5.7 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Penyerapan Anggaran Covid Seret, Aviliani: Birokrasi Anggaran Masih Kaku

Must read

Propublik.id, Jakarta-Pengamat ekonomi Aviliani menilai rendahnya penyerapan anggaran penangan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa muncul dari masalah internal pengelolaan anggaran. Hal yang disentil Aviliani adalah sistem yang kaku (rigid) yang harus dimulai dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

“Untuk merencanakan atau mengalihkan anggaran saja harus mulai dari DIPA lagi. Ini yang jadi masalah,” ungkap Aviliani dalam Diskusi Online Indef bertema “Membedah Pemulihan Ekonomi Nasional 2021” Kamis (27/8/2020).

Menurut Aviliani, pemulihan ekonomi terkait pandemi Covid-19 perlu dipandang sebagai kondisi darurat. Karena itu dibutuhkan diskresi dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Dibutuhkan percepatan birokrasi anggaran baik dalam hal pengalihan anggaran ke program PEN maupun pengalihan anggaran rutin menjadi anggaran penanganan Covid-19.

“Terkait pandemi ini harus ada mekanisme dalam pengambilan keputusan terkait anggaran atau realisasi anggaran perlu diubah sesuai kebutuhan,” tandas Aviliani.

Dia mengungkapkan, saat ini sebagian anggaran belum memiliki DIPA. Alhasil, realisasi anggaran tentu akan lebih lambat dari yang direncanakan. Karena itu, dia menyatakan keraguan jika anggaran PEN yang tersisa untuk Tahun Anggaran 2020 bisa direalisasikan dalam waktu empat bulan ke depan.

“Mungkinkah 75 persen ini (dana PEN) hanya empat bulan bisa disalurkan? Menurut saya tidak mungkin,” kata Aviliani.

Merujuk pada data Kementerian Keuangan, hingga 25 Agustus 2020, realisasi anggaran penanganan Covid & PEN baru mencapai Rp 174,79 triliun dari total anggaran Rp 695,20 triliun. Dengan demikian tingkat realisasinya baru mencapai 25,1 persen.

Jika dirinci, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun baru mencapai 8,4 persen. Untuk program Perlindungan Sosial, realisasi anggaran sebesar Rp 203,90 triliun sudah mencapai 45,7 persen. Alokasi untuk Insentif Usaha sebesar Rp 120,61 triliun baru mencapai 14 persen.

Program Bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun sudah tersalurkan 37 persen. Sedangkan program Pembiayaan Korporasi sebesar Rp 53,57 persen belum tersalurkan sama sekali. Sementara itu, alokasi anggaran sektoral melalui Kementerian/Lembaga & Pemda sebesar Rp 106,11 trilun baru terserap 11,7 persen.

Editor: Edward Panggabean

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article