua Barat menjadi perhatian masyarakat Bumi Kasuari, setelah Masyarakat Adat menolak pergantian itu dengan meminta Jaksa Agung Burhanuddin untuk menganulir SK perpindahan Yusuf sebagai Kajati PB, kini giliran dari praktisi Hukum asal tanah Papua.

Yan Crhistian Warinussy, selaku praktisi hukum itu menilai pergantian Kajati Yusuf ke Badiklat Kejaksaan RI sangat mengejutkan publik. Betapa tidak baru menjabat 6 bulan Yusuf diganti, dia pun menduga ada aktor intelektual pimpinan yang tidak suka dengan kiprah Yusuf di Papua.

“Ini saya duga karena ada yang tidak suka dengan Pak Yusuf oleh beberapa pejabat di lingkaran tertentu. Kalau ini berasal dari dalam intitusinya bisa menjadi preseden buruk,” ujar Warinussy kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Penerima Penghargaan Jhon Humprey Awards dari Pemerintah Canada itu menilai perpindahan Yusuf bukan dalam promosi jabatan, pasalnya dipindah sebagai jaksa fugsional di Badan Diklat Kejaksaan RI. Karennya dia menduga ada oknum didaerah yang terlibat dalam skenario mutasi jabatan itu hingga terdengar ke pimpinan Kejagung yang ‘kupingnya tipis’ kebetulan tidak suka juga dengan pola kerja Yusuf tengah membangun penegakan hukum melalui pendekatan kearifan lokal.

“Padahal Yusuf baru memulai perannya dalam mendorong pencegahan tindak pidana korupsi melalui pertemuan tatap muka dengan sejumlah pimpinan daerah kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat,” ungkapnya.

Bahkan, menurut Direktur LP3BH Manokwari itu diduga Yusuf tengah melakukan upaya penindakan dengan penyelidikan atas beberapa laporan dugaan tindak pidana korupsi “kelas kakap” di Papua Barat, sehingga harus dipindah.

Apalagi, kata Pengacara Anti Korupsi itu, Yusuf tengah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Orang Asli Papua (OAP) di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, namun rupanya bertepuk sebelah tangan.

Sebelumnya Dewan Kejuangan Reaktivitas Tim (Dekrit) 315 menyambagi Kejaksaan Agung, guna mempertanyakan Surat Keputusan Jaksa Agung, terkait pemindahan Kepala Kejati Papua Barat Yusuf yang terkesan mendadak, dan dinilai tidak sesuai dengan adat istiadat dan UU Otonomi Khusus.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor selaku koordinator rombongan menyebutkan memberi waktu 3 hari untuk SK Yusuf tersebut di anulir. Apabila tidak, dikhawatirkan Keamanan dan ketertiban akan terganggu dan kepercayaan publik khususnya di bumi Kasuari terhadap Kejaksaan akan sirna.

“Bisa saja Kambtibmas kemungkinan akan terganggu dan Kejagung serta jajarannya sampai ke tingkat daerah sudah kehilangan Kepercayaan dihati orang Papua dan itu akan menjadi kebencian yang mendalam dari tokoh-tokoh para tetua adat, kaum Perempuan, kaum pemuda, dan tokoh Agama di Papua Barat,” tandas Paul.

Editor: Dwi Christianto

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

SRW Segera Luncurkan Profesi.io, Platform Manajemen SDM Berbasis Kecerdasan Buatan

SRW&Co., perusahaan jasa konsultan manajemen SDM akan segera meluncurkan sebuah platform manajemen SDM berbasis kecerdasan buatan bernama Profesi.io.

Peringatan HPN 2021, Presiden Ajak Pers Bersama Bangun Harapan dan Optimisme Hadapi Pandemi

Jakarta, ProPublik.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia selama ini dan di masa yang...