31.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 27, 2021

Perlindungan Pekerja Migran, Melawan Kesulitan Pandemi Covid-19

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id | Belanda — Pandemi Corona Virus (Covid-19) membuat resaah para pekerja migran Indonesia yang berada di bebagai negara di dunia. Upaya Luar biasa pun dilakukan untuk mengatasi masalah yang melilit warga negara Indonesia (wni) yang bekerja di luar negeri tersebut.

“Saya nggak bisa bayar kamar karena kerjaan libur, sebagian ada juga yang lepas.” Ungkap Mat Beceek, pekerja domestik di Belanda dalam video testimoni yang ditayangkan. Ia juga menceritakan lebih dari 20 orang temannya di Belanda (sesama Pekerja Migran Indonesia) terpaksa pulang karena tidak ada pekerjaan dan tidak bisa membayar sewa kamar.

Keluh kesah itu diungkapkan para pekerja migran dalam webinar lintas negara yang digelar akhir pekan lalu, Sabtu, (04/07/2020). Webinar bertajuk “Kerentanan Pekerja Migran terhadap Covid-19: Perlukah Upaya Extraordinary Menghadapi Pandemik?’ menjadi forum bertemunya keresahan dan aspirasi Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara dengan para para pengambil kebijakan serta ahli dan pendamping isu.

Tak hanya masalah finansial, beberapa juga terpaksa pindah rumah karena faktor kesehatan. “Selama Covid banyak kendala kehilangan pekerjaan dan waktu itu penyakit asma saya kambuh, saya pindah karena rumah yang saya tempati waktu itu berada di zona merah” ucap Welly, di Roterdam. Begitu pula Ana, “Sebagai cleaning service di Amsterdam saya bekerja membersihkan satu apartemen ke apartemen lain, tapi semenjak corona banyak klien meminta kami berhenti karena mereka bekerja di dalam rumah dan takut kita membawa virus,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 mendesak Pekerja Migran Indonesia yang berada di berbagai belahan dunia bukan hanya kepada krisis tempat tinggal tetapi sampai pada kesulitan pangan. Seperti yang dirasakan oleh Solahudin dan April, Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. “Kami kekurangan bahan makanan,” ucap Solahudin.

Upaya Luar Biasa yang Dilakukan Pemerintah

Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemenlu RI, Judha Nugraha menjelaskan pemerintah telah menempuh upaya extraordinary untuk penanganan Covid-19, dan prioritas perlindungan WNI di luar negeri. ”Negara menjadi garda terdepan menangani pekerja migra Indonesia yang terjangkit Covid di luar negeri. Sekaligus melakukan sheltering, legal assistance, repratiasi, diplomasi, dan menjangkau pekerja menggunakan teknologi,” papar Judha.

Pemerintah juga berupaya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan logistik bagi Pekerja Migran Indonesia yang terjebak di luar negeri. Seperti yang dipaparkan oleh Budhi Hidayat Laksana, Atase Ketenagakerjaan KBRI di Kuala Lumpur Malaysia. “Sampai awal juli sebanyak 148 ribu sembako diberikan kepada WNI,” ucapnya. R. A. Arief, Koordinator Pelayanan Warga KBRI Riyadh juga menambahkan perihal BLT yang telah mereka distribusikan. “Per tanggal 1 Juli 2020, kami sudah menyampaikan BLT ke 2.216 pekerja migran Indonesia dan 492 pelajar atau mahasiswa,” ucapnya.

Namun demikian, Budhi dan Arif mengakui kendala data di lapangan karena realitas jumlah Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen angkanya amat signifikan di kedua negara tersebut. “Data WNI di Saudi adalah 357.907 namun disinyalir masih banyak yang belum terdata, diperkirakan secara riil mencapai satu juta orang,” tambah Arif.

Solidaritas Swadaya Melawan Covid-19

Upaya luar biasa tak hanya dilakukan pemerintah, namun juga berbagai pihak. “Pandemi covid-19 benar-benar tidak mengenal batas ruang dan waktu, semua negara terdampak karenanya. Saat ini kita berkejaran dengan waktu namun tidak ada kata terlambat untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyelamatkan ras manusia, terlebih kelompok rentan dan paling terdampak, diantaranya para pekerja migran yang tidak berdokumen” ucap Buyung Ridwan Tanjung selaku Koordinator Panitia dalam sambutannya.

Buyung dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Indonesian Migrant Worker Union Netherlands (IMWU NL) telah melakukan berbagai upaya advokasi Pekerja Migran Indonesia di Belanda, selama pandemi Covid-19. Seperti yang diterangkan oleh Ratna Saptari, selaku Sekjen IMWU NL. “Ada gereja yang memberi bantuan kepada pekerja migran Indonesia tanpa prosedur yang berbelit-belit. Meski begitu tempat-tempat penampungan yang disediakan oleh gereja maupun lembaga lain, tidak dapat menampung seluruh pekerja yang kehilangan tempat tinggal akibat Covid,” ungkapnya.

Solidaritas swadaya masyarakat, memperkuat perlawanan atas dampak Covid-19. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menyatakan sejak Januari 2020, Migrant CARE memperingatkan pemerintah untuk menangani pekerja migran yang terdampak Covid-19 di luar negeri. “Kami melakukan monitoring yang intens dan mengawal kebijakan baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Yang amat disayangkan pada Asean Summit kemarin, tidak ada pembahasan serius tentang pekerja migran khususnya yang undocumented” paparnya.

Kerentanan mereka bukan hanya terjebak dalam kebijakan pembatasan sosial di luar negeri tetapi juga saat kepulangan. Sampai di kampung halaman mereka tidak punya pekerjaan, terstigma dan terdiskriminasi,” papar Wahyu.

Erna Dyah Kusumawati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) mengakhiri paparan para narasumber dengan mengingatkan bahwa kita harus menempatkan Hak Asasai Manusia (HAM) sebagai pusat dalam penanganan Covid-19. “Setiap saat harus ada komitmen perlindungan bagi pekerja migran Indonesia baik yang berdokumen maupun tidak. Khususnya saat pandemi, kerjasama dengan negara tujuan, serikat pekerja dan NGO harus diperkuat untuk identifikasi, pemberian bantuan, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen. Setelah pandemi teratasi, perlu peningkatan keterampilan dan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang bermasalah,” tutupnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...