31.5 C
Jakarta
Minggu, Februari 28, 2021

PT Farika Steel Lapor BPN Serang Ke Ombudsman

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Kuasa Hukum PT. Farika Steel (PT. FS) Hartono Tanuwidjaja laporkan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Serang berinisial TW (Teguh Wieyana) ke Ombudsman RI terkait dugaan praktek Maladministrasi.

Menurut Hartono diduga TW selaku Kepala Kantor BPN melakukan favoritisme dalam menafsirkan hukum dengan membela kepentingan pihak ketiga yakni PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) yang menerbitkan Surat Nomor 500.12/687.36.04/VI/ 2020 tanggal 30 Juni 2020.

“Untuk  menunda permohonan hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang yang terletak di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, seluas 20.000 meter persegi,” kata Hartono kepada ProPublik.id dikantornya, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Hartono menilai tindakan TW cenderung menunjukkan keberpihakan, pasalnya, dalam surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Serang tersebut  terdapat surat dari PT BBJ Nomor 069/BBJ/IV/2020 tertanggal 28 April 2020 perihal pernyataan adanya konflik hukum dengan PT FS.

“Padahal, pada objek yang dimohon tersebut terdapat Perkara Nomor 66/G/2019/PTUN.SRG antara PT Farika Steel dengan Kepala Desa Margagiri dan telah ada putusan dari Pengadilan PTUN Serang,” ujarnya.

Dalam putusan itu, mengabulkan gugatan penggugat PT FS seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa Margagiri berupa surat keterangan menggarap Nomor 590/Pemt/Ds-193/070/1999 seluas 10.000 meter persegi atas nama penggarap Gunawan bin Dana.

“Isi putusan itu juga mewajibkan Kepala Desa Margagiri untuk mencabut surat keterangan menggarap tersebut,” ucapnya.

PT. Farika Steel, lanjut Hartono, sebagai pihak yang benar telah dimenangkan. Sedangkan Kepala Desa Margagiri selaku tergugat dan PT BBJ sebagai tergugat II Intervensi, sebagai pihak yang salah dan kalah.

Oleh sebab itu, Advokat Senior dan juga Pengoleksi batu pertama dan lukisan itu dalam suratnya ke Ombudsman RI juga menyatakan, muatan surat yang merepresentasi kepentingan PT. BBJ tersebut, yakni Permohonan Hak Pengelolaan tanggal 16 Maret 2020 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Ub Asisten Bidang Administrasi Pemerintah seluas 20 ribu meter persegi telah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Ub Ass Bidang Administrasi Pemerintah Kabupaten Serang melalui Surat Nomor 500.12/68.36.04/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan dalih adanya kekurangan.

Namun BPN Serang baru, kembalikan lagi ke Sekda Kabupaten Serang setelah berjalan selama kurun waktu 7 tahun, lalu Bupati Serang menerbitkan Rekomendasi Pembuatan HPL.

Hartono menjelaskan, PT. FS  mempunyai legal standing yang sangat kuat dalam mengajukan surat pengaduan kepada Ombudsman RI, yakni terkait adanya sikap atau tindakan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Serang yang telah menimbulkan suatu diskriminasi dan ketidakpastian hukum kepada PT FS sebagai pemilik dokumen SK Perizinan yang diterbitkan oleh Pemkab Serang.

“Antara lain Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 593 tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas 20.000 meter persegi kepada PT FS untuk Pembangunan Industri yang terletak di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan juga Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 503 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Pantai kepada PT Farika Steel di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang,” terangnya.

Atas dasar dan pertimbangan tersebut, Hartono selaku kuasa hukum PT. FS memohon agar Ombudsman RI berkenan untuk menerbitkan rekomendasi terkait sikap atau tindakan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Serang, yang patut diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pihak ketiga (PT BBJ).

Itu karena BPN menerbitkan Surat Bernomor 500 Tahun 2020 tentang Penundaan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang terletak di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, seluas 20 ribu meter persegi tanpa melakukan pengkajian pemeriksaan lapangan serta mendapatkan keterangan dari PT FS.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...