31.8 C
Jakarta
Senin, Maret 1, 2021

Penyidik Gakkum Pontianak Limpahkan Berkas Karhutla PT AER dan PT ABP

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Berkas perkara kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ketapang, Kalimantan Barat telah lengkap, dan telah diterima Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, 7 Agustus 2020.

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) pada Seksi Wilayah III Pontianak, telah menyelesaikan penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) PT. Arrtu Energie Resources (AER) dan PT. Arrtu Borneo Perkebunan (ABP).

Proses penyidikan ini kata dia merupakan kemajuan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terbakar PT. AER seluas 100 hektare (Ha) dan PT. ABP seluas 85 Ha, di Kecamatan Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kecamatan Melayu Rayak dan Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

“Ini merupakan bukti bahwa KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku karhutla. Karhutla merupakan kejahatan serius karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem dan berdampak pada wilayah yang luas untuk waktu lama. Jadi pelaku karhutla harus ditindak tegas agar jera,” ujar dia, Senin (10/8/2020).

Lebih lanjut dijelaskan Dirjen Gakkum Kemen LHK, bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kementerian LHK, harus menjadi pembelajaran bagi pembakar hutan dan lahan lainnya. Pintanya, hentikan tindakan mencari untung diatas penderitaan masyarakat dan akibat asap dan keruskan ekosistem.

“Kami tidak hanya menindak secara hukum pidana, tapi kami juga menggugat secara perdata, untuk ganti rugi lingkungan, termasuk mencabut izin. Sudah banyak yang kami tindak,” tambah Dirjen Gakkum LHK.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...