31.7 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Penyelesaian Pidana Ringan di luar Pengadilan Mulai Diutamakan

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id | Jakarta — Komisi Kejaksaan Indonesia bersama Kejaksaan Agung sepakat untuk terus mendorong Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif, dalam penyelesaian kasus-kasus pidana ringan.

Keadilan Restoratif (RJ) ini bertujuan agar terjadi keadilan di masyarakat dan perlindungan terhadap korban dan tersangka. JAksa Agung Muda JAM Pidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menegaskan terus mendorong sebanyak-banyaknya perkara untuk mendapatkan penyelesaian RJ.

“ini tahun pertama pelaksanaan RJ dan saya dorong agar para Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri-Red) menetapkan kasus/ perkara yang pemidanaan dibawah lima tahun dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta rupiah,” ungkap Fadli, saat berbicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Kejaksaan Indonesia (KKI), di Jakarta (12/11/2020).

Fadil menambahkan Kejakgung tetap menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan jaksa, sehingga kasus-kasus yang lebih besar dari PerJa tersebut, tetap ditangani oleh jaksa untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung (PerJa) No. 15/ 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut ditandatangin oleh Jaksa Agung S. Burhanuddin pada 21 Juli 2020.

Senada dengan Kejagung, Direktur Hukum dan Regulasi Bappennas Prahesti Pandanwangi menilai, pemerintah juga akan mengedepankan RJ untuk penyelesaian berbagai kasus pidana di masyarakat.

“Kami memasukkan keadilan restoratif dalam program pembentukan produk hukum di undang-undang, termasuk RUU Kejaksaan yang tengah dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” papar Prahesti.

Dia juga mengapresiasi Kejagung dan Mabes Polri yang telah mengeluarkan PerJa dan Surat Edaran Kapolri tentang penerapan keadilan restoratif.

Prahesti berharap, perkara-perkara pidana yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, akan memberikan keseimbangan keadilan di masyarakat. Perkara-perkara pidana yang ringan, dapat diselesaikan dengan perdamaian antar korban dan tersangka yang difasilitasi aparat penegak hukum.

Editor: Dwi Christianto

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...