26.1 C
Jakarta
Rabu, Maret 3, 2021

Percepat Penanganan Covid-19, JPN Siap Kawal Pemulihan Ekonomi Nasional

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta: Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan Kejaksaan salah satu intansi yang berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap memberikan pendampingan hukum sebagai Pengawasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pengawasan percepatan penanganan Corana Virus Disease (Covid 19).

Didamping, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Ferry Wibisono, Jaksa Agung mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan interen tahun 2020 melalui metoda webinar dengan tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH)” yang akan dibuka oleh Presiden RI, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Di tekankan Burhanuddin, peran Kejaksaan, khususnya bidang Datun dalam Proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program PEN.

“PEN itu sendiri adalah program pemerintah dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang akan dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan dan Belanja Negara,” ujarnya.

Dijelaskannya, PEN dimaksudkan sebagai upaya pemulihan dampak Covid 19 yang biayanya tanpa memasukan biaya kesehatan, diantaranya, biaya bantuan langsung akibat Covid seperti, Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek, Program Pra Kerja, Diskon Listrik, Logistik/Pangan/Sembako, BLT Dana Desa dan Insentif Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total anggaran Rp 205,20 Triliun.

“Kemudian, biaya bantuan pembangunan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Untuk Restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Padat Karya, Penjaminan, Penyertaan Modal Negara, Talangan (Investasi) Untuk Modal Kerja, Insentif Perpajakan, Dukungan Pemda, Pariwisata, Program Padat Karya K/L, Pembiayan Investasi Pada Koperasi melalui LPDB / KUMKM dan Cadangan Pelunasan dengan total anggaran Rp 384,45 Triliun,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam pelaksanaannya nanti, JPN akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) dengan 3 kegiatan utama yaitu, pertama, pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan UMKM.

“yang dimaksusd subsidi bunga untuk usaha ultra Mikro dan UMKM berupa sosialisasi resiko hukum Pidana dan Perdata bagi Pelaku Usaha Mikro dan UMKM. Sosialisasi resiko hukum pidana (Khususnya TPK serta TP Perbankan) dan Perdata,” ujarnya.

Kemudian kata dia, bagi petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memproses dan mengambil keputusan dalam analisis kredit, verifikasi data dan agunan.

“Pendampingan konsultasi hukum (apabila diminta) dalam tahap verifikasi data dan agunan, tanpa mencampuri kewenangan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Kedua, lanjut Burhanuddin pendampingan dalam kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Dengan Subsidi Bunga Dan Pencegahan Korupsi berupa Sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya.

“Ketiga, bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi,” papar dia.

Adapun, pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program PEN antara lain Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpnan (LPS), Bank Peserta dan Bank Pelaksana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pelaku Usaha dan lain sebagainya.

“Nah, termasuk JPN harus memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip seperti Azas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah kebijakan (kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntatabel), tidak menimbulkan moral hazard, serta pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masin-masing,” demikian Burhanuddin.

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...