25.3 C
Jakarta
Kamis, Februari 25, 2021

PK Joko Tjandra Tantang Jaksa Adu Dalil Pasal 263

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id-Jakarta-Anita Kolopaking dan Partners selaku tim Kuasa hukum Joko Soegiarto Tjandra atau Joko Tjandra, mengatakan gugatan Peninjauan Kembali (PK) melawan Kejaksaan Agung yang rencananya akan di gelar pada Senin 6 Juli 2020 pekan depan terkait kepada penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Andy Putra Kusuma, mewakili tim hukum Joko menjelaskan permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) No. 12.PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dinilai bertentangan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

“Kami mengajukan PK itu dasarnya karena adanya pertentangan dan beda penafsiran dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Didalam pasal 263 ayat (1) itu sebenarnya sudah dibatasi, bahwa yang berhak mengajukan PK itu hanya terpidana atau ahli warisnya saja. Tapi kenapa Jaksa bisa mengajukan PK dengan No. 12 PK/Pidsus/2009 tertanggal 12 Juni 2009 itu,” jelas Andi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Ketika ditanya mengenai putusan pengadilan, Andi mengatakan bahwa dalam putusan tingkat pertama di PN Jaksel kliennya dibebaskan, dan selanjutnya jaksa melakukan Kasasi. Nah, dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung, kliennya Joko Tjandra juga dibebaskan. Kendati demikian, setelah berjalannya waktu hingga delapan tahun kemudian, Jaksa kembali mengajukan PK dengan No.12 itu.

“Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan bagi kami, apa dasarnya Jaksa mengajukan PK tersebut,” ucap Andi bertanya-tanya seraya mengatakan bahwa kewenangan untuk mengajukan PK berdasarkan pasal 263 ayat (1), hanya terbatas, diberikan kepada terpidana ataupun ahli warisnya, tidak boleh pihak lain untuk mengajukan PK tersebut”, terang Andi.

“Memang benar alasan dari pihak Jaksa yang saya baca, bahwa dasar untuk mengajukan PK itu bukan hanya diatur dalam pasal 263. Ada UU lain, seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA pasal 66 yang mengatur mengenai pengajuan PK. Tapi perlu dipahami bahwa UU itu mengatur mengenai PK secara umum. Artinya PK itukan ada banyak, ada PK Pidana, perdata, agama, Tata Usaha dan lainnya,” tegas Andi.

Menurut Andi UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut mengatur secara umum. Tapi di Indonesia ini menganut asas Lex specialis derogat legi generali. Artinya kalaupun banyak undang-undang, tapi kalau mengenai hal itu sudah diatur dalam UU yang bersifat khusus (lex specialis), maka UU itu yang berlaku.

“Nah, didalam perkara pidana, sudah ada yang mengatur mengenai siapa yang  berhak mengajukan PK, khusus untuk Pidana. Artinya berdasarkan asas Lex specialis, tidak boleh lagi memakai UU yang lain, harus UU Acara pidana, KUHAP itu, yaitu terpidana dan ahli warisnya,” kata Andy seraya mengatakan, berdasarkan pasal 263 ayat (1) ini, jaksa tidak boleh mengajukan PK, kata Andi.

“Itulah yang kita sampaikan dalam permohonan PK tersebut. Karena hukum ini sudah diterobos oleh jaksa, dan itu yang menjadi dasar kami dalam mengajukan PK,” tandas Andi.

Dalam putusan PK di MA kala itu, Joko Tjandra dihukum 2 tahun penjara serta membayar denda Rp15 juta. Tidak hanya itu, MA juga memerintahkan uangnya Rp 546 miliar di Bank Bali, dirampas untuk negara. Namun, sebelum putusan itu dibacakan, Joko dikabarkan sudah kabur ke luar negeri.

Editor: Edward Panggabean

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...

Jasa Marga Percepat Waktu Penyelesaian Pekarjaan Rekonstruksi Tahap 1 Simpang Susun Cikunir

Propublik.id, Bekasi, Jabar – Untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan khususnya di Jalan Tol Ruas Jakarta - Cikampek, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTT) percepat...