5.9 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Pengacara Akui Joko Tjandra Ada Di Pengadilan Jaksel 8 Juni, Sekarang Cari-carian Sama Jaksa

Must read

ProPublik.id, Jakarta-Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen belum diketahui keberadaannya, namun diakui tim kuasa hukumnya Joko Tjandra ada di Indonesia pada saat mendaftar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020.

“Ya benar dia sendiri langsung datang pada saat pendaftaran PK pada tanggal 8 Juni itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Pengacaranya Anita Kolopaking diwakili Andi Putra Kusuma, di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Meski diakui Kuasa hukumnya Joko Tjandra datang ke PN Jaksel, namun mereka tak mengetahui keberadaan kliennya saat ini. Saat di PN Jaksel yang bersangkutan mendaftar melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PN Jaksel tersebut.

“kalau 3 bulan atau dimananya kami tidak tau, apakah di Indonesia, Singapura, atau Kuala Lumpur. Waktu ke Pengadilan yang bersangkutan ngetik daftar melalui PTSP itu,” ucapnya.

Ketika disingung saat janjian untuk pendaftaran PK di PN Jaksel, Andi berkilah janjian pertemuan itu melalui sarana komunikasi antara tim Pengacara dan Buronan BLBI itu.

“Janjiannya ya pakai komunikasi telepon, kami ketemu disana dan dia sendiri yang daftar PK tersebut,” ungkapnya.

Terkait batalnya Joko Tjandra ikut sidang PK pada 29 Juni 2020, menurut tim kuasa hukumnya dikarenakan sakit, menurut keterangan dokter yang di k
Kuala Lumpur. Disingung apakah surat keterangan dokter Indonesia, dirinya mengatakan tidak ada.

“Jadi surat keterangan dari dokter Kuala Lumpur, tidak ada surat keterangan dokter Indonesia,” ungkap dia.

Pihaknya menambahkan dasar gugatan PK atas Joko Tjandra karena dua putusan yang saling bertentangan. Di satu sisi putusan PK nomor 12 pertimbangannya itu dikabulkan dianggap jaksa berwenang untuk mengajukan PK, padahal dalam putusan MK nomor 33 disebutkan tidak ada pihak lain selain terpidana maupun ahli warisnya yang dapat mengajukan PK.

“Ini yang mengajukan permohonan PK Joko Tjandra, terhadap putusan MA No.12/PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan Putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang bertentangan terhadap penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHAP” tandasnya.

Lanjut Andi proses hukum terhadap Joko seharusnya sudah berakhir tahun 2001, sesuai putusan kasasi yang dimohonkan jaksa di tolak hakim Mahkamah Agung.

“artinya Putusan di tingkat pertama Pengadilan Negeri yang berlaku dimana putusan tersebut menolak tuntutan Jaksa dan Joko Tjandra dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau Onslag van Rechtverfolging. Dengan demikian seharusnya perkara Joko Tjandra ditutup atau case closed,” ungkapnya.

Namun lanjut tim kuasa hukum Joko, setelah 8 tahun kemudian Jaksa mengajukan upaya hukum PK, yang tanpa dasar hukum, tanpa kendaraan yang jelasa. Bahkan kata mereka menabrak tatanan hukum acara pidana KUHAP tampa mengindahkan hukum yang telah di atur.

“melanggar aturan hukum Pasal 263 ayat 1 KUHAP, lalu kemudian PK Jaksa dikabulkan MA, padahal putusan kasasi MA jelas telah di tolak kasasi jaksa sebelumnya pada 11 Juni 2009,” terang Andi yang menjadi juru bicara tim Hukum dari Anita Kolopaking and Partners tersebut.

Sebelumnya hakim PN Jakarta Selatan Suharno didampingi Humas PN Jaksel Hakim Haruno Patriadi mengatakan sidang PK yang diajukan pemohon atau prisipal yakni Djoko Tjandra akan digelar pada Senin 6 Juli 2020 pekan depan, yang sediannya dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2020.

“jadi hari Senin tanggal 6 Juli 2020, untuk jam berapanya ya bisa pagi atau siang. Kalau yang ditanyakan lebih lanjut besok bareng saja. Jadi, informasi sidang kapan itu hari Senin (pekan) depan,” kata Hakim Suharno, ditemui ProPublik.id, di PN Jaksel, Selasa 30 Juni 2020.

Dia menjelaskan batalnya sidang digelar pada Senin 29 Juni 2020 ini, lantaran yang bersangkutan sakit, sehingga sidang di beri kesempatan pada pekan depan.

“Hari Senin kemarin seharusnya sudah sidang diruang sidang 1 karena dalam hal ini pada persidangan kemarin itu si pemohon prinsipalnya itu tidak hadir, berdasarkan informasi yang ada dari majelis hakim dikarenakan sakit, sidang pun ditunda, dan itulah diberi kesempatan supaya hadir,” ucapnya.

Adapun kata Hakim Suharno majelis hakim yang akan bersidang untuk prinsipal sang buronon kasus BLBI itu yakni Nazar Efriadi, Agus Widodo dan Sudjarwanto.

Keberadaan Djoko Tjandra di Indonesia, terungkap ketika Jaksa Agung Burhanuddin ikut Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin 29 Juni 2020 dan keberadaanya sudah tiga bulan pulang pergi ke Indonesia, dan mendaftarkan PK.

“Pada tanggal 8 Juni, Djoko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Pada hari ini beliau (Sidang) PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR ketika itu.

Lanjut Burhanuddin, buronan kakap itu memdaftarkan PK melalui online dari sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan itu diakuinya menjadi kelemahan tim intelijennya.

“Ini juga jujur kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Sudah saya tanyakan ke pengadilan, bahwa itu didaftarkan di pelayanan terpadu jadi tidak secara identitasnya terkontrol,” tandas dia.

Seperti diketahui, Kejagung terus memburu Joko. Kasus cessie Bank Bali yang melibatkan Joko Tjandra telah merugikan negara sebesar Rp 904 miliar. Joko Tjandra diituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dan membayar denda Rp 30 juta. Uang milik PT EGP sebesar Rp 546 miliar yang berada di akun Bank Permata (dulu Bank Bali) juga diperintahkan untuk dikembalikan kepada negara.

Pada 28 Agustus 2000, majelis hakim memutuskan Joko lepas dari segala tuntutan. Namun, Jaksa Penuntut Umum Antasari Azhar pada 21 September 2000 mengajukan kasasi. Kemudian, melalui voting Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung melepas Joko dari segala tuntutan yang diputus pada 28 Juni 2001.

Selang delapan tahun kemudian atau 2009, Kejagung mengajukan PK atas kasus cessie Bank Bali. Joko pun kembali diajukan sebagai terdakwa ke MA. Pada 11 Juni 2009, MA memutuskan menerima PK yang diajukan jaksa. Joko harus menghadapi hukuman dua tahun penjara, dan membayar denda Rp 15 juta. Uang Joko Rp 546 miliar di Bank Permata pun disita negara.

Namun, sehari sebelum putusan PK pertama keluar atau pada 10 Juni 2009, Joko berangkat ke Papua Nugini, dan hingga kini keberadaannya masih misterius.

 

Editor: Edward Panggabean

More articles

Latest article