31.7 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Fraksi PPP DPR: RUU Minuman Beralkohol Untuk Kepetingan Bangsa

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id| Jakarta — Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dirancang untuk melindungi moral anak bangsa agar tidak terpapar minuman beralkohol.

Pengaturan minuman beralkohol setingkat undang-undang sangat dinanti masyarakat dan didorong masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2021. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi, mengungkapkan hal ini saat berlaku sebagai moderator Seminar rutin dengan tema “Urgensi Lahirnya RUU Larangan Minuman Beralkohol” yang digelar secara daring dan luring oleh Fraksi PPP DPR, Rabu (18/11/2020) di ruang KK1 gedung kura-kura DPR, Senayan, Jakarta.

Baidowi menegaskan persoalan adat istiadat masyarakat, ritual, kebutuhan ekspor, dan lainnya telah diatur. RUU minol pun bukan serta-merta masalah agama tapi juga untuk melindungi moral anak bangsa agar tidak terpapar minuman beralkohol. “RUU tidak hanya kepentingan minuman beralkohol tapi untuk kepentingan semua orang dan tidak mengurangi hak – hak agama lain. Jadi yang dilihat adalah tingkat kemaslahatannya,” tandas Ahmad Baidowi yang biasa Awi.

Setali tiga uang, Ketua Komisi Hukum dan Perundang -undangan MUI Prof. Baharun yang juga pembicara di seminar, menyatakan bahwa larangan minuman beralkohol efeknya sangat dasyat dan menghindari (minuman) yang keras. “Larangan agama adalah tentang kemaslahatan umat. Jadi hukum tertinggi adalah menyehatkan masyarakat. Kalo masyarakat mati siapa yang bisa menghidupkan lagi. Beda dengan ekonomi mati masih bisa dihidupkan lagi,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu sebagai nara sumber Fahira Idris, Ketua Gerakan Nasional Anti Miras, Illiza Sa’duddin Djamal anggota DPR dari PPP, dan Muh Budi Hidayat, Plt. Dirjen P2P Kemenkes RI.

Editor: Dwi Christianto

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...